COP : Tutup Kebun Binatang Jahri Saleh!

Pemda Tidak Perhatian Pada Satwa

BANJARMASIN - Centre for Orangutan Protection (COP) menyerukan penutupan Kebun Binatang Mini (KBM) di Jl Jahri Saleh Banjarmasin. Dalam siaran pers yang dirilis pertengahan Agustus tadi, LSM penyelamat orangutan yang berpusat di Jakarta itu menilai pemerintah daerah tidak memiliki inisiatif untuk mengupayakan perbaikan kandang dan peningkatkan kesejahteraan satwa koleksinya.

Area Manager Kalimantan COP Ramadhani yang dihubungi Radar Banjarmasin mengatakan, pihaknya sudah dua tahun memantau sejumlah kebun binatang, salah satunya kebun binatang di Banjarmasin.

“Intinya, manajemen kebun binatang tidak ada itikad baik,” ucapnya, Rabu (22/8).

Diungkapkannya, ada lima aspek yang dinilai, antara lain kesehatan satwa dan pakan. Kemudian kenyamanan satwa secara fisik, kebebasan mengekspresikan perilaku alamiahnya, serta keamanan dari gangguan satwa lain maupun pengunjung. 

“Orangutan yang ada di sana tampak sakit dan sangat kurus. Terlihat darah di kotorannya. Tidak ada tempat untuk menghindar dari gangguan para pengunjung yang usil. Ada juga pengunjung yang mencoba memberikan rokok. Jika tidak segera dievakuasi, orangutan tersebut pasti mati,” tuturnya.

Selain orangutan, ada berbagai jenis satwa liar lainnya seperti beruang madu, bekantan, monyet ekor panjang, dan beruk. Secara umum, sambungnya, mereka selalu kelaparan dan hanya diberi makan pisang sekali dalam sehari.

COP juga berpendapat, rencana perbaikan kandang pada tahun 2013 percuma. Secara teknis, tidak dimungkinkan lagi dilakukan perbaikan karena lahan KBM terlalu sempit dan kandang-kandang yang telah telanjur dibangun juga sangat salah desainnya.

“Kandang terlalu sempit, lantai terbuat dari semen dan pengunjung dapat dengan bebas menyentuh satwa. Kondisi dan perlakuan buruk sehari-hari telah menyebabkan ganguan kesehatan fisik dan mental yang serius pada satwa,” terangnya.

Secara moral, lanjutnya, pemda juga tidak memiliki perhatian pada satwa. Contohnya, menghabiskan dana Rp 917 juta hanya untuk memperbaiki taman, bukan fasilitas pemeliharaan satwa seperti kandang, pakan, atau medis. Di sisi lain, pemeliharaan orangutan di KBM tidak berizin.

“Langkah pertama kami mengirim petisi ke Kementerian Kehutanan melalui BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam, Red) agar segera menutup KBM. Jika tak ada reaksi dalam sepekan ke depan, kami akan demonstrasi,” katanya. 

Bukan Sumber PAD, Tak Masalah KBM Ditutup

Seruan LSM penyelamat orangutan Centre for Orangutan Protection (COP) agar Kebun Binatang Mini (KBM) di Jl Jahri Saleh ditutup membuat Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Banjarmasin Doyo Pudjadi berang.

Menurutnya, LSM tersebut mestinya menyampaikan hasil pemantauan beserta rekomendasi untuk Pemerintah Kota Banjarmasin sebelum menyuarakan penutupan. Setelah itu dievaluasi lagi apakah rekomendasi yang diberikan sudah ditindaklanjuti atau tidak.

 “Apanya yang tidak memenuhi syarat? Harusnya penilaian terbuka, jangan sepihak. Itu nggak adil, nggak fair,” katanya sengit.

Walaupun sebenarnya, sambung Doyo, tidak masalah juga kalau KBM ditutup karena bukan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial. 

“Tapi kan saya baru setahun menjabat, belum berbuat banyak karena terbatas anggaran. Dalam rapat-rapat sudah ke arah sana (pembenahan KBM, Red). Kalau harus ditutup, saya kecewa,” imbuhnya.

Kepala UPTD Poliklinik dan KBM drh Inayatsyah membenarkan pemantauan yang dilakukan COP. Beberapa bulan sekali mereka datang untuk mendata. Diakuinya, KBM memang tidak memenuhi standar. Semua binatang koleksi yang dilindungi juga tak ada izinnya.

“Saya tidak mengerti kenapa bisa begitu, itu urusan kepala dinas yang terdahulu. Yang jelas mengurus izin ke Kementerian Kehutanan bukan hal yang mudah.Tapi kami sudah berkoordinasi dengan BKSDA, rencananya setelah lebaran ini permohonan izin akan diajukan,” ujarnya.

Tapi ia tak bisa terima pernyataan COP yang menyebut pihaknya mengabaikan kesehatan dan pakan para binatang.

“Makanannya standar kok, ada nasi, sayur, buah, untuk buaya ayam,” tukasnya.

Terpisah, Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Adib Gunawan yang dikonfirmasi mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pengelola KBM.

“Kami sudah tahu ada pemantauan itu.  Karena di bawah pemda, kami akan koordinasikan, kami berikan aturan-aturannya untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.