Untuk Awasi Sakadup di DM
BANJARMASIN –Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Nazamuddin mengaku kesulitan melakukan razia warung sakadup di pusat-pusat perbelanjaan, salah satunya di Duta Mall. Pasalnya, manajemen mall merasa keberatan karena dianggap melanggar privasi mereka.
“Sebelum razia dilakukan, mereka minta harus diberi tahu dulu. Kalau seperti itu, ya tidak akan berhasil karena pihak manajemen pasti akan memberi tahu kepada pada pemilik tempat makan di sana untuk tutup,” keluhnya dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (26/8).
Oleh sebab itu, pihaknya pun berencana akan menyusupkan personel yang bakal berperan bak mata-mata di kawasan pusat perbelanjaan termegah di Kalsel tersebut untuk melakukan pengawasan secara diam-diam. Jika bukti didapat, maka penindakan pun akan lebih mudah dilakukan.
“Perda Ramadan ini kan tidak berlaku diskriminatif, jadi kami akan tetap tegakkan itu,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Mushafa Zakir Lc meminta agar Satpol PP tetap bersikap tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi terhadap Perda Ramadan, termasuk dalam kasus ini.
“Ketika orang ngomong soal privasi dan minta dihormati, tetap lakukan kebijakan sesuai dengan garis-garis yang ditentukan. Jangan sampai energi terkuras untuk mengurusi pelanggaran yang kecil-kecil saja,” tegasnya.
Anggota Komisi I lainnya, Drs Sastra Hairansyah juga ikut berang dengan arogansi yang ditunjukkan manajemen Duta Mall tersebut. Ia mengatakan bahwa Perda Ramadan ada untuk menghormati bulan Ramadan. Selain itu, lebih dari 90 persen penduduk kota ini adalah Muslim sehingga wajar jika Perda Ramadan diterapkan tanpa pengecualian.
“Kalau mereka ada di daerah lain, silakan saja. Tapi karena mereka ada di Banjarmasin, maka mereka yang harus menyesuaikan diri dengan aturan kita,” cetusnya.
BANJARMASIN –Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Nazamuddin mengaku kesulitan melakukan razia warung sakadup di pusat-pusat perbelanjaan, salah satunya di Duta Mall. Pasalnya, manajemen mall merasa keberatan karena dianggap melanggar privasi mereka.
“Sebelum razia dilakukan, mereka minta harus diberi tahu dulu. Kalau seperti itu, ya tidak akan berhasil karena pihak manajemen pasti akan memberi tahu kepada pada pemilik tempat makan di sana untuk tutup,” keluhnya dalam kesempatan rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (26/8).
Oleh sebab itu, pihaknya pun berencana akan menyusupkan personel yang bakal berperan bak mata-mata di kawasan pusat perbelanjaan termegah di Kalsel tersebut untuk melakukan pengawasan secara diam-diam. Jika bukti didapat, maka penindakan pun akan lebih mudah dilakukan.
“Perda Ramadan ini kan tidak berlaku diskriminatif, jadi kami akan tetap tegakkan itu,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Mushafa Zakir Lc meminta agar Satpol PP tetap bersikap tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi terhadap Perda Ramadan, termasuk dalam kasus ini.
“Ketika orang ngomong soal privasi dan minta dihormati, tetap lakukan kebijakan sesuai dengan garis-garis yang ditentukan. Jangan sampai energi terkuras untuk mengurusi pelanggaran yang kecil-kecil saja,” tegasnya.
Anggota Komisi I lainnya, Drs Sastra Hairansyah juga ikut berang dengan arogansi yang ditunjukkan manajemen Duta Mall tersebut. Ia mengatakan bahwa Perda Ramadan ada untuk menghormati bulan Ramadan. Selain itu, lebih dari 90 persen penduduk kota ini adalah Muslim sehingga wajar jika Perda Ramadan diterapkan tanpa pengecualian.
“Kalau mereka ada di daerah lain, silakan saja. Tapi karena mereka ada di Banjarmasin, maka mereka yang harus menyesuaikan diri dengan aturan kita,” cetusnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar