BANJARMASIN – Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia (Adeksi) mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti zaman orde baru alias ditunjuk langsung oleh dewan. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rusian SE hari ini (11/6).
“Surat rekomendasi sudah dibuat dan dikirim ke DPR RI. Apabila usulan ini diterima, insya Allah Pemilukada akan dilaksanakan oleh DPRD,” ujarnya.
Adapun motivasi di balik usulan ini salah satunya adalah untuk menekan praktek politik uang atau money politic yang sangat rentan terjadi dalam sistem pemilihan kepala daerah langsung seperti saat ini.
“Menghindari money politic di lingkungan kecil lebih mudah daripada di masyarakat luas. Kalau di DPRD Kota Banjarmasin kan hanya ada 45 orang, pasung saja yang 45 itu selesai, walau semuanya juga kembali lagi tergantung pada niat kita mau secara benar atau pura-pura benar,” ucapnya.
Di samping itu, dari sisi anggaran juga jelas akan jauh lebih efisien. Akan tetapi, bagaimana dengan tanggung jawab kepada publik?
“Ada yang perlu diperhatikan, yaitu tanggung jawab terhadap publik. Namun, tentunya demokrasi mengisyaratkan bahwa DPRD adalah wakil rakyat. Dan kita juga sudah melakukan itu selama beberapa periode dari zaman kemerdekaan,” sahut Rusian.
Dijelaskannya lebih lanjut, pemilihan kepala daerah langsung memang juga memiliki sisi positif, tapi di sisi lain sistem ini telah mengakibatkan pengotakan-pengotakan baik di kalangan masyarakat maupun anggota dewan sehingga menyebabkan situasi pemerintahan yang tidak kondusif.
“Kelompok A mendukung A kelompok B mendukung B, sehingga hal-hal yang demikian sebenarnya perlu untuk sosialisasikan lagi ke masyarakat,” katanya.
Ia juga meyakinkan jika kepala daerah dipilih oleh dewan, maka kedua belah pihak akan memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar kepada masyarakat.
“Banyak yang berpendapat bahwa DPRD diuntungkan jika Pemilukada diserahkan kepada dewan. Namun, di sisi lain ada tanggung jawab moral dimana eksekutif yang sudah dipilih oleh akan sangat menghargai masukan yang disampaikan DPRD dan DPRD pun lebih mudah menyampaikan aspirasinya kepada eksekutif selaku wakil rakyat karena merasa bertanggung jawab dalam pemilihan itu,” tandasnya.
“Surat rekomendasi sudah dibuat dan dikirim ke DPR RI. Apabila usulan ini diterima, insya Allah Pemilukada akan dilaksanakan oleh DPRD,” ujarnya.
Adapun motivasi di balik usulan ini salah satunya adalah untuk menekan praktek politik uang atau money politic yang sangat rentan terjadi dalam sistem pemilihan kepala daerah langsung seperti saat ini.
“Menghindari money politic di lingkungan kecil lebih mudah daripada di masyarakat luas. Kalau di DPRD Kota Banjarmasin kan hanya ada 45 orang, pasung saja yang 45 itu selesai, walau semuanya juga kembali lagi tergantung pada niat kita mau secara benar atau pura-pura benar,” ucapnya.
Di samping itu, dari sisi anggaran juga jelas akan jauh lebih efisien. Akan tetapi, bagaimana dengan tanggung jawab kepada publik?
“Ada yang perlu diperhatikan, yaitu tanggung jawab terhadap publik. Namun, tentunya demokrasi mengisyaratkan bahwa DPRD adalah wakil rakyat. Dan kita juga sudah melakukan itu selama beberapa periode dari zaman kemerdekaan,” sahut Rusian.
Dijelaskannya lebih lanjut, pemilihan kepala daerah langsung memang juga memiliki sisi positif, tapi di sisi lain sistem ini telah mengakibatkan pengotakan-pengotakan baik di kalangan masyarakat maupun anggota dewan sehingga menyebabkan situasi pemerintahan yang tidak kondusif.
“Kelompok A mendukung A kelompok B mendukung B, sehingga hal-hal yang demikian sebenarnya perlu untuk sosialisasikan lagi ke masyarakat,” katanya.
Ia juga meyakinkan jika kepala daerah dipilih oleh dewan, maka kedua belah pihak akan memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar kepada masyarakat.
“Banyak yang berpendapat bahwa DPRD diuntungkan jika Pemilukada diserahkan kepada dewan. Namun, di sisi lain ada tanggung jawab moral dimana eksekutif yang sudah dipilih oleh akan sangat menghargai masukan yang disampaikan DPRD dan DPRD pun lebih mudah menyampaikan aspirasinya kepada eksekutif selaku wakil rakyat karena merasa bertanggung jawab dalam pemilihan itu,” tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar