Rusmanadi Tunggu Edaran Pemko

Warga di Belakang Terminal Belum Bongkar Bangunan

BANJARMASIN – Sekitar Rp 4 miliar sudah digelontorkan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk pembebasan lahan warga yang tinggal di belakang Terminal Induk Km 6. Namun, hingga saat ini banyak warga yang belum membongkar bangunannya. 

Salah seorang warga, Rusmanadi mengakui bahwa ganti rugi tanah dan rumah sudah diterimanya. Namun, ia tidak langsung melakukan pembongkaran dengan alasan menunggu surat edaran untuk membongkar dari pemko. Selain itu, ia juga belum tahu akan pindah kemana.

“Mulai pang sudah dibongkar. Tapi sedikit demi sedikit, tidak bisa sekaligus karena saya juga belum tau mau kemana. Duitnya tinggal sedikit, dibayarkan utang,” tuturnya, kemarin.

Rusmanadi adalah satu dari 8 kepala keluarga (KK) yang menerima ganti rugi tahap pertama pada tanggal 21 Desember 2011 lalu. Untuk rumah dan tanahnya yang bersertifikat hak milik (SHM), ganti rugi yang diterimanya sekitar Rp 300 juta. 

“Kalau dibanding harga rumah di luar habis, belum lagi hilang usaha. Tapi mau tidak mau, kayak bapaksaan, katanya untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Di depan rumahnya, Rusmanadi membuka usaha bengkel dan warung makan kecil. Ia sendiri sudah tinggal di belakang terminal sejak delapan tahun lalu. 

Kepala UPTD Terminal Pal 6 M Yusuf Ridwan mengungkapkan, pihaknya sudah menghubungi Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) terkait masalah ini.

“Katanya satu bulan setelah menerima ganti rugi harus sudah membongkar. Sementara masih tarik ulur, nanti dikirimi surat dari Tapem,” ujarnya. 

Pihaknya berharap pembongkaran sudah rampung sebelum lelang proyek pemagaran, pengurukan, dan pembenahan sejumlah fasilitas terminal pada bulan Maret 2012.  

“Setelah dibongkar, dipagar supaya masyarakat tidak mengambil tanah terminal. Kalau tidak salah dianggarkan Rp 5 miliar untuk pengurukan, pemagaran, dan infrastruktur lain, apakah disemen atau batako,” tuturnya.

Ada 21 persil bangunan rumah dan warung yang terkena pembebasan lahan dalam rangka perluasan terminal ini. Pemberian ganti rugi dibagi beberapa tahap karena keterbatasan anggaran.  

Ganti rugi tahap kedua diserahkan berbarengan dengan pembebasan lahan Jl Veteran pada tanggal 28 Desember 2011 dan masih menyisakan 4 KK lagi yang membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,65 miliar.

“Karena tidak berdiri di atas lahan negara, ganti rugi yang mencakup tanah dan bangunan diberikan dengan berpatokan pada PBB,” sambungnya. 

Untuk ganti rugi tanah, pemegang sertifikat hak milik (SHM) dihargai Rp 1,5 juta permeter persegi, segel adat Rp 1,2 juta permeter persegi, dan kwitansi Rp 900 ribu permeter persegi. Sedangkan besaran total ganti rugi bervariasi, yang terkecil Rp 2 juta dan terbesar Rp 483 juta. 

Selain bangunan di belakang terminal, pihaknya juga berencana membebaskan sekitar sembilan buah warung di sisi kanan terminal. Luas tanahnya 1.300 meter persegi dan masih dalam tahap nego.

“Luas tanah yang sudah dibebaskan 5.500 meter persegi. Ditambah tanah yang ada 1,2 hektare, dan yang masih nego  1.300 meter, jadi luas terminal seluruhnya nanti sekitar 1,8 hektare,” paparnya.

Sementara itu, Kabag Tapem Setdako Banjarmasin Ichwan Noor Chalik mengatakan bahwa menurut aturan, warga yang telah menerima ganti rugi diberi waktu satu bulan untuk membongkar sendiri bangunannya. Jika warga membandel, akan dilakukan pembongkaran paksa. 

“Untuk 4 KK yang belum dapat ganti rugi, kalau kata Bagian Keuangan oke, minggu depan langsung kita bayar,” ucapnya.