Rifani Minta Kadisdik Ikut Diseret

Sidang Lanjutan Korupsi Disdik Kotabaru

BANJARMASIN – Terdakwa kasus korupsi pengadaan pakaian dinas harian (PDH) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kotabaru tahun 2011, Akhmad Rifani, meminta mantan Kepala Disdik Kotabaru Eko Suryadi Widodo diseret ke pengadilan. Juga beserta Bendahara Disdik Selamat dan kontraktor pelaksana proyek.

Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin yang beragendakan pembelaan, Kamis (2/5), ia menolak tuduhan pemalsuan dokumen yang menyebabkan pencairan dana proyek seratus persen, padahal CV Akar Mandiri selaku kontraktor pemenang lelang pengadaan baju dinas para guru ini belum menyelesaikan pekerjaannya.

Hasil penyelidikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru menyebutkan, dari pengadaan 1.800 stel baju dinas, yang datang hanya 1.513 stel. Itupun dengan spesifikasi yang berbeda dengan kesepakatan dalam kontrak. CV Akar Mandiri ternyata juga menyerahkan pekerjaan  pengadaan baju dinas tersebut kepada pihak lain lagi. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 102 juta.

Akhmad Rifani mengakui, ia selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan PDH sempat membuat surat untuk pencairan dana proyek seratus persen yang dilayangkan ke DPPKAD pada 20 Desember 2011, walaupun ia mengetahui pada saat kontrak berakhir tanggal 18 Desember 2011 hanya sebagian baju yang datang. Sisanya, katanya mengutip pernyataan kontraktor, masih dalam perjalanan.

Namun, surat tersebut ditolak DPPKAD karena tidak berkop, tidak bernomor surat, dan dokumen tidak lengkap. Kemudian, pihaknya berembuk dengan Kadisdik dan Bendahara, hingga terbit surat perjanjian bahwa dana proyek tidak akan dicairkan sampai seluruh barang datang.

Pada 21-25 Desember 2011, ia mengaku keluar daerah dalam rangka urusan keluarga. Saat kembali ngantor pada 28 Desember, ia terkejut mengetahui bahwa uang proyek sudah diambil seratus persen oleh Latif Junaidi, pimpinan CV Akar Mandiri. Ia melakukan konfirmasi ke Bendahara, tapi jawabannya tidak memuaskan.

Ia juga mengatakan, kontraktor kembali mengirim barang pada Januari 2012. Tapi ia mengaku tidak tahu berapa total baju yang sudah datang, dengan alasan pengirimannya yang bertahap.

“Tidak mungkin saya memalsukan dokumen, karena saya tidak di tempat. Tandatangan saya juga dipalsukan. Saya ini korban konspirasi jahat dan hanya jadi kambing hitam. Sementara orang-orang yang jelas melakukan kesalahan sesuai fakta persidangan tidak dihukum, jadi tersangka pun tidak,” katanya.

Ia melanjutkan, Kadisdik punya kuasa penuh dalam pekerjaan sebagai pengguna anggaran. Tanpa persetujuan dan verifikasi Kadisdik, dana proyek tidak mungkin cair.

“Apakah mereka kebal hukum? Saya mohon pelaku-pelaku sebenarnya bisa diseret ke pengadilan,” tukasnya.

Kuasa hukum terdakwa juga menyayangkan sikap jaksa yang dinilai tidak mempertimbangkan fakta-fakta substansial yang terungkap di persidangan. Misalnya, kesaksian petugas Bagian Verifikasi DPPKAD bahwa surat dan berkas yang menjadi dasar pencairan dana proyek seratus persen bukanlah surat dan berkas awal yang diserahkan terdakwa.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandar Welang menanggapi pembelaan terdakwa mengatakan, pihaknya tetap pada tuntutan semula. Rencananya, majelis hakim yang diketuai Dwiarso bakal membacakan putusan kasus ini dua pekan lagi.