Pengembang Dibuat Bingung Tapal Batas

IMB Diterbitkan Pemkab Banjar, Wilayah Diklaim Masuk Banjarmasin

BANJARMASIN – Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur batas Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala, menegaskan status beberapa wilayah di perbatasan ketiga daerah yang selama ini terkesan abu-abu.

Namun, setelah wilayah abu-abu ini mendapat kejelasan status, masyarakat setempat justru dibingungkan. Salah satunya menimpa pengembang sebuah perumahan di Jln Hikmah Banua yang berada di perbatasan Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dengan Kelurahan Kertak Hanyar, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.

Lokasi perumahan yang tadinya masuk wilayah administratif Kabupaten Banjar berdasarkan sertifikat tanah bertahun 1994 yang dimiliki pengembang, setelah ada Permendagri Nomor 12 Tahun 2011 konon bergeser ke Kota Banjarmasin. Sementara pihak pengembang mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banjar. Yang jadi soal, izin dikeluarkan bulan Juli 2012 atau setelah Permendagri Nomor 12 Tahun 2011 terbit.

Hal ini diketahui setelah ada warga Kelurahan Pemurus Luar yang tinggal dekat perumahan mempertanyakan perizinan pembangunan ke pihak kelurahan. Warga merasa tak pernah diminta pernyataan tak keberatan oleh pengembang.

“Itu sekitar bulan Januari. Lalu kami tindaklanjuti, kemudian pengembang mengirim surat ke kelurahan disertai salinan IMB dan sertifikat tanah,” ujar Lurah Pemurus Luar Suhardi.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Khairul Saleh yang dikonfirmasi mengatakan, batas-batas dengan daerah tetangga sudah jelas dengan adanya Permendagri Nomor 12 Tahun 2011. Pihaknya pun menyurati  Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sekitar sebulan lalu untuk memfasilitasi masalah ini.

“Batas sudah jelas, hanya kedua pemerintah daerah mungkin perlu dipertemukan,” imbuhnya.  Terkait masalah IMB, ia menuturkan bahwa jika tidak dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, maka tidak sah. Artinya, izin perlu dibuat ulang.

Dalam rapat dengan sejumlah instansi terkait bulan Februari silam, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarmasin juga merekomendasikan agar dilakukan mutasi sertifikat tanah perumahan.

“Namun untuk saat ini kita tidak akan menyentuh masalah itu dulu. Kita lebih fokus kepada menyelesaikan persoalan yang mendasar, seperti mutasi KTP warga. Kasihan nanti masyarakat yang ingin berurusan,” tukasnya.  Kemudian, pihaknya juga menyadari ada kelemahan pada pemasangan patok yang menandai batas-batas kedua daerah.

“Supaya nampak, nanti akan dibuat patok yang standar seperti apa,” lanjutnya.  Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Banjar Pangeran Abidinsyah menjelaskan bahwa segala perizinan yang dikeluarkan pihaknya melalui prosedur dan ada tim lintas instansi yang melakukan verifikasi di lapangan. Tapi pihaknya akan mengecek lagi masalah ini untuk mendapat informasi yang lebih jelas.

Sementara itu, pengembang perumahan Benny Wijaya yang diminta komentarnya hanya bisa berharap agar kedua pemerintah daerah dapat berkoordinasi secepatnya. “Kami sudah sesuai prosedur, ada IMB dan surat tanah. Bikin IMB kan sesuai sertifikat, makanya kami mengurus ke Kabupaten Banjar. Mereka cek lokasi, sampai akhirnya izin keluar,” ucapnya.

Ia juga mengatakan akan mengikuti saja apapun hasil dari koordinasi kedua pemerintah daerah ini nanti. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban yang diterima.  “Kami berpikir positif saja dengan adanya masalah ini. Apapun keputusannya kami ikuti. Malah kalau masuk Banjarmasin, kami lebih senang karena harga rumah bisa lebih tinggi,” selorohnya.