BMT Banyak Menyimpang

BANJARMASIN – Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasi dihimbau untuk menertibkan keberadaan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Menurut  pengamat ekonomi sekaligus praktisi koperasi Gusti Mahfudz, banyak BMT di Kalsel yang tidak memiliki izin alias ilegal, serta tidak menjalankan prinsip koperasi dengan benar.

“Kalau  memungut dana dari masyarakat, undang-undang mengatakan harus ada izin,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin, kemarin.

BMT yang merupakan salah satu jenis lembaga keuangan nonbank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam dan berlandaskan syariah memang berada di bawah pembinaan Kementerian Koperasi dan UKM.

Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dijelaskan Gusti Mahfudz, BMT minimal harus memiliki akta pendirian dari Dinas Koperasi. Namun, dalam sejumlah kasus terkait BMT yang bermasalah, baik di Kalsel maupun di daerah lainnya di Indonesia, BMT yang bersangkutan umumnya belum mengantongi legalitas untuk menghimpun dana dari masyarakat.

“Di Kalsel, hanya beberapa BMT yang punya izin dari Dinas Koperasi. Khususnya di Tanah Bumbu,di situ paling banyak BMT yang tidak berizin,” katanya.

Selain BMT ilegal, ia juga menyoroti praktik BMT di Kalsel yang kebanyakan menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi. Misalnya, banyak BMT yang modalnya dimiliki segelintir orang serta memberikan dana pinjaman kepada selain anggota tetap. Padahal, dalam prinsip koperasi, dana pinjaman hanya diberikan kepada anggota tetap saja.

“BMT banyak memberi pinjaman pada masyarakat luas. Alasannya, mereka adalah calon anggota. Harusnya kan untuk anggota tetap saja,” tambahnya.

Yang menarik, ia melihat ada pula BMT yang dijadikan mesin ATM untuk kepentingan politik. Seperti dalam kasus macetnya pembayaran uang tabungan nasabah BMT Al-Mu’awanah Banjarbaru, ia menuding ada unsur politis di balik pendirian BMT tersebut.

“Ya untuk memenangkan caleg yang memberikan dana penyertaan,” cetusnya blak-blakan.

Secara gamblang, ia juga menyebut bahwa penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kota Banjarbaru di BMT Al-Mu’awanah turut diboncengi unsur politis.

“Minimal usia koperasi harus dua tahun, baru bisa dapat penyertaan modal,” ucapnya.

Namun, pemda sendiri seperti tutup mata terhadap fenomena-fenomena ini. Mestinya, katanya, Dinas Koperasi harus berani bertindak, misalnya mencabut izin BMT yang nakal. Nyatanya, Dinas Koperasi bahkan tidak pernah menegur.

“Saran saya, Dinas Koperasi harus hati-hati dalam memberikan izin BMT, dan BMT yang sudah dapat izin diawasi. Selain itu, BMT ilegal harus ditertibkan,” tandasnya.