BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin telah menyetujui penambahan anggaran dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp 1 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2010 baru-baru ini. Pasalnya, dana Jamkesda yang telah dialokasikan sebelumnya untuk tahun 2010 sebesar Rp 4 miliar telah habis sampai bulan Juli tadi.
“Menjadi besar seperti ini karena dari informasi Dinas Kesehatan, banyak yang pakai Jamkesda mengidap penyakit yang mengharuskan cuci darah. Di satu sisi, dia memang miskin karena ada rekomendasi dari camat dan pemkot mau tidak mau harus membantu sehingga ditambahlah Rp 1 miliar lagi. Mudah-mudahan bisa memback up dalam waktu beberapa bulan ke depan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah STP.
Dari hasil evaluasi ini, ia mengatakan bahwa kemungkinan sistem kepesertaan Jamkesda nantinya akan diubah, tidak lagi seperti sekarang dimana setiap penduduk miskin bisa dilayani dengan berbekal rekomendasi dari kecamatan, tapi harus benar-benar terdaftar sebagai peserta Jamkesda.
“Konsepnya karena banyak usulan dari masyarakat yang merasa miskin tapi tidak terdata dalam Jamkesmas sehingga kemudian diakomodir dengan Jamkesda dimana ada masyarakat miskin yang sakit dan dapat rekomendasi dari camat itu didanai dengan Jamkesda. Tapi dengan evaluasi sampai Juli, akan diubah sistemnya menjadi terdaftar dan akan didata lagi masyarakat yang masuk kategori miskin,” terangnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Fauzan menambahkan bahwa penggunaan Jamkesda memang akan lebih tepat jika kepesertaannya menggunakan sistem by name by addres. Hanya saja, pendataan harus dilakukan dengan baik agar tidak salah sasaran.
“Saya melihat masalahnya ada pada pendataan awal, siapa yang dikatakan miskin itu perlu dari awal untuk tahun 2011 sistemnya harus diubah. Kalau sekarang kan kepesertaan Jamkesda berdasarkan data tahun 2008 yang menurut kita pendataannya kurang tepat karena masih banyak warga yang miskin dan sangat layak dibantu tapi tidak masuk. Cuma satu kecamatan yang bisa bergerak, yang lain banyak yang merasa tidak nyaman, tidak tega. Nah, kita harapkan ke depan tidak ada lagi bahasa seperti itu,” cetusnya.
Apalagi dengan dinaikkannya insentif untuk ketua RT, pihaknya berharap kebijakan itu dapat memberikan tanggung jawab lebih terhadap pejabat RT dalam menjalan tugasnya, termasuk pendataan warga miskin.
“Tiap RT harus punya data itu sehingga warga miskin terdata dengan baik dan ketahuan Banjarmasin itu sukses tidak sih program pengentasan kemiskinannya. Ini ada yang keluarga dekat dimasukkan. Kriteria miskin lebih baik emngacu aturan pusat,” tandasnya.
Selain itu, ia juga prihatin banyaknya orang luar daerah yang ikut mengklaim Jamkesda di Banjarmasin dengan menggunakan KTP palsu.
“Barangkali satu-satunya daerah di Kalsel yang Jamkesda-nya mengakomodir cuci darah hanya Banjarmasin. Banyak orang dari luar daerah yang ke sini, bikin KTP Banjarmasin, diproses tidak ketahuan. Makanya, keberadaan camat dan lurah benar-benar kita harapkan. Kalau seperti ini, programnya bagus, dananya disediakan, tapi sayangnya tidak tepat sasaran,” katanya.
“Menjadi besar seperti ini karena dari informasi Dinas Kesehatan, banyak yang pakai Jamkesda mengidap penyakit yang mengharuskan cuci darah. Di satu sisi, dia memang miskin karena ada rekomendasi dari camat dan pemkot mau tidak mau harus membantu sehingga ditambahlah Rp 1 miliar lagi. Mudah-mudahan bisa memback up dalam waktu beberapa bulan ke depan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Awan Subarkah STP.
Dari hasil evaluasi ini, ia mengatakan bahwa kemungkinan sistem kepesertaan Jamkesda nantinya akan diubah, tidak lagi seperti sekarang dimana setiap penduduk miskin bisa dilayani dengan berbekal rekomendasi dari kecamatan, tapi harus benar-benar terdaftar sebagai peserta Jamkesda.
“Konsepnya karena banyak usulan dari masyarakat yang merasa miskin tapi tidak terdata dalam Jamkesmas sehingga kemudian diakomodir dengan Jamkesda dimana ada masyarakat miskin yang sakit dan dapat rekomendasi dari camat itu didanai dengan Jamkesda. Tapi dengan evaluasi sampai Juli, akan diubah sistemnya menjadi terdaftar dan akan didata lagi masyarakat yang masuk kategori miskin,” terangnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Fauzan menambahkan bahwa penggunaan Jamkesda memang akan lebih tepat jika kepesertaannya menggunakan sistem by name by addres. Hanya saja, pendataan harus dilakukan dengan baik agar tidak salah sasaran.
“Saya melihat masalahnya ada pada pendataan awal, siapa yang dikatakan miskin itu perlu dari awal untuk tahun 2011 sistemnya harus diubah. Kalau sekarang kan kepesertaan Jamkesda berdasarkan data tahun 2008 yang menurut kita pendataannya kurang tepat karena masih banyak warga yang miskin dan sangat layak dibantu tapi tidak masuk. Cuma satu kecamatan yang bisa bergerak, yang lain banyak yang merasa tidak nyaman, tidak tega. Nah, kita harapkan ke depan tidak ada lagi bahasa seperti itu,” cetusnya.
Apalagi dengan dinaikkannya insentif untuk ketua RT, pihaknya berharap kebijakan itu dapat memberikan tanggung jawab lebih terhadap pejabat RT dalam menjalan tugasnya, termasuk pendataan warga miskin.
“Tiap RT harus punya data itu sehingga warga miskin terdata dengan baik dan ketahuan Banjarmasin itu sukses tidak sih program pengentasan kemiskinannya. Ini ada yang keluarga dekat dimasukkan. Kriteria miskin lebih baik emngacu aturan pusat,” tandasnya.
Selain itu, ia juga prihatin banyaknya orang luar daerah yang ikut mengklaim Jamkesda di Banjarmasin dengan menggunakan KTP palsu.
“Barangkali satu-satunya daerah di Kalsel yang Jamkesda-nya mengakomodir cuci darah hanya Banjarmasin. Banyak orang dari luar daerah yang ke sini, bikin KTP Banjarmasin, diproses tidak ketahuan. Makanya, keberadaan camat dan lurah benar-benar kita harapkan. Kalau seperti ini, programnya bagus, dananya disediakan, tapi sayangnya tidak tepat sasaran,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar