Terkait Konflik H Muhidin Vs Wartawan
BANJARMASIN – Kericuhan yang mewarnai aksi protes sejumlah wartawan atas pernyataan Walikota Banjarmasin H Muhidin yang dianggap melecehkan profesi mereka di lobby balaikota dua hari lalu mengundang keprihatinan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rusian SE.
Politisi Partai Demkorat itu berpendapat bahwa kedua belah pihak merupakan mitra kerja yang seharusnya bisa menjalin hubungan yang harmonis satu sama lain untuk bersama-sama memajukan dan menyejahterakan banua sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh sebab itu, menurutnya permasalahan seperti yang terjadi sekarang ini semestinya tak perlu ada dan bisa dicegah sejak awal jika semua pihak mampu menyamakan pandangan masing-masing.
“Wartawan dan pemerintah itu adalah mitra, tidak harus wartawan lebih hebat atau walikota lebih hebat. Selain itu, wartawan juga merupakan alat kontrol baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat. Harapan kita, baik kawan-kawan media maupun pemerintahan bersama-sama menjalin kebersamaan itu untuk sama-sama tujuannya adalah kemajuan dan kesejahteraan banua,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, katanya lagi, bukan berarti antara kedua kubu yang tengah bersitegang harus melakukan islah dalam bentuk yang formal jika perdamaian hanya terjadi di mata publik, tidak di dalam hati masing-masing.
“Saya rasa saling memaafkan dengan hati yang tulus tanpa harus dilakukan secara formal lebih afdol. Memang setiap manusia tidak lepas dari kurang, salah, dan khilaf. Kadang-kadang ada yang disengaja, kadang-kadang dianggap salah padahal tidak sengaja. Menurut saya, tidak perlulah mencari-cari kekurangan dan kesalahan itu,” ucapnya.
Pihaknya pun tak terpikir untuk menjadi mediator atau penengah untuk mendamaikan perselisihan ini. Selain karena hanya masalah perbedaan pandangan, walikota yang baru juga baru menjabat dalam hitungan hari saja sehingga ia melihat yang bersangkutan belum bisa begitu cermat memilah situasi dimana yang menjadi ruang privat dan mana ruang publik.
Sementara itu, pandangan berbeda dikemukakan anggota DPRD Kota Banjarmasin, M Dafik As’ad. Ia menilai tak ada salahnya jika walikota menyampaikan permintaan maaf secara terbuka agar permasalahan yang ada tidak semakin berlarut-larut.
Terlebih sejak awal yang bersangkutan sudah menyatakan siap untuk menerima segala kritikan. Menurutnya, pernyataan itu juga mengandung makna bahwa walikota siap untuk minta maaf jika dalam perjalanannya terjadi kekhilafan.
“Semakin berlarut-larut semakin energi terbuang, sementara kita menghadapi pembangunan lima tahun depan yang pasti akan bertambah berat. Toh walikota sudah menyatakan siap dikritik, dengan statement-nya itu berarti satu kata maaf tidak akan berat,” katanya.
Wartawan dengan pemerintah dan masyarakat, lanjutnya, ibarat dua jari yang selalu beriringan. Posisi wartawan harus dipandang sebagai pelecut semangat oleh para stakeholder agar terus meningkatkan kinerjanya.
“Walikota juga pernah mengatakan siap merangkul semua komponen untuk membangun banua, itu perlu diapresiasi. Sekarang tinggal bagaimana sebagai orang baru, ada hal-hal yang harus dipahami bahwa wartawan itu perlu berita sehingga wajar kalau ada berita bagus dikejar, asalkan bukan berita bohong saja, tapi berdasar data,” tandasnya.
BANJARMASIN – Kericuhan yang mewarnai aksi protes sejumlah wartawan atas pernyataan Walikota Banjarmasin H Muhidin yang dianggap melecehkan profesi mereka di lobby balaikota dua hari lalu mengundang keprihatinan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rusian SE.
Politisi Partai Demkorat itu berpendapat bahwa kedua belah pihak merupakan mitra kerja yang seharusnya bisa menjalin hubungan yang harmonis satu sama lain untuk bersama-sama memajukan dan menyejahterakan banua sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Oleh sebab itu, menurutnya permasalahan seperti yang terjadi sekarang ini semestinya tak perlu ada dan bisa dicegah sejak awal jika semua pihak mampu menyamakan pandangan masing-masing.
“Wartawan dan pemerintah itu adalah mitra, tidak harus wartawan lebih hebat atau walikota lebih hebat. Selain itu, wartawan juga merupakan alat kontrol baik terhadap pemerintah maupun terhadap masyarakat. Harapan kita, baik kawan-kawan media maupun pemerintahan bersama-sama menjalin kebersamaan itu untuk sama-sama tujuannya adalah kemajuan dan kesejahteraan banua,” ujarnya.
Untuk menyelesaikan persoalan ini, katanya lagi, bukan berarti antara kedua kubu yang tengah bersitegang harus melakukan islah dalam bentuk yang formal jika perdamaian hanya terjadi di mata publik, tidak di dalam hati masing-masing.
“Saya rasa saling memaafkan dengan hati yang tulus tanpa harus dilakukan secara formal lebih afdol. Memang setiap manusia tidak lepas dari kurang, salah, dan khilaf. Kadang-kadang ada yang disengaja, kadang-kadang dianggap salah padahal tidak sengaja. Menurut saya, tidak perlulah mencari-cari kekurangan dan kesalahan itu,” ucapnya.
Pihaknya pun tak terpikir untuk menjadi mediator atau penengah untuk mendamaikan perselisihan ini. Selain karena hanya masalah perbedaan pandangan, walikota yang baru juga baru menjabat dalam hitungan hari saja sehingga ia melihat yang bersangkutan belum bisa begitu cermat memilah situasi dimana yang menjadi ruang privat dan mana ruang publik.
Sementara itu, pandangan berbeda dikemukakan anggota DPRD Kota Banjarmasin, M Dafik As’ad. Ia menilai tak ada salahnya jika walikota menyampaikan permintaan maaf secara terbuka agar permasalahan yang ada tidak semakin berlarut-larut.
Terlebih sejak awal yang bersangkutan sudah menyatakan siap untuk menerima segala kritikan. Menurutnya, pernyataan itu juga mengandung makna bahwa walikota siap untuk minta maaf jika dalam perjalanannya terjadi kekhilafan.
“Semakin berlarut-larut semakin energi terbuang, sementara kita menghadapi pembangunan lima tahun depan yang pasti akan bertambah berat. Toh walikota sudah menyatakan siap dikritik, dengan statement-nya itu berarti satu kata maaf tidak akan berat,” katanya.
Wartawan dengan pemerintah dan masyarakat, lanjutnya, ibarat dua jari yang selalu beriringan. Posisi wartawan harus dipandang sebagai pelecut semangat oleh para stakeholder agar terus meningkatkan kinerjanya.
“Walikota juga pernah mengatakan siap merangkul semua komponen untuk membangun banua, itu perlu diapresiasi. Sekarang tinggal bagaimana sebagai orang baru, ada hal-hal yang harus dipahami bahwa wartawan itu perlu berita sehingga wajar kalau ada berita bagus dikejar, asalkan bukan berita bohong saja, tapi berdasar data,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar