BANJARMASIN – Meski sudah mendapat tekanan dari sana sini, PLN masih saja‘membandel’. Pemadaman listrik tetap terjadi di daerah ini meski PLN berkoar-koar bahwa byar pet tidak akan ada lagi mulai tanggal 1 Juli 2010.
Kenyataan ini tak pelak menimbulkan kekecewaan semua pihak, termasuk kalangan mahasiswa yang pada pekan lalu menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor PLN cabang Banjarmasin dan sempat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Manajer PLN cabang Banjarmasin, Rudi Purnomoloka yang intinya menyebutkan bahwa apabila ada pemadaman, PLN harus menyampaikannya secara tertulis kepada masyarakat dan PLN juga harus mengupayakan agar tidak ada lagi pemadaman. Jika kesepakatan itu tidak dipatuhi, maka manajer PLN harus minta maaf dan kalau perlu mengundurkan diri.
“Kita akan kawal terus dan kalau kesepakatan itu kami anggap tidak sesuai dengan yang kami harapkan, kami akan tuntut,” ujar Ketua Presiden BEM Unlam, Arif Subhan yang ditemui seusai hearing dengan DPRD Kota Banjarmasin, beberapa waktu lalu.
Nyatanya, MoU tersebut memang nampaknya cukup sulit untuk dijalankan. Namun, Arif mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru memvonis manajer PLN harus segera mundur. Sebaliknya, pihaknya dalam waktu dekat berencana untuk bertemu dengan direksi PLN dan duduk satu meja untuk membicarakan mengenai krisis listrik di Kalsel pada umumnya dan di Banjarmasin pada khususnya.
“Kita tidak mau juga terlalu menghantam PLN, tapi mari kita bicara dulu secara terbuka, apa masalahnya kita pecahkan bersama. Kita ingin bicara lagi dan duduk bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F menilai bahwa pencopotan manajer PLN bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi krisis listrik di daerah ini. Justru manajemen di tubuh PLN-lah yang seharusnya diperbaiki agar kinerja orang-orangnya ikut membaik. Ia mencontohkan sejumlah pembangkit percepatan yang disewa PLN kepada sejumlah pihak yang tidak mampu dioperasikan dengan maksimal.
“Sebenarnya saya melihat ada itikad baik dari PLN untuk menyelesaikan masalah ini, tapi karena bobroknya manajemen dan sistem di PLN, biar manajernya diganti sama saja. Kalau perlu pemda merekomendasikan ke pusat agar PLN direformasi,” cetusnya.
Kenyataan ini tak pelak menimbulkan kekecewaan semua pihak, termasuk kalangan mahasiswa yang pada pekan lalu menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor PLN cabang Banjarmasin dan sempat menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Manajer PLN cabang Banjarmasin, Rudi Purnomoloka yang intinya menyebutkan bahwa apabila ada pemadaman, PLN harus menyampaikannya secara tertulis kepada masyarakat dan PLN juga harus mengupayakan agar tidak ada lagi pemadaman. Jika kesepakatan itu tidak dipatuhi, maka manajer PLN harus minta maaf dan kalau perlu mengundurkan diri.
“Kita akan kawal terus dan kalau kesepakatan itu kami anggap tidak sesuai dengan yang kami harapkan, kami akan tuntut,” ujar Ketua Presiden BEM Unlam, Arif Subhan yang ditemui seusai hearing dengan DPRD Kota Banjarmasin, beberapa waktu lalu.
Nyatanya, MoU tersebut memang nampaknya cukup sulit untuk dijalankan. Namun, Arif mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru memvonis manajer PLN harus segera mundur. Sebaliknya, pihaknya dalam waktu dekat berencana untuk bertemu dengan direksi PLN dan duduk satu meja untuk membicarakan mengenai krisis listrik di Kalsel pada umumnya dan di Banjarmasin pada khususnya.
“Kita tidak mau juga terlalu menghantam PLN, tapi mari kita bicara dulu secara terbuka, apa masalahnya kita pecahkan bersama. Kita ingin bicara lagi dan duduk bersama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F menilai bahwa pencopotan manajer PLN bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi krisis listrik di daerah ini. Justru manajemen di tubuh PLN-lah yang seharusnya diperbaiki agar kinerja orang-orangnya ikut membaik. Ia mencontohkan sejumlah pembangkit percepatan yang disewa PLN kepada sejumlah pihak yang tidak mampu dioperasikan dengan maksimal.
“Sebenarnya saya melihat ada itikad baik dari PLN untuk menyelesaikan masalah ini, tapi karena bobroknya manajemen dan sistem di PLN, biar manajernya diganti sama saja. Kalau perlu pemda merekomendasikan ke pusat agar PLN direformasi,” cetusnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar