Dua Parpol Tak Penuhi Syarat

Panwas Tolak Saksikan Penandatanganan Berita Acara

BANJARMASIN – Rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Banjarmasin terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2014, Rabu (19/12), diwarnai penolakan tiga orang anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang hadir untuk menyaksikan penandatanganan berita acara.

Sebelumnya, Ketua KPUD Kota Banjarmasin Makhmud Syazali membacakan kesimpulan hasil verifikasi faktual terhadap 16 parpol yang lolos verifikasi administrasi pada 5-11 Desember lalu. Ada dua parpol yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kepengurusan, keterwakilan perempuan 30 persen, domisili kantor, dan keanggotaan, yakni Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Demokrasi Pembaruan (PDB).

Saat berita acara akan ditandatangani oleh kelima komisioner KPU, Ketua Panwaslu Kota Banjarmasin Noordachliani Adul menyela untuk menyampaikan keberatan hasil temuan di lapangan. Ketua KPUD Kota Banjarmasin Makhmud Syazali meminta agar keberatan disampaikan secara tertulis sesuai aturan. Namun, Panwaslu mendesak agar keberatan bisa disampaikan saat itu juga karena dinilai sangat krusial dalam memengaruhi penetapkan apakah parpol memenuhi syarat atau tidak.

Ketua Panwaslu Kota Banjarmasin Noordachliani Adul mengatakan, berdasar temuan Mitra Pengawas Pemilu (MPP) yang bekerja selama Panwaslu belum terbentuk, verifikasi faktual yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan parpol tidak sesuai petunjuk teknis (juknis). MPP sendiri dibentuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Unlam untuk mengisi kekosongan Panwaslu. MPP sempat bekerja  selama dua bulan sebelum Panwaslu kota dan kabupaten terbentuk pada 26 November 2012.

“Pencuplikan sampel secara rahasia. Mekanisme verifikasi bertemu secara langsung. Artinya, verifikasi harus door to door. Sementara temuan MPP, verifikasi dilakukan kolektif, dikumpulkan, ada buktinya. Artinya, terjadi pembocoran rahasia negara. Bisa kolektif jika tidak menemukan alamat, itupun di kantor KPU,” tuturnya.

Keberatan baru disampaikan sekarang, lanjutnya, karena MPP tidak berwenang. Atas dasar itu, pihaknya menegaskan tidak bisa menyaksikan penandantangan berita acara sementara keberatan belum terjawab.

“Kami akan teruskan keberatan ini ke Bawaslu provinsi dan pusat. Ada kemungkinan hasil penetapan ini bisa berubah,” katanya.

Menanggapi keberatan Panwaslu, Ketua KPUD Kota Banjarmasin Makhmud Syazali mengatakan bahwa ketentuan verifikasi faktual dilakukan secara door to door atau kolektif tidak ada. Yang ada hanya verifikasi faktual harus dilakukan dengan bertemu langsung.

“Ketentuannya memang harus bertemu langsung. Lalu ditafsirkan oleh KPU provinsi sebagai door to door. Kalau door to door, kita tidak mampu. KPU hanya 5 orang, yang diverifikasi 70 KTA (Kartu Tanda Anggota) kali 16 parpol. Satu hari hanya bisa tiga orang, sementara waktu sempit,” tukasnya.

Setelah pengambilan sampel KTA yang dilakukan di KPUD Provinsi, terangnya, sebagian diverifikasi secara door to door dan sebagian lagi kolektif dengan difasilitasi parpol. Ditegaskannya, adanya keberatan ini tidak berpengaruh dan penandatangan berita acara pun tetap dilakukan.

“Beda halnya kalau ada komisioner tidak mau tanda tangan. Kalau ada orang keberatan silakan saja, ada aturannya,” ucapnya.

Pihaknya menilai keberatan yang disampaikan Panwaslu dinilai agak aneh. Kalau ada pelanggaran, mestinya parpol yang lebih dulu melayangkan protes. Namun, dalam penetapan kemarin tidak ada parpol yang keberatan.