Dinkes Siap Ajukan Raperda
BANJARMASIN - Minimnya anggaran untuk kesehatan memaksa pemerintah mencari-cari peluang demi menutupi biaya operasional. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat adalah pengenaan tarif bagi penggunaan alat-alat medis di puskesmas. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Fauzan baru-baru ini.
“Sekarang ada beberapa puskesmas yang mempunyai alat-alat medis. Itu tidak bisa gratis, kalau gratis operasional alat-alat itu tidak jalan,” katanya.
Dijelaskannya bahwa fakta ini ditemui di lapangan dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya ke sejumlah puskesmas di wilayah Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa ada beberapa puskesmas yang memiliki lab, namun tidak dapat difungsikan karena kekurangan dana akibat kebijakan pemerintah yang menggratiskan pelayanan kesehatan di puskesmas selama ini. Oleh sebab itu, ujarnya, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan di puskesmas dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini penting agar kebijakan tersebut nantinya tidak berimplikasi terhadap hukum. Namun, ia menekankan bahwa untuk pelayanan dasar tetap akan dibiayai oleh pemerintah, sedangkan tarif hanya dikenakan untuk pelayanan kesehatan yang menggunakan alat-alat medis seperti radiologi, fisioterapi dan sebagainya.
”Pelayanan dasar tetap gratis, tapi kalau pakai alat harus ada tarifnya,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa tarif yang dikenakan minimal sama dengan tarif di rumah sakit milik pemerintah atau sedikit lebih murah karena menurutnya kualitas alat-alat medis yang dimiliki puskesmas saat ini tidak kalah dengan rumah sakit.
“Ada nilai keadilan lah, kalau masyarakat ingin mendapat pelayanan maksimal maka harus ada imbal balik bagaimana supaya alat-alat itu bisa jalan,” tukasnya.
Meski saat ini anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah belum maksimal, namun secara pribadi Fauzan mendukung jika biaya kesehatan tidak melulu digratiskan karena dalam penilaiannya penggratisan biaya kesehatan tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa dalam hal ini pemerintah juga dituntut untuk transparan.
“Kita siap menyosialisasikan kepada masyarakat karena memang tidak mungkin gratis, cuma poinnya harus transparan,” ujarnya.
BANJARMASIN - Minimnya anggaran untuk kesehatan memaksa pemerintah mencari-cari peluang demi menutupi biaya operasional. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan dalam waktu dekat adalah pengenaan tarif bagi penggunaan alat-alat medis di puskesmas. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Fauzan baru-baru ini.
“Sekarang ada beberapa puskesmas yang mempunyai alat-alat medis. Itu tidak bisa gratis, kalau gratis operasional alat-alat itu tidak jalan,” katanya.
Dijelaskannya bahwa fakta ini ditemui di lapangan dari hasil kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya ke sejumlah puskesmas di wilayah Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu. Ia mengatakan bahwa ada beberapa puskesmas yang memiliki lab, namun tidak dapat difungsikan karena kekurangan dana akibat kebijakan pemerintah yang menggratiskan pelayanan kesehatan di puskesmas selama ini. Oleh sebab itu, ujarnya, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kesehatan berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan di puskesmas dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini penting agar kebijakan tersebut nantinya tidak berimplikasi terhadap hukum. Namun, ia menekankan bahwa untuk pelayanan dasar tetap akan dibiayai oleh pemerintah, sedangkan tarif hanya dikenakan untuk pelayanan kesehatan yang menggunakan alat-alat medis seperti radiologi, fisioterapi dan sebagainya.
”Pelayanan dasar tetap gratis, tapi kalau pakai alat harus ada tarifnya,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa tarif yang dikenakan minimal sama dengan tarif di rumah sakit milik pemerintah atau sedikit lebih murah karena menurutnya kualitas alat-alat medis yang dimiliki puskesmas saat ini tidak kalah dengan rumah sakit.
“Ada nilai keadilan lah, kalau masyarakat ingin mendapat pelayanan maksimal maka harus ada imbal balik bagaimana supaya alat-alat itu bisa jalan,” tukasnya.
Meski saat ini anggaran kesehatan yang dialokasikan pemerintah belum maksimal, namun secara pribadi Fauzan mendukung jika biaya kesehatan tidak melulu digratiskan karena dalam penilaiannya penggratisan biaya kesehatan tidak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa dalam hal ini pemerintah juga dituntut untuk transparan.
“Kita siap menyosialisasikan kepada masyarakat karena memang tidak mungkin gratis, cuma poinnya harus transparan,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar