Dari Diskusi Budaya Kesultanan Banjar (1)

Antara Masyarakat Rindu Pemimpin dan Upaya Merebut Kekuasaan

Wacana menghidupkan kembali Kesultanan Banjar terus menjadi perdebatan. Namun, selama ini nampaknya tak ada forum untuk menampung beragam pandangan itu. Padahal, perbedaan justru akan memperkaya cakrawala pemahaman jika dikomunikasikan dengan baik, bukan malah mempertajam.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Hal inilah yang melatarbelakangi Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) Banjarmasin untuk menggelar diskusi budaya bertajuk “Kesultanan Banjar dan Revitalisasi Kebudayaan Banjar”, Jumat (24/12), di Hotel Batung Batulis Banjarmasin. Bertindak selaku narasumber adalah akdemisi sekaligus pegiat budaya dan pengamat sosial yang tak perlu diragukan lagi kapasitas keilmuannya, Prof Dr Djantra Kawi dan Dr Mujiburrahman MA.
Dalam diskusi yang berlangsung hampir dua jam itu, Prof Dr Djantra Kawi yang dianggap sebagai godfather di kalangan seniman dan budayawan yang bergiat di Taman Budaya berpandangan bahwa munculnya Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar (LAKKB) adalah sebuah social movement para kawula gusti sebagai upaya menjalin silaturahmi, mengingat sejarah, serta menyusuri silsilah juriat Kesultanan Banjar yang tercerai berai pasca runtuhnya Kesultanan Banjar pada tahun 1870.
“Apakah suatu saat akan mengarah ke politik, wallahualam. Tapi yang patut disyukuri, akhirnya muncul seorang sosok pemimpin walau dengan cara dikarbit seperti ini. Masyarakat merindukan adanya pemimpin seperti dulu, karena sampai era kemerdekaan perpecahan terus terjadi dengan munculnya partai-partai politik yang membuat kita terkotak-kotak,” katanya.
Namun, ditambahkan oleh akademisi Unlam itu, apa sebenarnya yang ingin direvitalisasi dengan membangkitkan Kesultanan Banjar, hingga detik ini masih belum berhasil teridentifikasi.
“Apakah kriteria pemimpin yang mau direvitalisasi atau apa? Makanya, pertanyaannya yang mau direvitalisasi apa? Ini belum kita identifikasi, tugas kesultananlah ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Dr Mujiburrahman MA menilai bangkitnya Kesultanan Banjar merupakan praktek politik berbasis budaya lokal sebagai gerakan dari sekelompok orang yang menginginkan adanya pengakuan akan eksistensinya. Sedangkan prinsip revitalisasi adalah peneguhan identitas, peneguhan eksistensi, dan ujungnya upaya merebut kekuasaan.
“Perlu ditegaskan, fungsinya untuk apa? Apakah hanya untuk menopang kekuasaan elit kecil atau murni melestarikan kebudayaan? Persoalannya, politik adalah kepentingan, dan sulit untuk dikelola secara damai dan berkeadilan,” tuturnya. (bersambung)