Untuk PKL Cendana
BANJARMASIN - Harapan PKL Cendana untuk dapat direlokasi sebagai kompensasi atas pembongkaran lapak mereka tempo hari pupus sudah.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pedagang yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Senin (9/8), Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjaramsin, Drs H Khairil Anwar MSi menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memenuhi keinginan tersebut.
Pasalnya, dalam perjanjian yang dibuat pada tahun 2002 lalu, para PKL telah menyatakan bersedia pindah sewaktu-waktu jika pemerintah selaku pemilik lahan membutuhkan tanpa ada ganti rugi maupun relokasi.
"Lagipula, tidak ada dananya untuk mencarikan tempat," ujarnya ketika ditemui di ruangannya, kemarin.
Meski demikian, pemkot tetap berusaha memberikan solusi agar para pedagang tidak kehilangan mata pencahariannya. Diungkapkannya, setidaknya ada dua alternatif yang disiapkan. Pertama, para PKL akan diarahkan untuk berjualan di titik-titik tertentu yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan daerah (perda). Tentu saja, para PKL ini nantinya juga harus mematuhi ketentuan tentang jam operasional.
"Nanti Satpol PP yang akan menentukan dimana-mana lokasinya," katanya.
Sedangkan alternatif kedua, lanjutnya, pemkot akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar para PKL dapat berjualan di halaman Taman Budaya sesuai keinginan mereka. Hanya saja, ia tak berani menjanjikan hasilnya karena semua tergantung kebijakan pemprov.
"Kami sangat mengerti dengan apa yang dirasakan para pedagang sekarang. Nah, kami juga meminta untuk dimengerti karena tujuan kami tidak lain untuk kepentingan masyarakat juga," ucapnya.
BANJARMASIN - Harapan PKL Cendana untuk dapat direlokasi sebagai kompensasi atas pembongkaran lapak mereka tempo hari pupus sudah.
Dalam pertemuan dengan sejumlah pedagang yang difasilitasi oleh Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Senin (9/8), Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjaramsin, Drs H Khairil Anwar MSi menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa memenuhi keinginan tersebut.
Pasalnya, dalam perjanjian yang dibuat pada tahun 2002 lalu, para PKL telah menyatakan bersedia pindah sewaktu-waktu jika pemerintah selaku pemilik lahan membutuhkan tanpa ada ganti rugi maupun relokasi.
"Lagipula, tidak ada dananya untuk mencarikan tempat," ujarnya ketika ditemui di ruangannya, kemarin.
Meski demikian, pemkot tetap berusaha memberikan solusi agar para pedagang tidak kehilangan mata pencahariannya. Diungkapkannya, setidaknya ada dua alternatif yang disiapkan. Pertama, para PKL akan diarahkan untuk berjualan di titik-titik tertentu yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan daerah (perda). Tentu saja, para PKL ini nantinya juga harus mematuhi ketentuan tentang jam operasional.
"Nanti Satpol PP yang akan menentukan dimana-mana lokasinya," katanya.
Sedangkan alternatif kedua, lanjutnya, pemkot akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar para PKL dapat berjualan di halaman Taman Budaya sesuai keinginan mereka. Hanya saja, ia tak berani menjanjikan hasilnya karena semua tergantung kebijakan pemprov.
"Kami sangat mengerti dengan apa yang dirasakan para pedagang sekarang. Nah, kami juga meminta untuk dimengerti karena tujuan kami tidak lain untuk kepentingan masyarakat juga," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar