Mayoritas Pasar Tak Bersertifikat
BANJARMASIN - Sekian tahun potensi pendapatan dari Pasar Gawi Manuntung tidak masuk kantong pemerintah. Hal itu disebabkan tidak tertibnya administrasi, sehingga pemerintah sendiri tak tahu bahwa pasar yang berlokasi di Jl Prona Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan itu sebenarnya merupakan aset daerah.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin kemarin, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin Hermansyah mengatakan bahwa pendataan aset pemerintah kota di kawasan pasar akan dilakukan bertahap mulai tahun 2013 ini.
"Tanah pasar banyak tidak bersertifikat, kayak Pasar Sepeda, Pasar Eks Pom Bensin. Sertifikatnya tidak ada, kalau diambil orang pemerintah tidak bisa apa-apa," ujarnya.
Hal itu, sambungnya, sangat strategis dan perlu diprioritaskan untuk menyelamatkan aset-aset daerah. Seperti kasus Pasar Gawi Manuntung, yang selama ini diklaim milik swasta, ternyata hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pasar tersebut milik Pemko Banjarmasin.
"Temuan BPK itu membuat kami terkejut, dikira punya swasta, ternyata punya pemko," ucapnya.
Setelah bertahun-tahun tak terurus, sejak dua bulan terakhir retribusi mulai ditarik dari pedagang. Ke depan akan ditingkatkan statusnya jadi sewa.
"Pasar itu dibangun LKMD, tanahnya milik pemko. Dulu prosesnya tidak tahu bagaimana, tapi saat ini sudah ada sertifikatnya. Mudahan ke depan kita bisa benahi pasar ini," katanya.
Dari sekitar 45 buah pasar milik pemko, diketahui yang bersertifikat hanya sekitar tujuh buah. Tahun ini sertifikasi aset pasar mulai diprogramkan bertahap. Dengan anggaran Rp 50 juta, targetnya sepuluh buah pasar dapat disertifikasi.
"Kita tidak tahu dulu, mungkin kurang dalam hal pendataan karena kita anggap pasar pemko jadi aman
saja. Kita sudah mencari sertifikat yang ada di kita, beberapa pasar ada sertifikatnya, yang lain ada hanya surat ukur," tuturnya.
BANJARMASIN - Sekian tahun potensi pendapatan dari Pasar Gawi Manuntung tidak masuk kantong pemerintah. Hal itu disebabkan tidak tertibnya administrasi, sehingga pemerintah sendiri tak tahu bahwa pasar yang berlokasi di Jl Prona Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan itu sebenarnya merupakan aset daerah.
Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin kemarin, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Banjarmasin Hermansyah mengatakan bahwa pendataan aset pemerintah kota di kawasan pasar akan dilakukan bertahap mulai tahun 2013 ini.
"Tanah pasar banyak tidak bersertifikat, kayak Pasar Sepeda, Pasar Eks Pom Bensin. Sertifikatnya tidak ada, kalau diambil orang pemerintah tidak bisa apa-apa," ujarnya.
Hal itu, sambungnya, sangat strategis dan perlu diprioritaskan untuk menyelamatkan aset-aset daerah. Seperti kasus Pasar Gawi Manuntung, yang selama ini diklaim milik swasta, ternyata hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pasar tersebut milik Pemko Banjarmasin.
"Temuan BPK itu membuat kami terkejut, dikira punya swasta, ternyata punya pemko," ucapnya.
Setelah bertahun-tahun tak terurus, sejak dua bulan terakhir retribusi mulai ditarik dari pedagang. Ke depan akan ditingkatkan statusnya jadi sewa.
"Pasar itu dibangun LKMD, tanahnya milik pemko. Dulu prosesnya tidak tahu bagaimana, tapi saat ini sudah ada sertifikatnya. Mudahan ke depan kita bisa benahi pasar ini," katanya.
Dari sekitar 45 buah pasar milik pemko, diketahui yang bersertifikat hanya sekitar tujuh buah. Tahun ini sertifikasi aset pasar mulai diprogramkan bertahap. Dengan anggaran Rp 50 juta, targetnya sepuluh buah pasar dapat disertifikasi.
"Kita tidak tahu dulu, mungkin kurang dalam hal pendataan karena kita anggap pasar pemko jadi aman
saja. Kita sudah mencari sertifikat yang ada di kita, beberapa pasar ada sertifikatnya, yang lain ada hanya surat ukur," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar