BANJARMASIN – Tidak adanya pengawasan terhadap lembaga swadaya masyarakat (LSM) dikhawatirkan akan membuat kelompok tersebut keluar dari jalurnya sebagai alat kontrol sosial dan justru menjadi kepanjangan tangan pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.
Pengamat sosial, Saladin Ghalib mengatakan bahwa keberadaan LSM atau yang di mancanegara disebut dengan istilah non government organization (NGO) sangat diperlukan untuk mengontrol tindak-tanduk pemerintah di sebuah negara demokrasi. Namun, di lain pihak, Dekan FISIP Unlam tersebut menilai bahwa LSM juga perlu dikontrol agar benar-benar menjalankan visi dan misinya.
“Kalau kita lihat NGO di luar negeri murni memang sebagai kelompok pengontrol, katakanlah bisa sebagai pressure group atau kelompok penekan terhadap pemerintah dengan menangkap aspirasi dari masyarakat. Nah, sekarang untuk kasus LSM di Indonesia, yang jadi pertanyaan kita apa yang diteriakkan kelompok LSM itu apakah benar aspirasi dari masyarakat? Ini perlu integritas moral yang tinggi,” ujarnya.
Meski tak tahu persis soal sepak terjang LSM-LSM di Banjarmasin, tapi ia merasa resah dengan tindakan sejumlah LSM yang kasarnya hanya dengan bermodalkan kop surat meminta sumbangan kemana-mana, namun digunakan untuk apa dana yang dikumpulkan itu tidak jelas.
“Saya tidak tahu persis apakah LSM yang ada di Banjarmasin ini betul-betul murni. Yang dikhawatirkan jangan-jangan mereka hanya kepanjangan tangan dari kelompok-kelompok tertentu sehingga akhirnya mereka hanya akan menyuarakan aspirasi dari kelompok tersebut, padahal substansi dari LSM itu adalah mewakili aspirasi dari masyarakat. Makanya, kontrol dari pemerintah perlu, apakah LSM itu benar-benar menjalankan visi dan misinya,” tukasnya.
Selain itu, ia juga berpendapat perlu adanya semacam audit terhadap dana-dana yang mengalir ke LSM untuk mencegah terjadinya penyimpangan tadi.
“LSM juga seharusnya menjalankan asas transparansi dan akuntabilitas karena kembali pada substansi LSM dimana keberadaan mereka adalah untuk mewakili aspirasi masyarakat. Jadi, wajar kalau dilakukan audit agar dana yang mereka kumpulkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan para pengurusnya,” cetusnya.
Pengamat sosial, Saladin Ghalib mengatakan bahwa keberadaan LSM atau yang di mancanegara disebut dengan istilah non government organization (NGO) sangat diperlukan untuk mengontrol tindak-tanduk pemerintah di sebuah negara demokrasi. Namun, di lain pihak, Dekan FISIP Unlam tersebut menilai bahwa LSM juga perlu dikontrol agar benar-benar menjalankan visi dan misinya.
“Kalau kita lihat NGO di luar negeri murni memang sebagai kelompok pengontrol, katakanlah bisa sebagai pressure group atau kelompok penekan terhadap pemerintah dengan menangkap aspirasi dari masyarakat. Nah, sekarang untuk kasus LSM di Indonesia, yang jadi pertanyaan kita apa yang diteriakkan kelompok LSM itu apakah benar aspirasi dari masyarakat? Ini perlu integritas moral yang tinggi,” ujarnya.
Meski tak tahu persis soal sepak terjang LSM-LSM di Banjarmasin, tapi ia merasa resah dengan tindakan sejumlah LSM yang kasarnya hanya dengan bermodalkan kop surat meminta sumbangan kemana-mana, namun digunakan untuk apa dana yang dikumpulkan itu tidak jelas.
“Saya tidak tahu persis apakah LSM yang ada di Banjarmasin ini betul-betul murni. Yang dikhawatirkan jangan-jangan mereka hanya kepanjangan tangan dari kelompok-kelompok tertentu sehingga akhirnya mereka hanya akan menyuarakan aspirasi dari kelompok tersebut, padahal substansi dari LSM itu adalah mewakili aspirasi dari masyarakat. Makanya, kontrol dari pemerintah perlu, apakah LSM itu benar-benar menjalankan visi dan misinya,” tukasnya.
Selain itu, ia juga berpendapat perlu adanya semacam audit terhadap dana-dana yang mengalir ke LSM untuk mencegah terjadinya penyimpangan tadi.
“LSM juga seharusnya menjalankan asas transparansi dan akuntabilitas karena kembali pada substansi LSM dimana keberadaan mereka adalah untuk mewakili aspirasi masyarakat. Jadi, wajar kalau dilakukan audit agar dana yang mereka kumpulkan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan para pengurusnya,” cetusnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar