Setahun Kapal Wisata Tak Jalan

Biaya Operasional 2013 Naik

BANJARMASIN – Kapal wisata Kelabau milik Pemerintah Kota Banjarmasin lagi-lagi bermasalah. Salah satu dari dua kapal yang setiap hari tambat di dermaga depan Balaikota itu tidak bisa difungsikan karena mesinnya rusak.

Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini mengatakan, anggaran pemeliharaan kapal wisata tersebut pada 2012 mencapai Rp 50 juta. Tapi angka sebesar itu seperti menguap karena kapal kembali rusak.  “Anggarannya boleh dibilang fantastis, tapi seperti tidak terpelihara,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah tidak menargetkan pendapatan dari operasional kapal wisata. Masyarakat yang memakai kapal hanya ditarik biaya untuk bahan bakar dan ABK.  “Kapal ini jarang dipakai, sewaktu-waktu saja. Tidak berbanding lurus dengan biaya operasionalnya yang besar. Ya kita bilang mubazir,” katanya.

Adapun kapal yang rusak kali ini adalah kapal yang pada November 2010 lalu karam. Kala itu, kapal tersebut bocor dan kekurangan dana untuk perbaikan. Kapal hanya diperbaiki seadanya dan terpaksa mengandalkan mesin pompa untuk mengeluarkan air yang merembes. Dua pekan kemudian,  kapal seharga Rp 300 juta itu tiba-tiba tenggelam.

Kapten kapal wisata, Aran, mengatakan kapal itu sudah diperbaiki. Namun, setelah diperbaiki kapal tak bisa jalan. Praktis sudah hampir setahun kapal tidak lagi beroperasi. Menurutnya, mesin kapal perlu diganti. Tapi perbaikan yang sebelumnya rupanya tidak tuntas.  “Harusnya ganti mesin dan harus didok lagi. Sebelumnya perbaikan cuma di bodi bawah saja, mesinnya tidak,” katanya.

Selain kurangnya anggaran perbaikan, untuk pemeliharaan harian kapal juga menurutnya tak ada. Pada 2013, anggaran pemeliharan kapal dinaikkan menjadi Rp 244 juta.  “Salah satu kapal memang kondisinya rusak berat, mesinnya ngadat terus. Jadi tidak operasional,” tutur Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Banjarmasin Kartawinata dalam rapat kerja dengan Komisi II, Rabu (16/1).

Sedang kapal yang sebuah lagi juga baru diperbaiki. Dana yang diperlukan sekitar Rp 70 juta. Itupun, katanya, sebagian ditomboki Walikota Banjarmasin Muhidin karena anggaran dinas tak cukup.