Parpol Cueki Aturan Pemasangan Atribut

BANJARMASIN – Jelang Pemilu 2014 yang kian dekat, atribut partai politik (parpol) mulai ramai menghiasi sejumlah ruas jalan. Namun, banyak parpol yang mencueki aturan pemasangan atribut, baik yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pemerintah daerah.

Diungkapkan anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banjarmasin Aris Mardiono yang membidangi pengawasan, sesuai jadwal tahapan Pemilu yang ditetapkan KPU, parpol sudah boleh melakukan kampanye sejak Januari tadi.

“Tapi sifatnya masih tertutup, berapa jumlah orang yang hadir dan teknis kampanyenya dibatasi,” tuturnya, Jumat (10/5).

Selain kampanye terbatas, parpol juga dibolehkan memasang atribut kampanye, seperti bendera. Namun, di lapangan Panwaslu menemukan ada beberapa parpol yang melanggar Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Pemasangan Atribut Parpol, Organisasi Masyarakat, dan Calon Kepala Daerah maupun peraturan KPU.

“Ada dua partai yang sudah kami surati, tidak langsung ke partai besangkutan, tapi ke KPU. Aturannya memang untuk dugaan pelanggaran administratif, ke kpu. KPU yang mengurus, dan atribut yang melanggar sudah ditertibkan,” kata Aris.

Pelanggaran sendiri lebih terkait pada lokasi pemasangan yang terlarang, misalnya di perempatan jalan dan di jalan protokol. Akan tetapi, ia tak bersedia menyebut nama-nama parpol yang tak mengindahkan aturan pemasangan atribut itu.
“Bukan ingin melindungi. Tapi waktu kami surati, parpol bersangkutan protes, yang lain juga banyak melanggar, bukan mereka saja. Ya SDM kami kan masih terbatas, sementara yang menyolok  dan terlihat jelas itu mereka. Tapi kami tetap lakukan pengawasan keliling, apalagi sekarang sudah ada rekrutmen Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan),” ujarnya.

Selain dua parpol tadi, ia menambahkan ada satu parpol yang lagi yang menyusul disurati karena pelanggaran serupa. Panwaslu sudah menerima tembusan surat peringatan dari KPU, tapi dari pantauan parpol yang bersangkutan belum menertibkan atributnya.

“Kita akan surati lagi. Kalau sampai tiga kali disurati masih belum ditertibkan, kita akan koordinasi dengan Bawaslu langkah apa selanjutnya, apakah koordinasi dengan Satpol PP untuk penertiban paksa atau bagaimana,” sambungnya.
Ia melanjutkan, dalam peraturan KPU memang Bawaslu dan Panwaslu ada kewenangan bertindak. Namun, pihaknya ingin menghindari imej Panwaslu sebagai tukang cabut atribut parpol. Panwaslu lebih berharap parpol bermain cantik dengan tidak mengganggu fasilitas publik.

“Sanksinya karena pelanggaran hanya masalah administratif saja, jadi tidak sampai ke substantif. Misal, ada caleg pasang atribut dan melanggar aturan, itu kan tidak sampai ke pencoretan. Tapi lebih ke sanksi moral, masyarakat jadi kurang simpatik karena mereka juga merasa terganggu, jadi partai juga yang dirugikan,” tandasnya.