Kemdagri Pangkas 11 Usulan Raperda 2013

Banleg : Tidak Lagi Kejar Kuantitas, Tapi Kualitas

BANJARMASIN – Frekuensi perjalanan dinas anggota DPRD Kota Banjarmasin ke luar daerah dalam rangka studi banding rancangan peraturan daerah (raperda) pada tahun 2013 bakal berkurang drastis.

Itu seiring dipangkasnya rancangan program legislasi daerah (prolegda) yang disusun dewan bersama Pemerintah Kota Banjarmasin oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Selama ini kegiatan studi banding raperda menjadi “penguras” terbesar anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, awalnya rancangan prolegda yang disepakati terdiri dari 25 buah raperda, 17 raperda diantarnya berasal dari inisiatif dewan dan delapan lainnya diusulkan pemko.

“Setelah kami konsultasi ke bagian hukum Kemdagri, usulan raperda inisiatif dewan di-drop 10 dan punya pemko satu. Jadi untuk 2013 diperkirakan 14 raperda saja yang akan dibahas,” ujarnya, Rabu (17/10).

Angka ini menyusut tajam, misalnya dibanding prolegda tahun 2012 yang terdiri dari 36 buah raperda. Menurut politisi Partai Golkar itu, konsultasi rancangan prolegda ke Kemdagri sebelum ditetapkan baru kali ini dilakukan. Diharapkan, pembahasan raperda tidak lagi mengejar kuantitas, tapi kualitas.

“Kita belajar dari pengalaman tahun 2012, ada raperda yang tidak bisa diteruskan pembahasannya karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Mungkin dari usulan raperda tahun 2013 yang dikonsultasikan itu ada juga yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak relevan dengan kebutuhan daerah sehingga dipangkas Kemdagri,” imbuhnya.

Baru-baru tadi, DPRD Kota Banjarmasin diganjar penghargaan oleh Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia untuk produktifitas mengajukan usulan peraturan daerah (perda).  Syamsuddin Alimsyah dari Kopel Indonesia mengatakan, inisiatif perda mestinya memang datang dari legislatif karena salah satu fungsinya adalah legislasi. Selama ini banyak DPRD yang sangat minim mengusulkan perda dan hanya menunggu inisiatif eksekutif.
“Tapi penilaian kita belum sampai ke aspek kualitas,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Andi Effendi mengatakan, kualitas perda harus dinilai oleh masyarakat. Kualitas yang dimaksud dapat berupa peningkatan kesejahteraan atau menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.

“Mungkin yang dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik sehingga perda yang dibuat diketahui masyarakat,” katanya.