Tak Dapat BLSM, Ancam Demo

Kartu Sudah Dibagi, Instansi Terkait Tak Tahu

BANJARMASIN – Tertatih-tatih Nurhayah (85) berjalan kaki dari rumahnya di Jl Alalak Tengah RT 3 RW 1 menuju kantor kelurahan setempat. Sampai di sana, tubuhnya yang renta harus ikut berdesakan dengan ratusan warga lainnya sesama penerima raskin.

Tapi mereka bukan ingin mengambil jatah beras murah bulanan, melainkan sedang antre mengambil Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang didistribusikan PT Pos Indonesia (Persero), Sabtu (15/6). Kartu inilah yang nanti akan digunakan dalam pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Setiap kepala keluarga akan menerima Rp 150 ribu perbulan selama lima bulan.

“Saya sudah tidak bisa bekerja. Suami saya meninggal. Saya tinggal dengan anak, kerjanya buruh,” ucap Nurhayah.

Lucunya, Nurhayah dan sejumlah warga yang ditanya terkait fungsi kartu tersebut banyak yang mengaku tak tahu. Salah seorang warga malah menyodorkan amplop yang baru saja diterimanya dari petugas PT Pos dibantu staf kelurahan kepada Radar Banjarmasin dan meminta tolong diberitahu isinya.

“Mata saya kabur. Lagipula saya tidak bisa membaca,” kata perempuan paruh baya warga RT 2 itu polos.

Di dalam amplop putih berlabel pribadi dan rahasia itu, terdapat sebuah kartu mirip ATM berwarna kuning keemasan. Di salah satu sisinya bertuliskan data si pemegang kartu, di sisi satunya lagi tertera tanda tangan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan masa berlaku kartu tahun 2013-2014.

Selain kartu itu, di dalam amplop juga terselip lembaran kertas yang berisi penjelasan seputar KPS. Namun, di situ hanya disebutkan bahwa dengan memiliki KPS, rumah tangga miskin dan rentan berhak menerima raskin, tidak menyinggung soal BLSM sama sekali.

Namun, ada pula warga yang mencium informasi bahwa akan ada pembagian uang dengan menggunakan kartu tersebut. Lurah Alalak Tengah Ujud Yuliarno mengatakan, penerima KPS diwilayahnya adalah para penerima raskin, dengan data terakhir mencatat angka 429 kepala keluarga (KK).

“Awalnya penerima raskin ada 451 KK, berkurang jadi 429 KK. Selama enam bulan berjalan, timbul lagi kartu ini. Masyarakat yang tahu dari berita ini untuk BLSM, akan dapat bantuan, ya jadi ribut lagi yang tidak dapat,” tuturnya.

Padahal, saat penerima jatah raskin berkurang pada awal 2013 lalu, warga juga sudah komplain. Ditambah lagi sekarang akan ada pembagian uang, gejolak pasti tak bisa dihindari.

“Data kan dari tim di pusat, kelurahan ini cuma ketuyukannya saja. Tapi sudah juga kami usulkan warga yang tidak masuk, cuma sampai sekarang tidak ada penambahan,” imbuhnya.

Di lain tempat, Ketua RT 15 Jl Veteran Kelurahan Melayu, Martin, juga mengaku ada warga yang tak lagi menerima raskin diwilayahnya yang protes tak mendapat KPS. Bahkan, sampai mengancam akan demo.

“Yang dapat 5 KK, dulu 18 KK. Sudah dijelaskan kartu cuma untuk yang dapat raskin, katanya kami akan protes, kami akan demo. Besok (hari ini, Red) rencana ada warga mau ke kelurahan. Tapi demonya yang bagaimana dulu,” selorohnya.

Untuk Kelurahan Melayu, KPS juga dibagikan Sabtu (16/5). Ada 178 KK yang menerima sesuai jumlah warga penerima raskin. Sebelum ada pemangkasan, penerima raskin di kelurahan ini mencapai 500 KK lebih.

Pendistribusian KPS di Banjarmasin sendiri dimulai sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai batas akhir 30 Juni 2013. Sebanyak 19.182 kartu dibagikan secara bergiliran untuk 52 kelurahan, langsung oleh petugas dari PT Pos.

Dalam surat pemberitahuan pembagian KPS yang dilayangkan PT Pos ke kelurahan, tertulis bahwa PT Pos ditunjuk oleh pemerintah untuk mencetak sekaligus mendistribusikan KPS ke seluruh wilayah Indonesia. Juga disebutkan bahwa KPS terkait dengan BLSM yang akan diberikan pemerintah sebagai konsekuensi atas rencana kenaikan harga BBM.

Yang aneh, saat masalah pembagian KPS di Banjarmasin ini dikonfirmasi ke sejumlah pihak terkait di Pemerintah Kota Banjarmasin, semua mengatakan tak tahu-menahu. Salah satunya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Nortajidi melalui Kasubag Kesra Surgiannor, yang mengaku tak mendapat informasi ada pembagian kartu untuk pencairan BLSM itu di kelurahan. Hal itu membuatnya bertanya-tanya bagaimana mekanisme penetapan penerima KPS.

“Coba-coba tanya ke Bappeda,” ujarnya.

Meskipun di KPS terdapat tanda tangan Menteri/Kepala Bappenas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarmasin Nurul Fajar Desira pun ternyata juga bingung saat ditanya perihal pembagian kartu tersebut.

“Kami tidak tahu sama sekali. Aneh juga untuk BLSM ditandatangani Kepala Bappenas,” gumamnya. 

Sementara itu, Kepala Kantor Mail Processing Centre (MPC) Banjarmasin Zamroni yang bertanggung jawab untuk pendistribusian KPS di Kota Banjarmasin mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wakil Walikota M Irwan Anshari.

“Memang waktunya mepet sekali untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi yang terkait, kami Cuma sempat komunikasi dengan wawali,” terangnya.