Pemutakhiran Data BPS Tak Jelas
BANJARMASIN - Kisruh data penduduk miskin peserta progam pelayanan perlindungan sosial dari pemerintah seperti yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu, nampaknya akan kembali terulang pada tahun 2011. Pasalnya, pemuktahiran data penduduk miskin yang dijanjikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan dilakukan tahun ini, hingga kini belum ada kejelasan. Akibatnya, pemerintah masih akan menggunakan data lama yang dibuat tahun 2008.
Kepala BPS Kota Banjarmasin, Ir Rismanto membenarkan bahwa pada tahun ini pihaknya memang berencana untuk kembali menggelar PPLS . Hal ini dilakukan untuk menyiapkan data yang valid sebelum penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
"Tapi belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai hal ini, mungkin bulan April baru ada kejelasan," katanya.
Pada tahun 2008, BPS pertama kali menggelar PPLS untuk memperbarui data hasil pendataan sosial ekonomi (PSE) nasional yang dilakukan pada tahun 2005 guna menjaring masyarakat miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Hasilnya, jumlah rumah tangga miskin di Banjarmasin menyusut dari 39.346 menjadi 19.910 dengan jumlah anggota sekitar 64 ribu jiwa.
Konsep PPLS sendiri sangat tegas dimana bagi rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor, apapun cara perolehannya, tidak dikategorikan sebagai RTS.
Meski demikian, data yang dihasilkan tetap saja menuai protes dari masyarakat karena dinilai tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi pada tahun 2010 lalu, sejumlah warga miskin di Kelurahan Alalak Selatan yang tak masuk sebagai penerima raskin mendatangi gedung DPRD Kota Banjarmasin untuk memperjuangkan hak mereka.
Disinggung upaya perbaikan agar masalah serupa tidak terjadi lagi, Rismanto juga tak dapat menjawab karena belum mendapat keterangan apa-apa dari pusat.
BANJARMASIN - Kisruh data penduduk miskin peserta progam pelayanan perlindungan sosial dari pemerintah seperti yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu, nampaknya akan kembali terulang pada tahun 2011. Pasalnya, pemuktahiran data penduduk miskin yang dijanjikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan dilakukan tahun ini, hingga kini belum ada kejelasan. Akibatnya, pemerintah masih akan menggunakan data lama yang dibuat tahun 2008.
Kepala BPS Kota Banjarmasin, Ir Rismanto membenarkan bahwa pada tahun ini pihaknya memang berencana untuk kembali menggelar PPLS . Hal ini dilakukan untuk menyiapkan data yang valid sebelum penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
"Tapi belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai hal ini, mungkin bulan April baru ada kejelasan," katanya.
Pada tahun 2008, BPS pertama kali menggelar PPLS untuk memperbarui data hasil pendataan sosial ekonomi (PSE) nasional yang dilakukan pada tahun 2005 guna menjaring masyarakat miskin penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Hasilnya, jumlah rumah tangga miskin di Banjarmasin menyusut dari 39.346 menjadi 19.910 dengan jumlah anggota sekitar 64 ribu jiwa.
Konsep PPLS sendiri sangat tegas dimana bagi rumah tangga yang memiliki kendaraan bermotor, apapun cara perolehannya, tidak dikategorikan sebagai RTS.
Meski demikian, data yang dihasilkan tetap saja menuai protes dari masyarakat karena dinilai tidak tepat sasaran. Seperti yang terjadi pada tahun 2010 lalu, sejumlah warga miskin di Kelurahan Alalak Selatan yang tak masuk sebagai penerima raskin mendatangi gedung DPRD Kota Banjarmasin untuk memperjuangkan hak mereka.
Disinggung upaya perbaikan agar masalah serupa tidak terjadi lagi, Rismanto juga tak dapat menjawab karena belum mendapat keterangan apa-apa dari pusat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar