Gara-Gara Tidak Ada Pemda yang Raih WTP
BANJARBARU - "Ada yang mengganggu pikiran kami. Ternyata dari hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan saat ini, belum satu pun Pemda yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang laporan keuangannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” demikian disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rizal Sihite pada penutupan diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) se-Kalsel dan Kalteng, hari ini (23/7).
Alasan itu pula yang melatarbelakangi pihaknya menggelar diklat SPIP selama lima hari di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Banjarbaru dalam rangka untuk membantu seluruh pemda di Kalsel dan Kalteng mempercepat pencapaian opini WTP.
Selain itu, BPKP Perwakilan Kalsel juga melakukan pemetaan (diagnostic assessment) SPIP. Sampel pemetaan SPIP yang diambil adalah Pemkab Tapin untuk wilayah Kalsel yang sudah dimulai Kamis (22/07), dan Pemkab Kapuas untuk wilayah Kalteng yang akan dimulai Senin (26/7).
Sekda Tapin, Rahmadi yang daerahnya kebagian sampling pemetaan SPIP menjanjikan komitmennya secara penuh untuk mendukung semua tujuan SPIP, yaitu pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ia juga mengucapkan terimakasih atas pembinaan yang diberikan BPKP di sela-sela pembukaan kegiatan Pemetaan SPIP di pemdanya pada Kamis (22/7) lalu di Aula Kabinet 1 Kantor Bupati Tapin, Rantau, mengingat LKPD Tapin pernah anjlok ke dalam opini Tidak Wajar pada tahun 2007. Namun, berkat pembenahan ke dalam yang dibantu penuh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, opini itu di tahun berikutnya terangkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Meskipun opini LKPD Tapin Tahun 2009 masih tetap dalam posisi WDP, toh Rahmadi tetap berbesar hati. Menurutnya, beberapa kualifikasi sudah dapat dibenahi dan tidak muncul lagi dari hasil pemeriksaan BPK terakhir. Secara bertahap, progres untuk menurunkan jumlah kualifikasi atau temuan sudah terlihat.
“Setidaknya, pada akhir tahun sudah tidak ada lagi saldo kas yang masih nyangkut di bendaharawan. Selain itu, aset Pemkab Tapin sudah terdata dengan baik melalui SIMDA Barang Milik Daerah yang diimplementasikan BPKP. Namun, meski pun data aset sudah tersaji dengan baik, tinggal lagi sekarang masalah sertifikat yang mendapat sorotan, dan hal itu sedang kami benahi. Sekarang sekitar 400 persil tanah Pemda sudah dibuat sertifikatnya,” tutur Rahmadi yang juga dosen Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Dikatakannya lebih lanjut, keandalan laporan keuangan merupakan salah satu tujuan SPIP yang sangat berkait dengan tujuan SPIP lain. Karena itu, penerapan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan dapat mengawal pencapaian tujuan organisasi, antara lain adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam bentuk pelaporan keuangan yang andal itu. Di lain pihak, ia berharap kegiatan ini dapat memperjelas gambaran permasalahan di daerahnya sehingga arah perbaikan daerahnya ke depan akan dapat lebih mengena kepada sasaran yang ingin dicapai.
Sementara itu, dipilihnya Pemkab Tapin untuk kegiatan ini karena komitmen pimpinan pemda setempat untuk mewujudkan good governance dan clean government dinilai baik sehingga potensi LKPD-nya untuk mendapatkan opini WTP akan semakin meningkat. Adapun lamanya kegiatan Diagnostic Assessment di Kabupaten Tapin oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan seperti diinformasikan Kepala Bidang APD Dikdik Sadikin, akan berlangsung sekitar satu bulan. Kegiatannya meliputi pengisian kuesioner dan wawancara kepada seluruh pejabat struktural dan sebagian pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan Pemkab Tapin.
nb : sebenernya tulisan ini kiriman Pa' Dikdik Sadikin, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel, cuma diedit dikit-dikit.
BANJARBARU - "Ada yang mengganggu pikiran kami. Ternyata dari hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan saat ini, belum satu pun Pemda yang ada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang laporan keuangannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” demikian disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Rizal Sihite pada penutupan diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) se-Kalsel dan Kalteng, hari ini (23/7).
Alasan itu pula yang melatarbelakangi pihaknya menggelar diklat SPIP selama lima hari di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Banjarbaru dalam rangka untuk membantu seluruh pemda di Kalsel dan Kalteng mempercepat pencapaian opini WTP.
Selain itu, BPKP Perwakilan Kalsel juga melakukan pemetaan (diagnostic assessment) SPIP. Sampel pemetaan SPIP yang diambil adalah Pemkab Tapin untuk wilayah Kalsel yang sudah dimulai Kamis (22/07), dan Pemkab Kapuas untuk wilayah Kalteng yang akan dimulai Senin (26/7).
Sekda Tapin, Rahmadi yang daerahnya kebagian sampling pemetaan SPIP menjanjikan komitmennya secara penuh untuk mendukung semua tujuan SPIP, yaitu pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ia juga mengucapkan terimakasih atas pembinaan yang diberikan BPKP di sela-sela pembukaan kegiatan Pemetaan SPIP di pemdanya pada Kamis (22/7) lalu di Aula Kabinet 1 Kantor Bupati Tapin, Rantau, mengingat LKPD Tapin pernah anjlok ke dalam opini Tidak Wajar pada tahun 2007. Namun, berkat pembenahan ke dalam yang dibantu penuh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, opini itu di tahun berikutnya terangkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Meskipun opini LKPD Tapin Tahun 2009 masih tetap dalam posisi WDP, toh Rahmadi tetap berbesar hati. Menurutnya, beberapa kualifikasi sudah dapat dibenahi dan tidak muncul lagi dari hasil pemeriksaan BPK terakhir. Secara bertahap, progres untuk menurunkan jumlah kualifikasi atau temuan sudah terlihat.
“Setidaknya, pada akhir tahun sudah tidak ada lagi saldo kas yang masih nyangkut di bendaharawan. Selain itu, aset Pemkab Tapin sudah terdata dengan baik melalui SIMDA Barang Milik Daerah yang diimplementasikan BPKP. Namun, meski pun data aset sudah tersaji dengan baik, tinggal lagi sekarang masalah sertifikat yang mendapat sorotan, dan hal itu sedang kami benahi. Sekarang sekitar 400 persil tanah Pemda sudah dibuat sertifikatnya,” tutur Rahmadi yang juga dosen Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Dikatakannya lebih lanjut, keandalan laporan keuangan merupakan salah satu tujuan SPIP yang sangat berkait dengan tujuan SPIP lain. Karena itu, penerapan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan dapat mengawal pencapaian tujuan organisasi, antara lain adanya transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam bentuk pelaporan keuangan yang andal itu. Di lain pihak, ia berharap kegiatan ini dapat memperjelas gambaran permasalahan di daerahnya sehingga arah perbaikan daerahnya ke depan akan dapat lebih mengena kepada sasaran yang ingin dicapai.
Sementara itu, dipilihnya Pemkab Tapin untuk kegiatan ini karena komitmen pimpinan pemda setempat untuk mewujudkan good governance dan clean government dinilai baik sehingga potensi LKPD-nya untuk mendapatkan opini WTP akan semakin meningkat. Adapun lamanya kegiatan Diagnostic Assessment di Kabupaten Tapin oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan seperti diinformasikan Kepala Bidang APD Dikdik Sadikin, akan berlangsung sekitar satu bulan. Kegiatannya meliputi pengisian kuesioner dan wawancara kepada seluruh pejabat struktural dan sebagian pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan Pemkab Tapin.
nb : sebenernya tulisan ini kiriman Pa' Dikdik Sadikin, Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Kalsel, cuma diedit dikit-dikit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar