BANJARMASIN – Setelah lima tahun berjalan, dalam waktu dekat Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berstandar internasional (SBI) di seluruh Indonesia, termasuk tujuh RSBI di Banjarmasin.
Kepala Bina SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs H Metroyadi SH MPd beberapa waktu lalu mengatakan bahwa RSBI dan SBI perlu dibenahi, terutama kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat.
Seperti diketahui, meski telah mendapat subsidi dari pemerintah, namun menurut peraturan mendiknas, RSBI dan SBI tetap dibolehkan untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Besarnya pungutan pun tak dibatasi karena hal itu erat kaitannya dengan program yang dijalankan masing-masing sekolah. Jika dibatasi, dikhawatirkan program sekolah akan mandek.
“Yang penting adalah pengawasan, terutama melalui komite sekolah. Karena salah satu peran komite sekolah adalah fungsi kontrol, jadi semua program sekolah, komite harus tahu,” tandasnya.
Ditambahkannya, persoalan pendidikan memang tak bisa lepas dari dana. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tetap diharapkan. Dengan catatan, dilakukan secara musyawarah, transparan, dan harus ada akuntabilitas.
“Persoalannya sekarang sejauh mana akuntabilitasnya? Artinya, dengan dana yang banyak bagaimana hasil yang didapat baik secara kuantitas maupun kualitas mutu pendidikannya,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan RSBI dan SBI saat ini dipandang masih belum sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa dana yang besar akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Faktanya, kualitas yang dicapai sejauh ini tidak terlalu menggembirakan. Dilihat dari berbagai sisi, seperti kualitas lulusan dan daya saing, RSBI dan SBI dinilai belum mampu memenuhi harapan masyarakat.
“Di Banjarmasin kami lihat juga seperti itu. Contohnya saat olimpiade sains tingkat Kalsel baru-baru ini, kami berharap setidaknya mereka mendominasi, ternyata kan tidak. Yang namanya RSBI harusnya memiliki daya saing hingga ke tingkat internasional, tapi tingkat Kalsel saja ternyata mereka belum bisa,” bebernya.
Selain itu, lanjutnya, dilihat secara kasat mata dari hasil ujian nasional (UN) dan kapasitas lulusan yang diterima di perguruan tinggi favorit, daya saing RSBI dan SBI masih setara dengan sekolah biasa.
Meski dapat dikatakan gagal, Metroyadi mengatakan bahwa proyek RSBI dan SBI tidak akan dihentikan karena sesuai tuntutan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di setiap kabupaten/kota minimal ada satu RSBI.
Ditanya kemungkinan soal sekolah yang akan dicopot predikat RSBI-nya dari tujuh RSBI yang ada di Banjarmasin dari hasil evaluasi Kemendiknas nanti, ia tidak berani berspekulasi.
“Kita lihat nanti hasil evaluasinya. Tapi untuk SMAN 1 sudah hampir mendekati SBI, mudah-mudahan dalam waktu setahun atau dua tahun bisa terwujud,” ujarnya.
Kepala Bina SMP, SMA, dan SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Drs H Metroyadi SH MPd beberapa waktu lalu mengatakan bahwa RSBI dan SBI perlu dibenahi, terutama kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat.
Seperti diketahui, meski telah mendapat subsidi dari pemerintah, namun menurut peraturan mendiknas, RSBI dan SBI tetap dibolehkan untuk melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Besarnya pungutan pun tak dibatasi karena hal itu erat kaitannya dengan program yang dijalankan masing-masing sekolah. Jika dibatasi, dikhawatirkan program sekolah akan mandek.
“Yang penting adalah pengawasan, terutama melalui komite sekolah. Karena salah satu peran komite sekolah adalah fungsi kontrol, jadi semua program sekolah, komite harus tahu,” tandasnya.
Ditambahkannya, persoalan pendidikan memang tak bisa lepas dari dana. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat tetap diharapkan. Dengan catatan, dilakukan secara musyawarah, transparan, dan harus ada akuntabilitas.
“Persoalannya sekarang sejauh mana akuntabilitasnya? Artinya, dengan dana yang banyak bagaimana hasil yang didapat baik secara kuantitas maupun kualitas mutu pendidikannya,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan RSBI dan SBI saat ini dipandang masih belum sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa dana yang besar akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Faktanya, kualitas yang dicapai sejauh ini tidak terlalu menggembirakan. Dilihat dari berbagai sisi, seperti kualitas lulusan dan daya saing, RSBI dan SBI dinilai belum mampu memenuhi harapan masyarakat.
“Di Banjarmasin kami lihat juga seperti itu. Contohnya saat olimpiade sains tingkat Kalsel baru-baru ini, kami berharap setidaknya mereka mendominasi, ternyata kan tidak. Yang namanya RSBI harusnya memiliki daya saing hingga ke tingkat internasional, tapi tingkat Kalsel saja ternyata mereka belum bisa,” bebernya.
Selain itu, lanjutnya, dilihat secara kasat mata dari hasil ujian nasional (UN) dan kapasitas lulusan yang diterima di perguruan tinggi favorit, daya saing RSBI dan SBI masih setara dengan sekolah biasa.
Meski dapat dikatakan gagal, Metroyadi mengatakan bahwa proyek RSBI dan SBI tidak akan dihentikan karena sesuai tuntutan Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di setiap kabupaten/kota minimal ada satu RSBI.
Ditanya kemungkinan soal sekolah yang akan dicopot predikat RSBI-nya dari tujuh RSBI yang ada di Banjarmasin dari hasil evaluasi Kemendiknas nanti, ia tidak berani berspekulasi.
“Kita lihat nanti hasil evaluasinya. Tapi untuk SMAN 1 sudah hampir mendekati SBI, mudah-mudahan dalam waktu setahun atau dua tahun bisa terwujud,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar