BANJARMASIN – Dugaan bahwa program jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin seperti Jamkesmas dan Jamkesda selama ini banyak salah sasaran terbukti.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin, drg Diah R Praswati menuturkan bahwa jumlah peserta Jamkesmas dan Jamkesda di Banjarmasin pada tahun 2010 ini jauh melebihi jumlah masyarakat miskin menurut data BPS.
Adapun jumlah peserta Jamkesmas adalah 146.402 orang dan peserta Jamkesda 31.937 orang. Pada perkembangannya, angka ini bertambah 2 ribu lagi setelah Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan kebijakan dimana masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai peserta Jamkesmas maupun Jamkesda tetap bisa memperoleh jaminan kesehatan dengan berbekal rekomendasi dari kecamatan.
“Jumlah masyarakat miskin dari data kita jauh dibandingkan dengan dari data BPS, hampir 170 ribu orang lebih,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (18/8).
Lebih ironis lagi, ada di antara peserta Jamkesda Kota Banjarmasin yang justru berasal dari luar daerah.
“Ya, dari data kami seperti itu, namun tidak banyak. Hampir 79 persen kalau di RS Ansyari Saleh memang warga Kota Banjarmasin,” katanya.
Beberapa upaya perbaikan pun akan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan program jaminan kesehatan ini. Diungkapkannya, pada tahun 2011, dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemkot, maka kepesertaan Jamkesda kembali akan mengacu pada data lama berdasarkan SK walikota, yaitu 31.937 orang sambil menunggu pemutakhiran data oleh BPS yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2011 nanti.
“Untuk sementara rekomendasi dari kecamatan kita tutup karena prinsip asuransi kesehatan itu adalah pendataan peserta dan pembiayaan harus jelas. Sedangkan di kita anggaran Jamkesda dari pemkot sebesar Rp 5 miliar juga dirasakan tahun ini belum mampu memfasilitasi seluruh paket pelayanan,” imbuhnya.
Untuk di RSUD Ulin, lanjutnya, klaim Jamkesda mencapai sekitar Rp 400 juta per bulan, sedangkan di RS Ansyari Saleh sekitar Rp 150-200 juta.
Oleh sebab itu, mulai tahun depan, sejumlah paket pelayanan kesehatan dalam Jamkesda yang tadinya mengadopsi penuh paket pelayanan Jamkesmas bakal dipangkas, seperti cuci darah dan kecelakaan lalu lintas. Untuk cuci darah saja misalnya, dari data UPTD Jamkesda Kota Banjarmasin, sudah menyedot sekitar Rp 1,4 miliar dari keseluruhan alokasi dana Jamkesda tahun 2010 ini.
“Jamkesda kan menggunakan paket pelayanan seperti Jamkesmas. Nah, sekarang kita optimalkan anggaran yang terbatas itu melalui pengurangan paket sehingga akhirnya dikeluarkan SK walikota untuk pembatasan paket pelayanan supaya tidak memfasilitasi lagi HD dan korban kecelakaan lalu lintas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Banjarmasin Rismanto yang juga hadir dalam rapat tersebut mengemukakan bahwa dari hasil survey BPS, jumlah masyarakat miskin di Banjarmsin hanya sekitar 5 persen atau kurang lebih 60 ribu jiwa.
“Sehingga kalau data Dinkes sampai 23-25 persen, apa mungkin rumah tangga miskin kita sebanyak itu? Itu sudah jauh sekali,” cetusnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin, drg Diah R Praswati menuturkan bahwa jumlah peserta Jamkesmas dan Jamkesda di Banjarmasin pada tahun 2010 ini jauh melebihi jumlah masyarakat miskin menurut data BPS.
Adapun jumlah peserta Jamkesmas adalah 146.402 orang dan peserta Jamkesda 31.937 orang. Pada perkembangannya, angka ini bertambah 2 ribu lagi setelah Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan kebijakan dimana masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai peserta Jamkesmas maupun Jamkesda tetap bisa memperoleh jaminan kesehatan dengan berbekal rekomendasi dari kecamatan.
“Jumlah masyarakat miskin dari data kita jauh dibandingkan dengan dari data BPS, hampir 170 ribu orang lebih,” ujarnya saat ditemui usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (18/8).
Lebih ironis lagi, ada di antara peserta Jamkesda Kota Banjarmasin yang justru berasal dari luar daerah.
“Ya, dari data kami seperti itu, namun tidak banyak. Hampir 79 persen kalau di RS Ansyari Saleh memang warga Kota Banjarmasin,” katanya.
Beberapa upaya perbaikan pun akan dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan program jaminan kesehatan ini. Diungkapkannya, pada tahun 2011, dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemkot, maka kepesertaan Jamkesda kembali akan mengacu pada data lama berdasarkan SK walikota, yaitu 31.937 orang sambil menunggu pemutakhiran data oleh BPS yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2011 nanti.
“Untuk sementara rekomendasi dari kecamatan kita tutup karena prinsip asuransi kesehatan itu adalah pendataan peserta dan pembiayaan harus jelas. Sedangkan di kita anggaran Jamkesda dari pemkot sebesar Rp 5 miliar juga dirasakan tahun ini belum mampu memfasilitasi seluruh paket pelayanan,” imbuhnya.
Untuk di RSUD Ulin, lanjutnya, klaim Jamkesda mencapai sekitar Rp 400 juta per bulan, sedangkan di RS Ansyari Saleh sekitar Rp 150-200 juta.
Oleh sebab itu, mulai tahun depan, sejumlah paket pelayanan kesehatan dalam Jamkesda yang tadinya mengadopsi penuh paket pelayanan Jamkesmas bakal dipangkas, seperti cuci darah dan kecelakaan lalu lintas. Untuk cuci darah saja misalnya, dari data UPTD Jamkesda Kota Banjarmasin, sudah menyedot sekitar Rp 1,4 miliar dari keseluruhan alokasi dana Jamkesda tahun 2010 ini.
“Jamkesda kan menggunakan paket pelayanan seperti Jamkesmas. Nah, sekarang kita optimalkan anggaran yang terbatas itu melalui pengurangan paket sehingga akhirnya dikeluarkan SK walikota untuk pembatasan paket pelayanan supaya tidak memfasilitasi lagi HD dan korban kecelakaan lalu lintas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Banjarmasin Rismanto yang juga hadir dalam rapat tersebut mengemukakan bahwa dari hasil survey BPS, jumlah masyarakat miskin di Banjarmsin hanya sekitar 5 persen atau kurang lebih 60 ribu jiwa.
“Sehingga kalau data Dinkes sampai 23-25 persen, apa mungkin rumah tangga miskin kita sebanyak itu? Itu sudah jauh sekali,” cetusnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar