BANJARMASIN – Meski telah berulang kali melakukan negoisasi dan membuat kesepakatan-kesepakatan, namun rencana pembongkaran jembatan toko Sudimampir yang ditargetkan terwujud pada tahun 2009 lalu tak kunjung bisa direalisasikan sampai sekarang.
Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Banjarmasin, H Hamdi mengakui jika dalam permasalahan ini pemerintah kota memang memiliki posisi tawar yang sangat lemah. Pasalnya, jembatan toko yang dinilai telah merusak estetika kota dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan itu memiliki izin serta telah mendapat persetujuan dewan ketika pembangunannya dilakukan pada tahun 2003 silam.
Masalah ganti rugi atau kompensasi yang ditawarkan oleh Pemko berupa sejumlah titik untuk pemasangan baliho yang telah disetujui oleh pemilik jembatan toko tersebut pun hingga saat ini juga belum mampu membawa permasalahan ini menuju titik terang.
“Ada tiga titik yang ditawarkan. Pada satu tahun pertama, pajaknya akan digratiskan. Tahun kedua potongannya tujuh puluh lima persen dan tahun ketiga lima puluh persen,” katanya.
Oleh pihak pemilik, ujar Hamdi, tiga titik tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pihak lain. Masalahnya, hingga kini pembeli belum ada sehingga pembongkaran jembatan toko pun ikut terkatung-katung tanpa ada kejelasan kapan waktunya bisa dilakukan.
Ditambahkannya, jika kasus jembatan toko ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi pihaknya untuk tidak sembarangan mengeluarkan izin tanpa melalui kajian yang mendalam sebelumnya.
“Kalau hanya mengejar target dan semua usulan izin diterima, wajah kota bisa semakin rusak. Pembangunan terus digenjot, tapi rambu-rambu harus tetap ditegakkan,” cetusnya.
Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Banjarmasin, H Hamdi mengakui jika dalam permasalahan ini pemerintah kota memang memiliki posisi tawar yang sangat lemah. Pasalnya, jembatan toko yang dinilai telah merusak estetika kota dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan itu memiliki izin serta telah mendapat persetujuan dewan ketika pembangunannya dilakukan pada tahun 2003 silam.
Masalah ganti rugi atau kompensasi yang ditawarkan oleh Pemko berupa sejumlah titik untuk pemasangan baliho yang telah disetujui oleh pemilik jembatan toko tersebut pun hingga saat ini juga belum mampu membawa permasalahan ini menuju titik terang.
“Ada tiga titik yang ditawarkan. Pada satu tahun pertama, pajaknya akan digratiskan. Tahun kedua potongannya tujuh puluh lima persen dan tahun ketiga lima puluh persen,” katanya.
Oleh pihak pemilik, ujar Hamdi, tiga titik tersebut rencananya akan dijual kembali kepada pihak lain. Masalahnya, hingga kini pembeli belum ada sehingga pembongkaran jembatan toko pun ikut terkatung-katung tanpa ada kejelasan kapan waktunya bisa dilakukan.
Ditambahkannya, jika kasus jembatan toko ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi pihaknya untuk tidak sembarangan mengeluarkan izin tanpa melalui kajian yang mendalam sebelumnya.
“Kalau hanya mengejar target dan semua usulan izin diterima, wajah kota bisa semakin rusak. Pembangunan terus digenjot, tapi rambu-rambu harus tetap ditegakkan,” cetusnya.
(liputan tanggal 15 Maret 2010)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar