Persepsi Perlu Diluruskan
BANJARMASIN – ‘Ribut-ribut’ soal perubahan skema pembahasan anggaran di DPRD Kalsel dianggap hanya karena salah persepsi.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel, Ibnu Sina mengatakan bahwa tidak benar jika peran komisi dalam pembahasan anggaran akan diberangus.
“Tidak seperti itu, tetap saja pembahasannya seperti sekarang, dari komisi dulu,” ujarnya.
Menurutnya, jika dalam pembahasan anggaran saat ini komisi berperan vital, maka itu semata-mata untuk memberi kesempatan kepada komisi. Namun, kini ada yang harus disinkronkan.
“Pembahasan anggaran itu ranahnya Banggar, tapi selama ini kita memberi kesempatan komisi untuk memberi rekomendasi. Itu tidak ada dalam UU, hanya kreatifitas kami karena kami anggap itu sebagai yang terbaik saat itu, tapi dibolehkan saja. Sekarang ada wacana ingin mengembalikan Banggar ke fungsi semula bahwa Banggar berhak membahas rekomendasi komisi, bahkan menolak,” katanya.
Dituturkannya, representasi dari fungsi budgeting dewan adalah di Banggar, fungsi legislasi di Badan Legislasi, dan fungsi pengawasan di komisi. Ketika muncul keluar, maka ketiganya tetap jadi satu kesatuan. Semua saling membantu, dan tidak bisa dipertentangkan.
“Di sini pemahaman saja yang perlu diluruskan. Baca lagi tatib,” imbuhnya.
Dijelaskannya, ada dua tahap dalam pembahasan anggaran, yakni perencanaan dan penganggaran. Nantinya, komisi akan dilibatkan pada tahap perencanaan, sedangkan penganggaran oleh Banggar.
“Tidak dibonsaikan, justru kita ingin dari awal komisi dilibatkan, bahkan dari awal tahun bulan Januari. Itu yang harus diluruskan. Kalau mau kembali ke UU, seperti itulah,” tukasnya.
Selain itu, ditegaskannya pula bahwa pembahasan APBD di provinsi dan kabupaten/kota berbeda dengan pembahasan APBN oleh DPR RI.
“Memang di undang-undangnya seperti itu,” ucapnya.
Sedangkan terkait kekhawatiran APBD akan salah sasaran dengan ‘dipangkasnya’ peran komisi yang sehari-hari berkomunikasi dengan SKPD, ia membantah. .
“Justru ini dilibatkan sejak awal, jadi akan semakin fokus. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, persepsi banggar dan komisi perlu diluruskan, begitu terjemahan tatib,” tandasnya.
BANJARMASIN – ‘Ribut-ribut’ soal perubahan skema pembahasan anggaran di DPRD Kalsel dianggap hanya karena salah persepsi.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel, Ibnu Sina mengatakan bahwa tidak benar jika peran komisi dalam pembahasan anggaran akan diberangus.
“Tidak seperti itu, tetap saja pembahasannya seperti sekarang, dari komisi dulu,” ujarnya.
Menurutnya, jika dalam pembahasan anggaran saat ini komisi berperan vital, maka itu semata-mata untuk memberi kesempatan kepada komisi. Namun, kini ada yang harus disinkronkan.
“Pembahasan anggaran itu ranahnya Banggar, tapi selama ini kita memberi kesempatan komisi untuk memberi rekomendasi. Itu tidak ada dalam UU, hanya kreatifitas kami karena kami anggap itu sebagai yang terbaik saat itu, tapi dibolehkan saja. Sekarang ada wacana ingin mengembalikan Banggar ke fungsi semula bahwa Banggar berhak membahas rekomendasi komisi, bahkan menolak,” katanya.
Dituturkannya, representasi dari fungsi budgeting dewan adalah di Banggar, fungsi legislasi di Badan Legislasi, dan fungsi pengawasan di komisi. Ketika muncul keluar, maka ketiganya tetap jadi satu kesatuan. Semua saling membantu, dan tidak bisa dipertentangkan.
“Di sini pemahaman saja yang perlu diluruskan. Baca lagi tatib,” imbuhnya.
Dijelaskannya, ada dua tahap dalam pembahasan anggaran, yakni perencanaan dan penganggaran. Nantinya, komisi akan dilibatkan pada tahap perencanaan, sedangkan penganggaran oleh Banggar.
“Tidak dibonsaikan, justru kita ingin dari awal komisi dilibatkan, bahkan dari awal tahun bulan Januari. Itu yang harus diluruskan. Kalau mau kembali ke UU, seperti itulah,” tukasnya.
Selain itu, ditegaskannya pula bahwa pembahasan APBD di provinsi dan kabupaten/kota berbeda dengan pembahasan APBN oleh DPR RI.
“Memang di undang-undangnya seperti itu,” ucapnya.
Sedangkan terkait kekhawatiran APBD akan salah sasaran dengan ‘dipangkasnya’ peran komisi yang sehari-hari berkomunikasi dengan SKPD, ia membantah. .
“Justru ini dilibatkan sejak awal, jadi akan semakin fokus. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, persepsi banggar dan komisi perlu diluruskan, begitu terjemahan tatib,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar