BANJARMASIN – Rotasi pegawai yang terlalu cepat menjadi salah satu kendala dalam keberhasilan program keluarga berencana (KB) di Kalimantan Selatan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel Chamnah Wahyuni mengatakan, kondisi itu menyebabkan pelaksanaan program sering tersendat, bahkan tak jarang harus dimulai dari nol lagi.
“Di HST saya baru ngomong-ngomong sama pejabat SKPD KB-nya, berapa hari kemudian diganti. Begitu juga di Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Itu membuat mandek karena orang baru pasti perlu belajar dulu,” keluhnya kepada sejumlah wartawan di kantornya, kemarin.
Hambatan lainnya adalah rasio petugas penyuluh lapangan (PL) KB yang belum ideal. Menurut Chamnah, rasio PL KB yang ideal adalah 1:2. Sedangkan yang terjadi di Kalsel, satu PL harus melayani 3-4 desa.
“Sebelumnya kami sudah advokasi ke bupati untuk menambah, tapi ada moratorium PNS dan larangan daerah untuk mengambil honorer karena belanja pegawai di daerah disinyalir mencapai 70 persen,” katanya.
Belum lagi jika bicara soal kepedulian pemerintah daerah. Dikatakannya, keberhasilan program KB sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan dukungan pemda. Oleh sebab itu, meski beberapa target BKKBN di tahun 2011 dapat tercapai, namun keberhasilan itu tidak diraih secara merata di seluruh kabupaten dan kota.
“Daerah yang paling rendah capaiannya adalah Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan daerah yang prestasinya cukup bagus salah satunya Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Secara umum, pada tahun 2011 lalu Kalsel ditarget penambahan peserta KB baru sebanyak 153.498 orang, terdiri dari berbagai metode kontrasepsi. Sampai November 2011, realiasinya 149.130 orang atau 97 persen. Rinciannya, peserta KB IUD (spiral) sebanyak 2.146 orang dari target 2.041 orang, KB Modus Operasi Wanita (MOW) sebanyak 842 orang dari target 806 orang, KB Modus Operasi Pria (MOP) sebanyak 343 orang dari target 223 orang, dan KB implan sebanyak 7.949 orang dari target 9 ribu orang.
“Sebenarnya implan paling digemari. Tapi karena mungkin dianggap gampang, jadi SKPD KB di kabupaten kota mendulukan target yang lain, makanya akhirnya ketinggalan. Tapi kita minta semua bergerak, sehingga ada tambahan 1.078 orang,” paparnya.
Sedangkan realisasi untuk KB suntik dan pil masing-masing 98,35 persen dan 96,79 persen. Pada tahun 2012, target peserta baru KB di Kalsel naik menjadi 172.260 orang. Pihaknya sendiri ingin lebih mendorong pertumbuhan peserta KB MOP.
“Kenapa MOP sudah tercapai 150 persen lebih tapi harus didorong? Karena tercapainya di kabupaten dan kota tertentu saja, masih ada yang belum,” tambahnya.
Adapun yang menjadi kendala rendahnya pencapaian MOP di sejumlah daerah di Kalsel adalah pro kontra dari sudut pandang agama terkait kehalalannya. Ada anggapan KB MOP bersifat permanen sehingga sebagian ulama mengharamkannya.
“Pertengahan Desember 2011 lalu kami sudah mengajak sebagian ulama MUI di Kalsel studi banding ke Situbondo. Setelah diskusi dengan MUI setempat, mereka menjadi terbuka,” ujarnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel Chamnah Wahyuni mengatakan, kondisi itu menyebabkan pelaksanaan program sering tersendat, bahkan tak jarang harus dimulai dari nol lagi.
“Di HST saya baru ngomong-ngomong sama pejabat SKPD KB-nya, berapa hari kemudian diganti. Begitu juga di Tabalong, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Itu membuat mandek karena orang baru pasti perlu belajar dulu,” keluhnya kepada sejumlah wartawan di kantornya, kemarin.
Hambatan lainnya adalah rasio petugas penyuluh lapangan (PL) KB yang belum ideal. Menurut Chamnah, rasio PL KB yang ideal adalah 1:2. Sedangkan yang terjadi di Kalsel, satu PL harus melayani 3-4 desa.
“Sebelumnya kami sudah advokasi ke bupati untuk menambah, tapi ada moratorium PNS dan larangan daerah untuk mengambil honorer karena belanja pegawai di daerah disinyalir mencapai 70 persen,” katanya.
Belum lagi jika bicara soal kepedulian pemerintah daerah. Dikatakannya, keberhasilan program KB sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah dan dukungan pemda. Oleh sebab itu, meski beberapa target BKKBN di tahun 2011 dapat tercapai, namun keberhasilan itu tidak diraih secara merata di seluruh kabupaten dan kota.
“Daerah yang paling rendah capaiannya adalah Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan daerah yang prestasinya cukup bagus salah satunya Kota Banjarmasin,” ungkapnya.
Secara umum, pada tahun 2011 lalu Kalsel ditarget penambahan peserta KB baru sebanyak 153.498 orang, terdiri dari berbagai metode kontrasepsi. Sampai November 2011, realiasinya 149.130 orang atau 97 persen. Rinciannya, peserta KB IUD (spiral) sebanyak 2.146 orang dari target 2.041 orang, KB Modus Operasi Wanita (MOW) sebanyak 842 orang dari target 806 orang, KB Modus Operasi Pria (MOP) sebanyak 343 orang dari target 223 orang, dan KB implan sebanyak 7.949 orang dari target 9 ribu orang.
“Sebenarnya implan paling digemari. Tapi karena mungkin dianggap gampang, jadi SKPD KB di kabupaten kota mendulukan target yang lain, makanya akhirnya ketinggalan. Tapi kita minta semua bergerak, sehingga ada tambahan 1.078 orang,” paparnya.
Sedangkan realisasi untuk KB suntik dan pil masing-masing 98,35 persen dan 96,79 persen. Pada tahun 2012, target peserta baru KB di Kalsel naik menjadi 172.260 orang. Pihaknya sendiri ingin lebih mendorong pertumbuhan peserta KB MOP.
“Kenapa MOP sudah tercapai 150 persen lebih tapi harus didorong? Karena tercapainya di kabupaten dan kota tertentu saja, masih ada yang belum,” tambahnya.
Adapun yang menjadi kendala rendahnya pencapaian MOP di sejumlah daerah di Kalsel adalah pro kontra dari sudut pandang agama terkait kehalalannya. Ada anggapan KB MOP bersifat permanen sehingga sebagian ulama mengharamkannya.
“Pertengahan Desember 2011 lalu kami sudah mengajak sebagian ulama MUI di Kalsel studi banding ke Situbondo. Setelah diskusi dengan MUI setempat, mereka menjadi terbuka,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar