Ketua DPRD Gerah

Karena Perjalanan Dinas Terus Disorot

BANJARMASIN – Kritikan pedas yang kerap dialamatkan pada kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Banjarmasin, lama-lama membuat Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusian gerah juga.

Kritikan sendiri mengalir karena perjalanan dinas para wakil rakyat dituding hanya menghambur-hamburkan anggaran tanpa hasil yang jelas.

“Selama ini yang disorot dewan terus, padahal nilainya kecil daripada anggaran perjalanan dinas para pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujarnya kepada sejumlah wartawan, kemarin.

Menurutnya, anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang hanya berjumlah 45 orang plus satu orang sekretaris dewan dan 65 orang staf tidak ada artinya jika dibanding anggaran perjalanan dinas untuk 40 orang lebih kepala dinas dan badan serta ribuan PNS yang ada di tubuh Pemko Banjarmasin.

“Coba kalau perjalanan dinas untuk 8 ribu pegawai Pemko bisa ditekan, baru hasilnya signifikan,” tukasnya.

Rusian mengatakan bahwa anggaran perjalanan dinas penting ditekan guna memaksimalkan penggunaan uang daerah untuk pembangunan fisik yang lebih menyentuh kepentingan masyarakat.

Bahkan, ia berani menegaskan bahwa peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin setiap tahunnya tidak berbanding lurus dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan.

Hal itu dikarenakan lebih banyak anggaran yang tersedot untuk belanja pegawai, mulai gaji hingga peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pegawai, termasuk perjalanan dinas.

“APBD naik terus, tapi perbaikan jalan, pendidikan, dan kesehatan belum terasa. Artinya, belanja harus diawasi,” cetusnya.

Diungkapkannya, dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Banjarmasin 2012 yang telah disetujui pada Rabu (9/11), APBD Kota Banjarmasin tahun anggaran 2012 diproyeksikan sebesar Rp 1,2 triliun.

“Dari Rp 1,2 triliun itu, porsi belanja langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai mencapai 56 persen,” bebernya

Sedangkan belanja tidak langsung untuk pembangunan dan belanja pegawai di luar gaji dan tunjangan hanya 44 persen.

“Nah, yang 44 persen ini jangan habis hanya untuk peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pegawai. Tapi untuk pembangunan fisik yang menyentuh masyarakat,” sambungnya.

Memang, anggaran belanja langsung tak bisa diutak-atik, kecuali jika jumlah PNS berkurang. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa penggunaan anggaran belanja tidak langsunglah yang harus dioptimalkan.

“Anggaran untuk belanja pegawai di luar gaji dan tunjangan serta penunjang kegiatan seperti lembur, rapat, dan perjalanan dinas yang harus kita tekan,” tandasnya.