BPKP Bakal Cek Jam Mengajar Guru

SMP-SMA Kelebihan, SD Kekurangan

BANJARMASIN – Pemetaan guru yang dilakukan pada 2012 lalu bakal segera ditindaklanjuti dengan redistribusi. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun kabarnya akan turun untuk memastikan guru benar-benar mengajar 24 jam pelajaran perminggu.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Hesly Junianto melalui Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anwari Delmi mengatakan, jika ada guru khususnya yang sudah bersertifikasi tidak memenuhi kewajibannya, konsekuensinya harus mengembalikan tunjangan yang diterima.

“Rencananya 2013 BPKP mau turun ke lapangan. Mendata jumlah guru, jumlah murid, lalu dikaitkan dengan beban mengajar guru, benarkah guru bersertifikasi sudah mengajar 24 jam pelajaran,” ujarnya, kemarin.

Jika fakta di lapangan tidak sesuai, sambungnya, kepala sekolah juga bisa ikut menanggung konsekuensi yang sama. Untuk redistribusi guru sendiri masih menunggu mutasi dan promosi para kepala sekolah yang tinggal menunggu dilantik oleh walikota. 

“Yang mutasi dan promosi sekitar 65 orang kepala sekolah, ada yang mengisi kekosongan ada juga untuk penyegaran. Jadwalnya masih menunggu waktu walikota,” katanya.

Setelah urusan kepala sekolah rampung, menyusul redistribusi guru yang datanya sudah siap. Menurutnya, di SMP dan SMA banyak kelebihan di sejumlah mata pelajaran tertentu. Antara lain IPS, IPA, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tapi di jenjang SD justru masih kekurangan guru.

Ia mengatakan, untuk mengisi kekurangan ini pihaknya kesulitan mengingat sementara ini untuk pengangkatan guru tidak ada karena tidak diberi formasi dari pusat.

“Mata pelajaran guru SMP dan SMA spesifik, kalau diturunkan jadi guru kelas di SD sulit. Lebih baik pengangkatan, buka formasi. Walau alihjenjang ada dalam SKB lima menteri (No 5 Tahun 2011 tentang Redistribusi Guru), tapi sulit karena guru kelas harus kuasai semua mata pelajaran. Kecuali kalau gurunya masih muda dan belum sertifikasi, itu masih mungkin,” paparnya.

Untuk menutupi kekurangan guru, sementara pihak sekolah membijaksanai dengan mengangkat guru honor supaya proses belajar mengajar tidak terhambat. Contohnya, di SDN Sungai Lulut 7 Banjarmasin yang sejak setahun terakhir tak punya guru PNS untuk mata pelajaran agama.

Menurut Kepala SDN Sungai Lulut 7 Ernawati, guru PNS yang sebelumnya pindah karena faktor akses jalan ke sekolah memprihatinkan. Jalan Veteran Simpang Layang menuju sekolah rusak parah dan langganan banjir pada musim hujan.

"Dia pernah jatuh sampai keseleo, setelah itu jadi takut kembali ke sekolah. Dia mengurus sendiri kepindahannya, kami tidak tahu. Untuk sementara diisi guru honorer,” ujarnya.

 Di sekolah yang memiliki 141 orang siswa ini, tiga kelas juga tak punya guru, yakni kelas III, IV, dan V. Kekurangan guru kelas sudah terjadi sejak setahun terakhir. 
"Untuk menutupi kekurangan guru kelas, ada guru yang mengajar lebih dari satu kelas," sambungnya.
Ditambahkannya, usulan penambahan guru sudah disampaikan ke dinas. Dinas berjanji akan mencari guru pengganti dalam beberapa bulan, tapi ternyata berlangsung sampai sekarang.