2013, Tenaga Ahli Fraksi Digaji APBD

KOPEL : Mestinya Jangan Membebani Rakyat

BANJARMASIN – Mulai 2013, tiap fraksi di DPRD Kota Banjarmasin bakal memiliki masing-masing seorang tenaga ahli yang digaji dari APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), Sekretariat DPRD provinsi, kabupaten, dan kota dapat menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin Abdul Gais mengatakan, tenaga ahli diperlukan untuk membantu tugas-tugas dan koordinasi di fraksi. Diakuinya, anggota dewan yang berasal dari berbagai latar belakang memiliki keterbatasan untuk menangani tugas-tugas yang mencakup berbagai aspek.

"Ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga ahli. Untuk gaji tidak terlalu besar, " ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mahrita mengatakan, selama ini pihaknya hanya dibantu staf fraksi yang dicomot dari kader internal partai. Pemilihannya tak berdasar kriteria yang ketat dan penggajian pun oleh partai. Untuk tenaga ahli fraksi, pihaknya masih mencari calon yang tepat. Tenaga ahli fraksi yang nanti diangkat  memang berasal dari usulan masing-masing fraksi.

"Tenaga ahli itu penting untuk berkonsultasi segala sesuatu yang terkait tugas kami," ucapnya.

Ditambahkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Fauzan, usulan pengadaan tenaga ahli fraksi sudah ada sejak tahun 2011. Tapi sampai 2012, mekanisme internal belum ada.

"Di daerah lain sudah ada. Tugasnya membantu, memberi masukan, karena tanpa tenaga ahli kinerja anggota dewan kurang," katanya.

Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Aminudin Latif menuturkan, dari sisi payung hukum dan anggaran untuk pengadaan tenaga ahli sudah siap. Pihaknya juga telah membentuk panitia seleksi.  Adapun persyaratan untuk menjadi tenaga ahli fraksi adalah pendidikan S1 dengan pengalaman kerja di bidang pemerintahan minimal lima tahun, pendidikan S2 dengan pengalaman kerja di bidang pemerintahan minimal tiga tahun, atau pendidikan S3 dengan pengalaman kerja di bidang pemerintahan minimal satu tahun.

"Gaji tergantung kemampuan daerah. Masing-masing daerah tidak sama, misalnya Samarinda Rp 2,5 juta, Purworejo Rp 1,5 jt, sedang Banjarmasin berkisar Rp 2 juta," bebernya.

Sementara itu, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan idealnya staf ahli disediakan di tinkat komisi untuk menguatkan perannya.

"Memang sistem di negara kita ini abu-abu, tidak jelas. Sebuah produk hukum itu kan gerbangnya dari fraksi di legislatif yang notabene perpanjangan tangan partai dan mereka punya agenda masing-masing," ucapnya.

Menurut Syamsuddin, tenaga ahli fraksi juga penting. Tapi mestinya gaji tenaga ahli fraksi jangan dibebankan kepada rakyat melalui APBD. Apalagi parpol sudah mendapat bantuan dana dari pemerintah.
“Terlebih untuk Banjarmasin, pergerakan ekonominya sebagai kota besar tergolong lambat dibanding daerah lain, misalnya Bantul yang APBD-nya sudah menembus Rp 1 triliun. Masih banyak persoalan kota yang harus dibiayai, seperti kemiskinan,” tandasnya.