BANJARMASIN – Sembilan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mendapat kucuran dana segar dari Pemerintah Provinsi Kalsel pada tahun anggaran 2010.
Dalam penjelasan yang disampaikan Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan pada forum rapat paripurna di gedung DPRD Kalsel Jumat (3/11), penambahan penyertaan modal oleh pemprov tersebut merupakan bentuk konsistensi dukungan guna meningkatkan kualitas hidup serta derajat kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok air bersih bagi seluruh masyarakat Kalsel.
Adapun sembilan kabupaten/kota yang menerima tambahan penyertaan modal dengan total nilai Rp 30 miliar tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tapin, Batola, HSS, HSU, Balangan, dan Tabalong.
“Dengan adanya tambahan ini, diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang dihasilkan,” ujarnya.
Ditambahkannya, dengan modal yang lebih kuat, pihak pengelola perusahaan tentunya juga dituntut meningkatkan kinerja sehingga PDAM dapat menghasilkan keuntungan dan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar.
Sementara itu, tambahan penyertaan modal dengan total nilai Rp 30 miliar dari pemprov ini sebetulnya masih jauh dari kebutuhan investasi PDAM yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
Sebagai contoh PDAM Bandarmasih, dalam business plan-nya hingga tahun 2015 diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 400 miliar dari sisi investasi.
Direktur PDAM Bandarmasih, Ir Muslih mengungkapkan bahwa investasi yang dimaksud antara lain penambahan kapasitas, jaringan, pompa dan sebagainya.
“Itu sudah kita perhitungkan dalam business plan kita,” katanya.
Diungkapkannya, pada tahun 2010 PDAM Bandarmasih mendapat bagian sebesar Rp 5 miliar dari tambahan penyertaan modal pemprov, sedangkan dari pemerintah kota belum diketahui.
Namun, dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal oleh pemkot yang baru-baru ini diketok, sampai tahun 2015 target penyertaan modal baik berupa aset atau dana dari 2010-2015 hanya Rp 175 miliar. Itupun masih harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Karena investasi kita lima tahun ke depan cukup besar, maka kita minta sampai tahun 2015 bisa terealisasi Rp 175 miliar itu,” harapnya.
Dalam penjelasan yang disampaikan Wakil Gubernur Kalsel, Rudy Resnawan pada forum rapat paripurna di gedung DPRD Kalsel Jumat (3/11), penambahan penyertaan modal oleh pemprov tersebut merupakan bentuk konsistensi dukungan guna meningkatkan kualitas hidup serta derajat kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok air bersih bagi seluruh masyarakat Kalsel.
Adapun sembilan kabupaten/kota yang menerima tambahan penyertaan modal dengan total nilai Rp 30 miliar tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Tapin, Batola, HSS, HSU, Balangan, dan Tabalong.
“Dengan adanya tambahan ini, diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kualitas pelayanan air bersih yang dihasilkan,” ujarnya.
Ditambahkannya, dengan modal yang lebih kuat, pihak pengelola perusahaan tentunya juga dituntut meningkatkan kinerja sehingga PDAM dapat menghasilkan keuntungan dan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih besar.
Sementara itu, tambahan penyertaan modal dengan total nilai Rp 30 miliar dari pemprov ini sebetulnya masih jauh dari kebutuhan investasi PDAM yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
Sebagai contoh PDAM Bandarmasih, dalam business plan-nya hingga tahun 2015 diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 400 miliar dari sisi investasi.
Direktur PDAM Bandarmasih, Ir Muslih mengungkapkan bahwa investasi yang dimaksud antara lain penambahan kapasitas, jaringan, pompa dan sebagainya.
“Itu sudah kita perhitungkan dalam business plan kita,” katanya.
Diungkapkannya, pada tahun 2010 PDAM Bandarmasih mendapat bagian sebesar Rp 5 miliar dari tambahan penyertaan modal pemprov, sedangkan dari pemerintah kota belum diketahui.
Namun, dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal oleh pemkot yang baru-baru ini diketok, sampai tahun 2015 target penyertaan modal baik berupa aset atau dana dari 2010-2015 hanya Rp 175 miliar. Itupun masih harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Karena investasi kita lima tahun ke depan cukup besar, maka kita minta sampai tahun 2015 bisa terealisasi Rp 175 miliar itu,” harapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar