BANJARMASIN - Satpol PP diminta untuk tidak kendor dalam menegakkan Perda Ramadan meski ada wacana dari Walikota Banjarmasih H Muhidin untuk merevisi perda tersebut demi melegalkan warung-warung makan yang buka di siang hari selama bulan Ramadan di lokasi-lokasi tertentu, seperti di mall dan pelabuhan.
Dalam rapat kerja dengan institusi penegak peraturan daerah tersebut, Kamis (26/8), anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Ismail Ibrahim mengatakan untuk melakukan revisi terhadap sebuah perda, sebelumnya perlu dilakukan penggalian aspirasi masyarakat dulu. Namun, ia pribadi menilai Perda Ramadan yang ada saat ini sudah bagus dan pihaknya pun sangat mendukung penerapannya di Kota Banjarmasin.
“Kalau belum masuk ranah usulan, sah-sah saja beliau bicara seperti itu. Tapi tugas untuk menegakkan Perda Ramadan harus tetap dilaksanakan, jangan sampai kendor,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Nazamuddin melaporkan bahwa hingga memasuki minggu ketiga bulan Ramadan ini, sudah ada sekitar 13 orang pemilik warung sakadup serta 15 pengunjungnya yang terjaring. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadan, semuanya diseret ke meja hijau. Vonis yang dijatuhkan hakim PN Banjarmasin bervariasi, yakni denda Rp 100-150 ribu untuk pemilik warung dan Rp 25-40 ribu untuk pengunjung. Satu pemilik warung nampaknya akan mendapat vonis lebih berat karena telah terjaring untuk yang kelima kalinya, yakni pemilik Depot Noni di Jl Veteran.
“Tahun lalu hukumannya denda Rp 2,5 juta subsider 3 hari penjara. Pagi ini (kemarin) perkaranya disidangkan dan saya rasa hukumannya pasti akan lebih berat lagi,” katanya.
Adapun temuan-temuan ini jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dijelaskannya, sejak awal pihaknya sudah melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang rawan akan keberadaan warung sakadup untuk dijadikan sebagai target sweeping. Namun, anehnya rencana razia yang akan dilakukan seringkali bocor sehingga masing-masing pemilik warung sudah mengantisipasi.
“Seperti di Jl Veteran itu, begitu kita datang mereka sudah tidak ada aktivitas,” katanya dengan nada heran.
Dalam rapat kerja dengan institusi penegak peraturan daerah tersebut, Kamis (26/8), anggota Komisi I DPRD Kota Banjarmasin Ismail Ibrahim mengatakan untuk melakukan revisi terhadap sebuah perda, sebelumnya perlu dilakukan penggalian aspirasi masyarakat dulu. Namun, ia pribadi menilai Perda Ramadan yang ada saat ini sudah bagus dan pihaknya pun sangat mendukung penerapannya di Kota Banjarmasin.
“Kalau belum masuk ranah usulan, sah-sah saja beliau bicara seperti itu. Tapi tugas untuk menegakkan Perda Ramadan harus tetap dilaksanakan, jangan sampai kendor,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin, Nazamuddin melaporkan bahwa hingga memasuki minggu ketiga bulan Ramadan ini, sudah ada sekitar 13 orang pemilik warung sakadup serta 15 pengunjungnya yang terjaring. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadan, semuanya diseret ke meja hijau. Vonis yang dijatuhkan hakim PN Banjarmasin bervariasi, yakni denda Rp 100-150 ribu untuk pemilik warung dan Rp 25-40 ribu untuk pengunjung. Satu pemilik warung nampaknya akan mendapat vonis lebih berat karena telah terjaring untuk yang kelima kalinya, yakni pemilik Depot Noni di Jl Veteran.
“Tahun lalu hukumannya denda Rp 2,5 juta subsider 3 hari penjara. Pagi ini (kemarin) perkaranya disidangkan dan saya rasa hukumannya pasti akan lebih berat lagi,” katanya.
Adapun temuan-temuan ini jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dijelaskannya, sejak awal pihaknya sudah melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana saja yang rawan akan keberadaan warung sakadup untuk dijadikan sebagai target sweeping. Namun, anehnya rencana razia yang akan dilakukan seringkali bocor sehingga masing-masing pemilik warung sudah mengantisipasi.
“Seperti di Jl Veteran itu, begitu kita datang mereka sudah tidak ada aktivitas,” katanya dengan nada heran.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar