BANJARMASIN - Kepala UPTD Jamkesda Kota Banjarmasin, Hasan mengakui bahwa dana Jamkesda memang banyak tersedot untuk biaya cuci darah. Dari dana Rp 4 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2010 ini, lebih dari sepertiga atau hampir Rp 1,4 miliar habis untuk cuci darah, disusul biaya untuk melahirkan.
“Selama ini semua kita jamin, kecuali kecelakaan lalu lintas karena sudah ada asuransinya. Selain itu semua kita tanggung termasuk kanker, cuci darah, jantung, kecuali operasi jantung. Kalau perawatan di ICU kita jamin,” tuturnya.
Sedangkan untuk mengajukan klaim ke rumah sakit, Hasan mengatakan sudah ada ketentuan yang dibuat dengan rumah sakit yang melakukan kerja sama terkait besaran biayanya.
“Dalam perjanjian kerjasama itu kan ada ketentuannya mengikuti model Jamkesmas. Misalnya, untuk melahirkan kalau di RSUD Ulin sekitar Rp2 juta, kalau di rumah sakit tipe B sekitar Rp 1,2 juta. Itu saja yang kita bayar, entah dirawat berapa hari atau pakai obat apa,” terangnya.
Diungkapkannya, dana yang telah dialokasikan pemkot ternyata memang tidak cukup untuk mengakomodir klaim masyarakat sampai akhir tahun nanti. Oleh sebab itu, pihaknya pun mengajukan usul agar dana tersebut ditambah.
“Klaim-klaim dari rumah sakit kita sampaikan, ternyata memang tidak cukup. Maka, akhirnya ditambahi,” ujarnya.
Faktor lain yang menyebabkan “membengkaknya” klaim Jamkesda adalah karena sistem kepesertaan Jamkesda yang terbuka sehingga peminatnya pun membludak.
“Memang itu salah satu faktornya. Makanya, kemarin sempat kita tutup,” katanya.
Memang, selama enam bulan lalu pihaknya sempat membuka kesempatan kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas untuk diakomodir dalam Jamkesda. Sayangnya, niat baik itu banyak disalahgunakan. Diperkirakan sekitar 5-10 persen dana Jamkesda dinikmati oleh orang kaya.
“Ada 5-10 persen lolos. Tahun depan kita coret, tidak lagi diperpanjang,” cetusnya.
Namun, ia membantah jika dana Jamkesda kebanyakan dinikmati warga dari luar daerah sebagaimana dugaan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin.
“Tidak benar, memang orang Banjarmasin,” tegasnya.
Meski demikian, berkaca dari persoalan ini, ia membenarkan bahwa pihaknya berencana untuk mengubah sistem kepesertaan Jamkesda pada tahun 2011 mendatang. Akan tetapi, semua masih tergantung pada kebijakan walikota baru nantinya.
“Rencananya memang seperti itu, tapi ini tanggung kan, kebijakannya tunggu yang baru. Siapa tahu lain lagi pikirannya mau menjamin seluruhnya. Karena masa transisi, tunggu bagaimana baiknya pakai kartu peserta atau tidak. Tentunya disesuaikan dengan anggarannya juga. Kalau lebih bisa saja nanti untuk kamar kelas tiga di rumah sakit digratiskan,” bebernya.
“Selama ini semua kita jamin, kecuali kecelakaan lalu lintas karena sudah ada asuransinya. Selain itu semua kita tanggung termasuk kanker, cuci darah, jantung, kecuali operasi jantung. Kalau perawatan di ICU kita jamin,” tuturnya.
Sedangkan untuk mengajukan klaim ke rumah sakit, Hasan mengatakan sudah ada ketentuan yang dibuat dengan rumah sakit yang melakukan kerja sama terkait besaran biayanya.
“Dalam perjanjian kerjasama itu kan ada ketentuannya mengikuti model Jamkesmas. Misalnya, untuk melahirkan kalau di RSUD Ulin sekitar Rp2 juta, kalau di rumah sakit tipe B sekitar Rp 1,2 juta. Itu saja yang kita bayar, entah dirawat berapa hari atau pakai obat apa,” terangnya.
Diungkapkannya, dana yang telah dialokasikan pemkot ternyata memang tidak cukup untuk mengakomodir klaim masyarakat sampai akhir tahun nanti. Oleh sebab itu, pihaknya pun mengajukan usul agar dana tersebut ditambah.
“Klaim-klaim dari rumah sakit kita sampaikan, ternyata memang tidak cukup. Maka, akhirnya ditambahi,” ujarnya.
Faktor lain yang menyebabkan “membengkaknya” klaim Jamkesda adalah karena sistem kepesertaan Jamkesda yang terbuka sehingga peminatnya pun membludak.
“Memang itu salah satu faktornya. Makanya, kemarin sempat kita tutup,” katanya.
Memang, selama enam bulan lalu pihaknya sempat membuka kesempatan kepada masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam Jamkesmas untuk diakomodir dalam Jamkesda. Sayangnya, niat baik itu banyak disalahgunakan. Diperkirakan sekitar 5-10 persen dana Jamkesda dinikmati oleh orang kaya.
“Ada 5-10 persen lolos. Tahun depan kita coret, tidak lagi diperpanjang,” cetusnya.
Namun, ia membantah jika dana Jamkesda kebanyakan dinikmati warga dari luar daerah sebagaimana dugaan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin.
“Tidak benar, memang orang Banjarmasin,” tegasnya.
Meski demikian, berkaca dari persoalan ini, ia membenarkan bahwa pihaknya berencana untuk mengubah sistem kepesertaan Jamkesda pada tahun 2011 mendatang. Akan tetapi, semua masih tergantung pada kebijakan walikota baru nantinya.
“Rencananya memang seperti itu, tapi ini tanggung kan, kebijakannya tunggu yang baru. Siapa tahu lain lagi pikirannya mau menjamin seluruhnya. Karena masa transisi, tunggu bagaimana baiknya pakai kartu peserta atau tidak. Tentunya disesuaikan dengan anggarannya juga. Kalau lebih bisa saja nanti untuk kamar kelas tiga di rumah sakit digratiskan,” bebernya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar