Senin, Kementan Sosialisasikan Mekanismenya
BANJARMASIN – Kabar gembira bagi para petani di Kalimantan Selatan yang mengalami gagal panen. Pasalnya, kompensansi yang dijanjikan pemerintah untuk petani yang gagal panen mulai ada titik terang.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura (Distan TPH) Kalsel Sriyono melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan Fathurrahman mengungkapkan, pedoman umum (pedum) pemberian kompensasi dari pemerintah pusat sudah turun.
Kompensasi ini sendiri merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem.
Ia menjelaskan, dalam pedum disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) sebesar Rp 2,6 juta perhektar untuk biaya pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan.
"Petugas nanti akan menginventarisir luas lahan padi yang mengalami puso," ujarnya.
Rencananya, pada hari Senin (6/6) nanti Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian akan datang ke Banjarmasin untuk menyosialisasikan mekanisme pelaksanaaan penyaluran BP3 ini.
Ditambahkannya, bantuan hanya diberikan untuk padi yang puso terhitung sejak tanggal 16 Maret 2011.
"Setelah ada laporan, kita periksa supaya petani bisa segera memulihkan sawahnya dan panen kembali," katanya.
Diakuinya, implementasinya di lapangan sejauh ini agak sulit, terutama terkait kriteria puso yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Masalah lain, petani diharuskan segera menanam setelah mendapat bantuan.
"Masalahnya di Kalsel hanya satu kali tanam, kalau boleh bantuan digunakan untuk tahun berikutnya," tambahnya. Sementara itu, sejak Januari hingga Mei 2011, luas persawahan yang mengalami gagal panen di Kalsel tercatat sebanyak 822 hektar.
Sedangkan antara bulan Maret-Mei saja ada sekitar 632 hektar, terluas di Kabupaten Banjar yang mencapai 600 hektar lebih dan sisanya sekitar 113 hektar di Kabupaten Batola.
BANJARMASIN – Kabar gembira bagi para petani di Kalimantan Selatan yang mengalami gagal panen. Pasalnya, kompensansi yang dijanjikan pemerintah untuk petani yang gagal panen mulai ada titik terang.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura (Distan TPH) Kalsel Sriyono melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan Fathurrahman mengungkapkan, pedoman umum (pedum) pemberian kompensasi dari pemerintah pusat sudah turun.
Kompensasi ini sendiri merupakan bagian dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrem.
Ia menjelaskan, dalam pedum disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3) sebesar Rp 2,6 juta perhektar untuk biaya pengolahan tanah, penanaman, dan pemeliharaan.
"Petugas nanti akan menginventarisir luas lahan padi yang mengalami puso," ujarnya.
Rencananya, pada hari Senin (6/6) nanti Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian akan datang ke Banjarmasin untuk menyosialisasikan mekanisme pelaksanaaan penyaluran BP3 ini.
Ditambahkannya, bantuan hanya diberikan untuk padi yang puso terhitung sejak tanggal 16 Maret 2011.
"Setelah ada laporan, kita periksa supaya petani bisa segera memulihkan sawahnya dan panen kembali," katanya.
Diakuinya, implementasinya di lapangan sejauh ini agak sulit, terutama terkait kriteria puso yang sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Masalah lain, petani diharuskan segera menanam setelah mendapat bantuan.
"Masalahnya di Kalsel hanya satu kali tanam, kalau boleh bantuan digunakan untuk tahun berikutnya," tambahnya. Sementara itu, sejak Januari hingga Mei 2011, luas persawahan yang mengalami gagal panen di Kalsel tercatat sebanyak 822 hektar.
Sedangkan antara bulan Maret-Mei saja ada sekitar 632 hektar, terluas di Kabupaten Banjar yang mencapai 600 hektar lebih dan sisanya sekitar 113 hektar di Kabupaten Batola.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar