Terkait Pemasaran Produk di Luar Negeri
BANJARMASIN – Kementerian Perdagangan RI berkomitmen akan memprioritaskan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin mempromosikan produknya di luar negeri. Hal tersebut disampaikan Dede Hasanah, Kasie Pemerintah Subdit Kerjasama Antar Lembaga Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) Kementerian Perdagangan RI saat berada di Banjarmasin, Kamis (7/4), dalam kegiatan focus discussion group (FDG) mengenai pengembangan ekspor nasional.
FDG ini sendiri diselenggarakan dengan tujuan agar program kerjasama pengembangan ekspor yang dikembangkan tepat guna dan tepat sasaran sehingga bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Informasi yang berhasil dikumpulkan dari hasil identifikasi kebutuhan kerjasama pengembangan ekspor, selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan program prioritas kerjasama sekaligus sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi unit pelaksana program, khususnya dalam mengevaluasi kegiatan kerjasama ekspor nasional.
Dituturkan Dede, fokus Kementerian Perdagangan pada tahun 2011 ini masih ditujukan pada peningkatkan ekspor nonmigas, serta diversifikasi pasar ekspor guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar tertentu dan membuka pasar baru yang potensial lainnya.
“Terutama yang kita fasilitasi untuk promosi adalah para pelaku UKM yang siap ekspor. Kita juga siap membantu untuk meningkatkan kualitas produk mereka agar diminati konsumen di luar negeri melalui pelatihan ekspor kerjasama antara pusat dan daerah melalui P3ED (Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah, red),” ujarnya.
Dijelaskannya, pihaknya memiliki program promosi terpadu antara perwakilan Indonesia di luar negeri dengan daerah. Bagi pelaku UKM di daerah yang produknya dinilai layak ekspor, dapat mengirimkan informasi beserta foto produknya tersebut ke pusat untuk kemudian dipromosikan ke luar negeri. Selain itu, promosi juga bisa dilakukan secara langsung melalui pameran.
Hanya saja, selama ini banyak di antara pelaku UKM yang kesulitan mengakses kesempatan untuk mengikuti pameran, terutama di luar negeri. Kendala utama adalah dari segi pendanaan. Dede pun tak memungkiri fakta ini. Menurutnya, untuk pameran di luar negeri, pemerintah pusat hanya bisa membantu menggratiskan biaya stand yang harganya bisa mencapai Rp 30-40 juta, sedangkan akomodasi dan lain-lain harus ditanggung sendiri.
“Tapi terkadang juga ketika ikut pameran dan mendapat order, beberapa kali mereka tidak bisa memenuhi. Ada yang produknya ternyata tidak sesuai dengan sampel yang dipamerkan, atau sertifikat yang disyaratkan tidak lengkap, misalnya sertifikat kesehatan untuk produk makanan,” tukasnya.
Dikatakannya, sertifikat ini memang sering jadi hambatan. Ia pun berharap para pelaku UKM mau ikut proaktif agar produk mereka lebih mudah dipasarkan di luar negeri.
“Mereka umumnya enggan karena kriterianya banyak, sedangkan kita tahu UKM ini punya keterbatasan,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar