BANJARMASIN – Maraknya bencana banjir yang menimpa sejumlah daerah di Kalsel membuat Pemerintah Kota Banjarmasin was-was. Pasalnya, meski Banjarmasin memiliki sistem pengendalian banjir alami berupa sungai-sungai kecil yang lokasinya menyebar, namun sebagian besar sudah mengalami pendangkalan. Pendangkalan ini terjadi bukan hanya karena sedimentasi lumpur, tapi juga akibat sampah yang dibuang oleh masyarakat ke sungai.
Kepala Dinas Pengelolaan Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin, Ir Muryanta MT mengatakan bahwa pengerukan sungai saat ini sangat mendesak agar kapasitas sungai-sungai yang ada di Banjarmasin kembali normal sehingga dapat berfungsi dengan baik untuk menampung air saat hujan maupun jika terjadi banjir dari daerah hulu.
“Kalau pendangkalan masih terjadi, penyebaran air tidak bisa cepat sehingga terjadilah banjir seperti daerah-daerah tetangga,” ujarnya di sela mendampingi anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin meninjau pengerukan Sungai Kelayan, kemarin.
Pengerukan Sungai Kelayan merupakan pengerukan sungai pertama dalam skala besar setelah puluhan tahun. Tak heran, sampah yang berhasil diangkat rata-rata mencapai 100 kubik per hari, seperti kayu, besi bekas, plastik, dan pecah belah. Ditargetkan, sampai akhir tahun nanti 5 ribu kubik sampah bisa diangkat.
“Kami berharap dengan dukungan legislatif, ke depan bisa lebih banyak lagi sungai yang bisa dikeruk,” ucapnya.
Hal ini beralasan karena untuk pengerukan Sungai Kelayan, dana yang dibutuhkan hampir mencapai Rp 1 miliar dengan panjang sungai yang bisa dikeruk antara 800 meter sampai 1 kilometer.
“Tahun depan rencananya pemerintah provinsi akan membantu melalui dana APBN, sepertinya dalam bentuk alat pengeruk, tapi belum tahu alatnya apa,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Mathari SAg mengatakan bahwa selain pendangkalan sungai, masalah lain yang juga harus segera disikapi oleh pemerintah adalah maraknya bangunan-bangunan yang menutupi sungai. Dalam hal ini, ia menilai pemerintah masih bersikap pasif. Ujung-ujungnya, pemerintah juga yang dirugikan karena pemilik bangunan pasti akan menuntut ganti rugi jika bangunannya dibongkar.
“Jangan menunggu komplain dari masyarakat, tapi pemerintah sendiri yang harus aktif,” tegasnya.
*Ini loh alatnya yang buat ngeruk sungai itu, namanya "Biyoko"
**Harap maklum, yang ngambil videonya masih amatir xixixixi
Kepala Dinas Pengelolaan Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin, Ir Muryanta MT mengatakan bahwa pengerukan sungai saat ini sangat mendesak agar kapasitas sungai-sungai yang ada di Banjarmasin kembali normal sehingga dapat berfungsi dengan baik untuk menampung air saat hujan maupun jika terjadi banjir dari daerah hulu.
“Kalau pendangkalan masih terjadi, penyebaran air tidak bisa cepat sehingga terjadilah banjir seperti daerah-daerah tetangga,” ujarnya di sela mendampingi anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin meninjau pengerukan Sungai Kelayan, kemarin.
Pengerukan Sungai Kelayan merupakan pengerukan sungai pertama dalam skala besar setelah puluhan tahun. Tak heran, sampah yang berhasil diangkat rata-rata mencapai 100 kubik per hari, seperti kayu, besi bekas, plastik, dan pecah belah. Ditargetkan, sampai akhir tahun nanti 5 ribu kubik sampah bisa diangkat.
“Kami berharap dengan dukungan legislatif, ke depan bisa lebih banyak lagi sungai yang bisa dikeruk,” ucapnya.
Hal ini beralasan karena untuk pengerukan Sungai Kelayan, dana yang dibutuhkan hampir mencapai Rp 1 miliar dengan panjang sungai yang bisa dikeruk antara 800 meter sampai 1 kilometer.
“Tahun depan rencananya pemerintah provinsi akan membantu melalui dana APBN, sepertinya dalam bentuk alat pengeruk, tapi belum tahu alatnya apa,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Mathari SAg mengatakan bahwa selain pendangkalan sungai, masalah lain yang juga harus segera disikapi oleh pemerintah adalah maraknya bangunan-bangunan yang menutupi sungai. Dalam hal ini, ia menilai pemerintah masih bersikap pasif. Ujung-ujungnya, pemerintah juga yang dirugikan karena pemilik bangunan pasti akan menuntut ganti rugi jika bangunannya dibongkar.
“Jangan menunggu komplain dari masyarakat, tapi pemerintah sendiri yang harus aktif,” tegasnya.
*Ini loh alatnya yang buat ngeruk sungai itu, namanya "Biyoko"
**Harap maklum, yang ngambil videonya masih amatir xixixixi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar