FISIP Unlam dan DPRD Provinsi Bikin MoU
BANJARMASIN – Wawasan kepemimpinan di lingkungan kampus yang ada di Banjarmasin dapat dikatakan masih tertinggal.
Di negara-negara maju, bahkan di sebagian kota-kota besar di Indonesia, antara pemerintah dan dunia kampus saling bergandengan tangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pemerintah bertindak sebagai eksekutor di lapangan, sedangkan kampus dengan sumber daya manusia kaum intelektualnya berfungsi sebagai think tank alias tangki pemikir.
Menurut Dekan FISIP Unlam Banjarmasin, Saladin Galib, belum tergarapnya potensi sumber daya manusia yang dimiliki kampus-kampus di Banjarmasin dalam menunjang perumusan kebijakan pembangunan di daerah berpangkal dari masalah persepsi dan visi dari pemimpin kampus itu sendiri.
“Saya pikir ini masalah wawasan saja. Kalau pemimpin-pemimpin di Unlam punya wawasan yang bagus ke faktor eksternal, potensi itu pasti akan tergarap,” ujarnya di sela acara pelantikan Dekan I, II, dan III FISIP Unlam Banjarmasin di Aula FISIP, Sabtu (28/8).
Apalagi, lanjutnya, Unlam sendiri dapat dikatakan punya potensi sumber daya manusia yang tidak kurang dan cukup berkualitas. Buktinya, salah seorang dosen di lingkungan Unlam ada yang dicomot Presiden SBY untuk menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
“Kita punya potensi SDM yang cukup. Tinggal visi kepeminpinannya saja lagi, apakah mau ke ekternal atau internal saja,” cetusnya.
Oleh sebab itu, sebagai pemimpin dari fakultas yang salah satunya membidangi masalah tata pemerintahan, ia pun terobsesi untuk membawa FISIP Unlam go publik agar keahlian yang dimiliki dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar untuk kemajuan daerah.
“Dalam merumuskan kebijakan itu memang keahlian kami. Kalau di negara lain, kampus difungsikan sebagai think tank, tangki pemikir dalam perumusan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Sekarang banyak juga orang-orang dari perguruan tinggi di Pulau Jawa yang ditarik sebagai staf ahli misalnya. Tidak mustahil dosen FISIP pun bisa menjadi staf ahli, bahkan menteri. Makanya, nantinya ke depan kami akan banyak melakukan lobi-lobi dan hubungan keluar untuk memberitahukan kepada instansi-instansi di pemprov dan pemkab bahwa FISIP ini punya beragam keahlian yang bisa mendukung perumusan kebijakan-kebijakan, baik di pemprov atau pemkab,” tuturnya.
Sebagai langkah awal, pihaknya sudah melakukan penjajakan untuk menjalin kerja sama dengan para stakeholder, salah satunya adalah DPRD Provinsi Kalsel. Rencananya, MoU (nota kesepahaman) untuk menandai kerja sama tersebut akan ditandatangani setelah lebaran.
“Sekarang FISIP harus pergi ke luar untuk membina hubungan dengan stakeholder. Untuk bidang ilmu pemerintahan, kami sudah melakukan pembicaraan dengan DPRD Provinsi untuk melakukan kerja sama, misalnya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk anggota DPRD . Kami punya teori, mereka prakteknya,” katanya.
BANJARMASIN – Wawasan kepemimpinan di lingkungan kampus yang ada di Banjarmasin dapat dikatakan masih tertinggal.
Di negara-negara maju, bahkan di sebagian kota-kota besar di Indonesia, antara pemerintah dan dunia kampus saling bergandengan tangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pemerintah bertindak sebagai eksekutor di lapangan, sedangkan kampus dengan sumber daya manusia kaum intelektualnya berfungsi sebagai think tank alias tangki pemikir.
Menurut Dekan FISIP Unlam Banjarmasin, Saladin Galib, belum tergarapnya potensi sumber daya manusia yang dimiliki kampus-kampus di Banjarmasin dalam menunjang perumusan kebijakan pembangunan di daerah berpangkal dari masalah persepsi dan visi dari pemimpin kampus itu sendiri.
“Saya pikir ini masalah wawasan saja. Kalau pemimpin-pemimpin di Unlam punya wawasan yang bagus ke faktor eksternal, potensi itu pasti akan tergarap,” ujarnya di sela acara pelantikan Dekan I, II, dan III FISIP Unlam Banjarmasin di Aula FISIP, Sabtu (28/8).
Apalagi, lanjutnya, Unlam sendiri dapat dikatakan punya potensi sumber daya manusia yang tidak kurang dan cukup berkualitas. Buktinya, salah seorang dosen di lingkungan Unlam ada yang dicomot Presiden SBY untuk menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
“Kita punya potensi SDM yang cukup. Tinggal visi kepeminpinannya saja lagi, apakah mau ke ekternal atau internal saja,” cetusnya.
Oleh sebab itu, sebagai pemimpin dari fakultas yang salah satunya membidangi masalah tata pemerintahan, ia pun terobsesi untuk membawa FISIP Unlam go publik agar keahlian yang dimiliki dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar untuk kemajuan daerah.
“Dalam merumuskan kebijakan itu memang keahlian kami. Kalau di negara lain, kampus difungsikan sebagai think tank, tangki pemikir dalam perumusan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah. Sekarang banyak juga orang-orang dari perguruan tinggi di Pulau Jawa yang ditarik sebagai staf ahli misalnya. Tidak mustahil dosen FISIP pun bisa menjadi staf ahli, bahkan menteri. Makanya, nantinya ke depan kami akan banyak melakukan lobi-lobi dan hubungan keluar untuk memberitahukan kepada instansi-instansi di pemprov dan pemkab bahwa FISIP ini punya beragam keahlian yang bisa mendukung perumusan kebijakan-kebijakan, baik di pemprov atau pemkab,” tuturnya.
Sebagai langkah awal, pihaknya sudah melakukan penjajakan untuk menjalin kerja sama dengan para stakeholder, salah satunya adalah DPRD Provinsi Kalsel. Rencananya, MoU (nota kesepahaman) untuk menandai kerja sama tersebut akan ditandatangani setelah lebaran.
“Sekarang FISIP harus pergi ke luar untuk membina hubungan dengan stakeholder. Untuk bidang ilmu pemerintahan, kami sudah melakukan pembicaraan dengan DPRD Provinsi untuk melakukan kerja sama, misalnya memberikan pendidikan dan pelatihan untuk anggota DPRD . Kami punya teori, mereka prakteknya,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar