A good journalist is not the one that writes what people say, but the one that writes what he is supposed to write. #TodorZhivkov

Kamis, 01 April 2010

Dana Pendidikan Belum Terserap Maksimal

Ketua Komisi IV : Perbaiki Manajemen, Baru Dinaikkan

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin masih belum mampu merealisasikan dana pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Banjarmasin tahun anggaran 2009 yang telah disampaikan pada hari Selasa (30/03) lalu, saat ini pemko baru dapat mengalokasikan sekitar 12 persen dari APBD untuk dana pendidikan. Itupun sebagian besar untuk gaji pegawai.

Menaggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin M Fauzan sepakat bahwa dana pendidikan semestinya dinaikkan, namun dengan catatan ada jaminan bahwa setelahnya kualitas pendidikan akan meningkat. Ia menilai bahwa dana pendidikan yang dialokasikan pemko saat ini sebenarnya sudah lumayan besar, yakni sekitar Rp 96 miliar. Akan tetapi, dana ini tidak terserap maksimal karena lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai.

“Kalau sistemnya masih seperti itu, saya tidak yakin jika saat ini dana pendidikan dinaikkan sampai 20 persen kualitas pendidikan di daerah kita otomatis akan meningkat,” cetusnya.
Menurutnya, kesiapan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk mengelola dana pendidikan tak kalah penting dengan naiknya dana pendidikan itu sendiri.

“Kalau anggarannya naik, Disdik siap tidak untuk menyerapnya? Karena jika anggarannya naik, maka kualitas pendidikan juga harus lebih baik,” imbuhnya.

Ia sendiri berpendapat bahwa saat ini belum waktunya dana pendidikan dinaikkan karena dalam pandangannya sumber daya manusia (SDM) di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin belum mampu mengelola dana pendidikan dengan baik. Hal ini terbukti dengan masih amburadulnya manajemen pendidikan di daerah ini yang diindikasikan oleh banyaknya permasalahan, sepeti soal mutasi guru dan banyaknya sekolah yang minim sarana dan prasarana. Parahnya, Disdik dinilai hanya mampu mengeluh tanpa memberi solusi.

“Kalau ada sekolah yang kekurangan fasilitas, mereka bilang banyak sekolah yang kondisinya juga seperti itu. Seharusnya, sekolah-sekolah tersebut didata dan dicarikan solusinya,” katanya tajam.

Ditambahkannya, pada dasarnya ia setuju jika dana pendidikan naik, namun kualitas SDM yang mengelolanya serta manajemen pendidikan yang ada saat ini harus diperbaiki.

Tidak ada komentar: