Naik Rp 1,5 M dari Usulan

Pemilukada Kembali Jadi Pilwali

BANJARMASIN – Pemerintah dan DPRD Kota Banjarmasin menyepakati pagu anggaran penyelenggaran pemilihan walikota (pilwali) tahun 2015 mendatang sebesar Rp 24 miliar. Angka tersebut naik Rp 1,5 miliar dari usulan awal dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Cadangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota Tahun 2015 yang telah diparipurnakan, Senin (15/10).

“Ada estimasi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) menaruh angkat tinggi, ada pertimbangan. Kita menganggarkan saja,” ujar Ketua Pansus Raperda Dana Cadangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota Tahun 2015 Johansyah.

Sebelumnya, KPU Kota Banjarmasin mengusulkan Rp 22,5 miliar untuk ancang-ancang penyelenggaraan pilwali dua putaran. Kalau satu putaran saja, dana yang dibutuhkan diprediksi sekitar Rp 15 miliar. Nilai itu naik dua kali lipat dari anggaran pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) 2010 yang menghabiskan dana Rp 7,5 miliar.

Selain untuk operasional KPU, termasuk dalam dana cadangan itu adalah pendanaan untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Dari Panwaslu sendiri belum ada angka pasti berapa biaya yang dibutuhkan karena struktur belum terbentuk.

Dana sebesar Rp 24 miliar itu, sambung Johan, tidak mesti dihabiskan seluruhnya. Lagipula, untuk mengeluarkan dana tersebut ada pedoman yang harus diikuti untuk menentukan kepatutan dan kesesuaian antara besaran yang diminta dengan kebutuhan.

“Pengelolaan dana itu ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tidak diserahkan ke KPU. Badan yang mengevaluasi apakah pengeluaran yang diusulkan wajar atau tidak, apakah suatu pengeluaran boleh didanai dengan dana cadangan itu atau tidak, dengan berpedoman pada pedum,” tutur politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang duduk di Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin itu.

Dana cadangan pilwali 2015 sendiri bakal dianggarkan secara bertahap, masing-masing Rp 7,5 miliar pada 2012, Rp 8 miliar pada 2013, dan Rp 8,5 miliar pada 2014. Selain kenaikan harga-harga barang dalam jangka waktu tiga tahun ke depan,  kata Johan, ada beberapa hal dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang berubah ke depan, misalnya adanya penghitungan kembali surat suara di kelurahan setelah diserahkan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Dulu kan setelah diserahkan ke kelurahan langsung diserahkan ke kecamatan. Itu biaya lagi, perlu pengawalan, dan lain-lain,” imbuhnya.

Sementara itu, istilah pemilukada bakal ditinggalkan pada pemilu akan datang. Seiring adanya mekanisme penyelenggaraan pemilu yang baru melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Judul raperda yang sebelumnya memakai pemilukada pun diganti menjadi pemilihan walikota.