BOS Sekolah Swasta Naik

Tapi Tetap Boleh Menarik Pungutan

BANJARMASIN - Mulai tahun 2012, siswa sekolah swasta di Kota Banjarmasin akan mendapat alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) pendamping dari APBD Kota Banjarmasin yang sama dengan sekolah negeri.

Pada tahu-tahun yang lalu, besaran dana BOS pendamping untuk sekolah swasta hanya Rp 25 ribu persiswa pertahun untuk SD/SDLB dan Rp 70 ribu persiswa pertahun untuk SMP/SMPLB/SMPT. Sedangkan dana bos untuk SD/SDLB negeri sebesar Rp 50 ribu persiswa pertahun, dan untuk  SMP/SMPLB/SMPT negeri Rp 600 ribu persiswa pertahun.

 “Disdik dan badan anggaran eksekutif sepakat dinaikkan, meski awalnya tidak mudah. Tapi kita melihat banyak sekolah swasta yang kondisinya memprihatinkan,” ujar anggota DPRD Kota Banjarmasin M Fauzan.

Menurutnya, memang ada juga sekolah swasta yang bagus dan bisa mandiri. Namun, pada faktanya sekolah swasta yang perlu dibantu jumlahnya jauh lebih banyak. Padahal, siswa yang belajar di sekolah swasta adalah warga Banjarmasin sehingga pemerintah tidak boleh berlaku diskriminatif.

“Slogan pemerintah bahwa tidak ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena biaya sulit diterapkan di sekolah swasta. Kalau jumlah siswa di atas 200 orang, mungkin bisa. Tapi kalau di bawah itu, sekolah bingung nyari sumber dana,” tuturnya.

Sementara itu, meski alokasi dana BOS pendamping untuk sekolah swasta sudah disamakan dengan sekolah negeri, namun pengelola sekolah swasta tetap diperbolehkan melakukan pungutan kepada wali murid.

“Tapi tetap harus dikurangi, terutama SPP,” tambahnya.

Sedangkan bagi sekolah negeri, dengan adanya kenaikan alokasi BOS dari APBN, diharapkan pungutan tidak ada lagi.

Diungkapkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pungutan sebenarnya tidak dilarang. Jika dana dari pemerintah tidak mencukupi, maka partisipasi masyarakat dibolehkan.

“Asal peruntukkan jelas dan ada transparansi dalam bentuk pertanggungjawaban kepada orangtua siswa. Tapi masalahnya rata-rata sekolah belum menerapkan itu,” sambungnya.

Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi Demokrat Bambang Yanto Permono menambahkan, selama disepakati orang tua murid dan tidak memberatkan, maka pungutan di sekolah sah-sah saja.

“Kalau orang tidak mampu, jangan dipungut,” cetusnya.

Memang, lanjutnya, untuk membiayai infrastruktur sekolah tidak bisa sepenuhnya mengandalkan dana pemerintah.

“Misalnya untuk perbaikan WC, ini kan perlu cepat. Masa harus menunggu setahun karena mengharap dana pemerintah? Kalau untuk buku pelajaran, rasanya tidak ada lagi sekolah yang berani melakukan pungutan, ” tukasnya.

Hal senada dilontarkan anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PBR Mursyid. Dikatakannya, kalau komite sekolah sebagai perwakilan orangtua siswa sudah sepakat, maka tidak bisa lagi disebut sebagai pungutan.

“Kalau pungutan itu sifatnya memberatkan dan memaksa, tidak tebang pilih baik miskin dan kaya. Tapi tidak bisa disebut pungutan jika ada kesepakatan komite selaku wakil orangtua murid dengan sekolah,” ucapnya.