Pengusaha Minta Relokasi Reklame

Yang Dibongkar di Jalur Flyover

BANJARMASIN – Para pengusaha periklanan berharap pemerintah memberi lahan pengganti untuk sejumlah reklame di jalur flyover Gatot Subroto yang dibongkar.

Ketua Asosiasi Perusahaan Periklanan Seluruh Indonesia (APPSI) Kalimantan Selatan Winardi Setiono dalam pertemuan dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin mengatakan, di Banjarmasin masih banyak lahan kosong. Meski legowo reklame dibongkar demi kepentingan publik, pihaknya ingin agar pemerintah daerah setempat bisa memberi kebijakan dengan mengalihkan titiknya ke lokasi lain.

“Ada beberapa lokasi yang bisa dipilih, seperti jalan lingkar utara dan lingkar selatan,” ujarnya.

Menurut salah satu tokoh Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Kalsel  tersebut, pemasangan reklame diyakini akan membuat kedua kawasan yang masih sepi itu lebih ramai. 

“Untuk kepentingan umum, sudah selayaknya pengusaha mendukung. Tapi kami sangat berharap agar
ada lahan penggantian ke daerah mana yang masih kosong dan masih sepi. Sekalian untuk meramaikan Banjarmasin juga,” tuturnya.

Menanggapi ini, Kepala Dinas Bina Marga Kota Banjarmasin Gusti Ridwan Syofyani melalui Kasi Reklame Ahmadi Noor mengatakan, belum ada permintaan resmi yang disampaikan pengusaha kepada pemerintah terkait relokasi itu.

“Belum ada juga secara resmi ke pemko untuk relokasi. Saat ini reklame yang sudah dibongkar ada bando tiga buah, billboard sekitar 4-5 buah, sisanya beberapa yang kecil-kecil,” terangnya.

Ia mengatakan, pembongkaran reklame di jalur flyover Gatot Subroto sudah diantisipasi sebelum proyek berjalan. Izin pemasangan reklame yang dimiliki pengusaha habis pada Januari 2013 dan tidak diperpanjang dan habis pada Januari 2013.

Untuk relokasi ke jalan lingkar, menurutnya mungkin saja, tergantung pengusaha. Tapi saat ini pemerintah sedang menyetop penambahan titik reklame dalam rangka penataan, kecuali di lahan milik pribadi.  Data Dinas Bina Marga mencatat ada tiga ribuan titik reklame, diantaranya 16 bando, 140 baliho, 595 neonbox, dan lainnya.
“Bukan sudah full, tapi untuk saat ini dalam penataan, jadi tidak ada penambahan. Hanya perpanjangan yang sudah ada saja dan izin di lahan sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin M Dafik As’ad juga berpendapat bahwa relokasi ke jalan lingkar tergantung pada pengusaha.

“Saya pikir tidak mudah. Di jalan lingkar itu yang lewat angkutan berat, dengan kecepatan tinggi dan muatannya juga tinggi-tinggi. Kalau pengusaha mau di situ, investasi mereka agak berat,” katanya. (naz)