Terkait Banjarmasin Sebagai Kota Metropolitan
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap persoalan-persoalan sosial yang mungkin timbul setelah Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai kota metropolitan kesembilan di Indonesia. Salah satunya adalah urbanisasi besar-besaran yang bisa berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP hari ini (31/5) mengatakan bahwa hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi karena daerah yang pembangunannya pesat dan perekonomiannya bagus tentu akan menarik perhatian masyarakat dari daerah lain untuk datang dan mengadu nasib.
“Tidak menutup kemungkinan terjadi urbanisasi dengan berkembangnya kota sehingga semakin banyak warga yang dari luar akan memasuki Kota Banjarmasin. Nah, ini harus diatur oleh pemerintah bagaimana teknisnya agar siapapun yang masuk ke Kota banjarmasin bukan untuk menambah pengangguran,” tegasnya.
Sebaliknya, ujarnya, status kota metropolitan yang kini disandang Kota Banjarmasin harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena ke depan program pembangunan dan pola pendataan penduduk di Kota Banjarmasin akan dilakukan secara terintegrasi dengan daerah-daerah tetangga atau kota satelit yang menjadi daerah penopangnya sebagai kota metropolitan, yaitu Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut (Tala) dan Batola.
“Ujung-ujungnya kemaslahatan masyarakat Banjarmasin dan kota-kota sekitarnya akan semakin baik,” ujarnya.
Selain itu, kota yang menyandang predikat metropolitan juga akan mendapat porsi perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur sehingga sangat menguntungkan karena dapat menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin yang relatif kecil.
“Mana-mana yang tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan dengan APBD kota akan dibantu dengan APBN, terutama untuk proyek yang besar,” katanya.
Ia tidak khawatir jika situasi ini dikatakan sama dengan memanjakan pemerintah daerah sehingga akan berdampak pada melemahnya semangat untuk menggali PAD. Sebaliknya, ia justru berkeyakinan bahwa meningkatknya pembangunan akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan potensi PAD.
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin diminta untuk menyiapkan langkah antisipasi terhadap persoalan-persoalan sosial yang mungkin timbul setelah Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai kota metropolitan kesembilan di Indonesia. Salah satunya adalah urbanisasi besar-besaran yang bisa berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah STP hari ini (31/5) mengatakan bahwa hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi karena daerah yang pembangunannya pesat dan perekonomiannya bagus tentu akan menarik perhatian masyarakat dari daerah lain untuk datang dan mengadu nasib.
“Tidak menutup kemungkinan terjadi urbanisasi dengan berkembangnya kota sehingga semakin banyak warga yang dari luar akan memasuki Kota Banjarmasin. Nah, ini harus diatur oleh pemerintah bagaimana teknisnya agar siapapun yang masuk ke Kota banjarmasin bukan untuk menambah pengangguran,” tegasnya.
Sebaliknya, ujarnya, status kota metropolitan yang kini disandang Kota Banjarmasin harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya karena ke depan program pembangunan dan pola pendataan penduduk di Kota Banjarmasin akan dilakukan secara terintegrasi dengan daerah-daerah tetangga atau kota satelit yang menjadi daerah penopangnya sebagai kota metropolitan, yaitu Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut (Tala) dan Batola.
“Ujung-ujungnya kemaslahatan masyarakat Banjarmasin dan kota-kota sekitarnya akan semakin baik,” ujarnya.
Selain itu, kota yang menyandang predikat metropolitan juga akan mendapat porsi perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur sehingga sangat menguntungkan karena dapat menutupi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin yang relatif kecil.
“Mana-mana yang tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan dengan APBD kota akan dibantu dengan APBN, terutama untuk proyek yang besar,” katanya.
Ia tidak khawatir jika situasi ini dikatakan sama dengan memanjakan pemerintah daerah sehingga akan berdampak pada melemahnya semangat untuk menggali PAD. Sebaliknya, ia justru berkeyakinan bahwa meningkatknya pembangunan akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat dan potensi PAD.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar