2011, Pemkot Anggarkan Dana Sosialisasi
BANJARMASIN – Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalsel, Adi Khairudin Hanafiah mengharapkan agar penundaan konversi minyak tanah (mitan) ke gas di Kalsel dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar insiden ledakan tabung elpiji yang marak terjadi di Pulau Jawa tidak terulang.
“Kewenangan kami terkait konversi hanya sebagai penjual. Tapi karena yang kami jual terkait dengan masyarakat, kalau ada apa-apa kami yang dikomplain. Makanya, kami minta agar pemerintah melakukan sosialisasi yang intensif supaya di daerah kita tidak terjadi seperti di Pulau Jawa,” ucapnya dalam rapat dengan unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, kemarin.
Diungkapkannya, sosialisasi sangat penting mengingat penggunaan mitan di Kalsel sudah membudaya selama puluhan tahun. Sosialisasi ini harus dilakukan minimal selama enam bulan.
“Nah, sosialisasi ini harus mulai dari pemerintah provinsi, stakeholder terkait, sampai kelurahan. Kalau tidak ada sosialisasi, masyarakat tidak akan mengerti bagaimana penggunaan yang cermat dan apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat,” tambahnya.
Selain sosialisasi, pihaknya juga meminta pemda mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga jika tiba waktunya konversi, segala sesuatunya akan berjalan lancar. Beberapa hal yang harus dipersiapkan itu antara lain data kependudukan yang valid terkait dengan warga miskin yang akan menerima pembagian tabung gratis, fasilitas stasiun pengisian bahan bakal elpiji (SPBE), storage (penyimpanan), dan sarana transportasi.
“Seperti kita ketahui untuk elpiji 12 kg diangkut dari Balikpapan lewat darat, tapi tidak tidak masalah karena pemakainya sedikit. Tapi kalau sudah konversi, angkutan darat saya rasa tidak akan mencukupi, harus ada angkutan laut lewat pelabuhan,” ujarnya.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah soal instansi yang berwenang melakukan pengawasan.
“Secara nasional instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan elpiji belum jelas apakah pertambangan, perdagangan, atau perinsdustrian. Kalau di Jawa saja belum jelas, semestinya kita jangan dulu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa bukan berarti pihaknya tidak setuju dengan rencana konversi, namun pihaknya hanya menginginkan agar konversi tidak dipaksakan.
“Kalau kami mau tidak peduli bisa saja karena konversi ini toh program pemerintah. Tapi berkaca dari pengalaman di Pulau Jawa, kami merasa perlu untuk lebih dulu memberi tahu apa akibatnya kalau kondisinya belum siap tapi konversi tetap dipaksakan. Bukan berarti kami tidak mau, tapi kesiapannya. Kalau kami sih siap saja karena bila nanti jadi konversi, maka semua agen dan pangkalan minyak tahan akan jadi elpiji,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, M Fauzan sepakat bahwa sosialisasi sangat penting untuk menyukseskan konversi mitan ke gas yang rencananya akan diterapkan di Kalsel pada tahun 2011.
“Dengan banyaknya kejadian-kejadian di Pulau Jawa, kalau itu sampai terjadi juga di tempat kita, berarti kita lengah,” ujarnya.
Sedangkan anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, M Dafik As’ad SE MM berpendapat bahwa dimulainya konversi memang sangat tergatung pada kesiapan pemda, tapi pemda pun tak bisa meminta penundaan terus menerus karena konversi merupakan program nasional. Oleh sebab itu, waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk melakukan persiapan yang intensif.
“Tidak mungkin kan kita minta penundaan misalnya sampai 10 tahun? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi itu dan jangan menghindar. Kita siapkanlah daerah kita dengan sebaik-baiknya dan di APBD 2011 harus dianggarkan untuk sosialisasi,” tandasnya.
BANJARMASIN – Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Kalsel, Adi Khairudin Hanafiah mengharapkan agar penundaan konversi minyak tanah (mitan) ke gas di Kalsel dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar insiden ledakan tabung elpiji yang marak terjadi di Pulau Jawa tidak terulang.
“Kewenangan kami terkait konversi hanya sebagai penjual. Tapi karena yang kami jual terkait dengan masyarakat, kalau ada apa-apa kami yang dikomplain. Makanya, kami minta agar pemerintah melakukan sosialisasi yang intensif supaya di daerah kita tidak terjadi seperti di Pulau Jawa,” ucapnya dalam rapat dengan unsur pimpinan DPRD Kota Banjarmasin, kemarin.
Diungkapkannya, sosialisasi sangat penting mengingat penggunaan mitan di Kalsel sudah membudaya selama puluhan tahun. Sosialisasi ini harus dilakukan minimal selama enam bulan.
“Nah, sosialisasi ini harus mulai dari pemerintah provinsi, stakeholder terkait, sampai kelurahan. Kalau tidak ada sosialisasi, masyarakat tidak akan mengerti bagaimana penggunaan yang cermat dan apa yang harus dilakukan dalam keadaan darurat,” tambahnya.
Selain sosialisasi, pihaknya juga meminta pemda mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya sehingga jika tiba waktunya konversi, segala sesuatunya akan berjalan lancar. Beberapa hal yang harus dipersiapkan itu antara lain data kependudukan yang valid terkait dengan warga miskin yang akan menerima pembagian tabung gratis, fasilitas stasiun pengisian bahan bakal elpiji (SPBE), storage (penyimpanan), dan sarana transportasi.
“Seperti kita ketahui untuk elpiji 12 kg diangkut dari Balikpapan lewat darat, tapi tidak tidak masalah karena pemakainya sedikit. Tapi kalau sudah konversi, angkutan darat saya rasa tidak akan mencukupi, harus ada angkutan laut lewat pelabuhan,” ujarnya.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah soal instansi yang berwenang melakukan pengawasan.
“Secara nasional instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan elpiji belum jelas apakah pertambangan, perdagangan, atau perinsdustrian. Kalau di Jawa saja belum jelas, semestinya kita jangan dulu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa bukan berarti pihaknya tidak setuju dengan rencana konversi, namun pihaknya hanya menginginkan agar konversi tidak dipaksakan.
“Kalau kami mau tidak peduli bisa saja karena konversi ini toh program pemerintah. Tapi berkaca dari pengalaman di Pulau Jawa, kami merasa perlu untuk lebih dulu memberi tahu apa akibatnya kalau kondisinya belum siap tapi konversi tetap dipaksakan. Bukan berarti kami tidak mau, tapi kesiapannya. Kalau kami sih siap saja karena bila nanti jadi konversi, maka semua agen dan pangkalan minyak tahan akan jadi elpiji,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, M Fauzan sepakat bahwa sosialisasi sangat penting untuk menyukseskan konversi mitan ke gas yang rencananya akan diterapkan di Kalsel pada tahun 2011.
“Dengan banyaknya kejadian-kejadian di Pulau Jawa, kalau itu sampai terjadi juga di tempat kita, berarti kita lengah,” ujarnya.
Sedangkan anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, M Dafik As’ad SE MM berpendapat bahwa dimulainya konversi memang sangat tergatung pada kesiapan pemda, tapi pemda pun tak bisa meminta penundaan terus menerus karena konversi merupakan program nasional. Oleh sebab itu, waktu yang ada harus dimanfaatkan untuk melakukan persiapan yang intensif.
“Tidak mungkin kan kita minta penundaan misalnya sampai 10 tahun? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapi itu dan jangan menghindar. Kita siapkanlah daerah kita dengan sebaik-baiknya dan di APBD 2011 harus dianggarkan untuk sosialisasi,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar