Janji Perjuangkan Anggaran Kesehatan

BANJARMASIN – Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin meniupkan angin surga kepada jajaran Dinas Kesehatan dengan berjanji akan memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan kesehatan pada tahun 2011.
“Harapan kita minimal sama dengan tahun kemarin. Nanti kebijakannya seperti apa, yang jelas kami akan perjuangkan karena dari angka kematian bayi dan ibu dan gizi buruk terus meningkat. Itu perlu perhatian dari pemerintah,” ujar Ketua Komisi IV, M Fauzan.
Meski sudah jelas bahwa tahun depan pemerintah kota akan memangkas anggaran untuk pembangunan, namun pihaknya akan tetap berupaya menyosialisasikan bahwa pembangunan kesehatan memerlukan biaya besar.
“Kita akan mencoba sosialisasikan kepada teman-teman di fraksi dan kawan-kawan yang lain untuk meningkatkan anggaran kesehatan, paling tidak sama seperti tahun kemarin. Kalau tidak bisa apa boleh buat, yang penting kita usahakan dulu,” kata anggota Komisi IV, Bambang Yanto P menambahkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, drg Diah R Praswati sangat berharap mulai tahun 2011 pemerintah akan lebih berpihak pada kesehatan karena saat ini pelayanan kesehatan masih memprihatinkan. Sejak tahun 2009, alokasi anggaran untuk bidang kesehatan dalam APBD Kota Banjarmasin terus menurun dan kian jauh dari amanah UU sebesar 10 persen. Rinciannya tahun 2008 Rp 21,23 miliar, tahun 2009 Rp 21,11 miliar, tahun 2010 Rp 20 miliar, dan tahun 2011 sementara Rp 15 miliar.
“Ini bukan hanya tentang bagaimana masyarakat supaya sehat, tapi juga ada keuntungan ekonomis, seperti peningkatan produktivitas masyarakat, mengurangi hari sakit, dan tercegahnya kematian dini,” imbuhnya.
Sebagaimana amanah UU, pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus dalam satu manajemen di bawah pemerintah daerah, namun saat ini pemerintah kota belum memiliki rumah sakit sendiri. Sedangkan jumlah sarana prasarana seperti puskesdes (desa siaga) juga masih belum ideal. Sementara yang ada di Banjarmasin untuk puskesdes hanya 7 buah, padahal semestinya harus ada di setiap kelurahan.
“Sementara Kabupaten Tapin dengan PAD yang lebih kecil sudah punya 37 puskesdes dan ini sudah terbangun sejak 4 tahun lalu. Kami puskesdesnya masih di rumah-rumah penduduk,” tukasnya.
Di samping itu, jumlah posyandu lansia dan posyandu balita juga masih kurang, yakni masing-masing 63 dan 374 buah. Padahal, jumlah lansia dan balita semakin banyak karena usia harapan hidup warga Kota Banjarmasin menempati urutan kedua setelah Kabupaten Tanah Laut. Dari data, jumlah lansia saat ini tercatat 61 ribu lebih dan jumlah balita 83 ribu.