BANJARMASIN – Dampak kerusakan alam di Kalimantan Selatan kian nyata. Salah satunya adalah frekuensi bencana alam seperti banjir dan longsor yang belakangan lebih intens. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Rachmadi Kurdi mengatakan, fenomena ini adalah salah satu indikasi penurunan fungsi hutan.
“Laju kerusakan hutan dapat dilihat dari luasan lahan kritis. Selama enam tahun antara kurun waktu 2003-2009, lahan kritis di Kalsel bertambah 200 ribu hektare dari 555 ribu hektare menjadi 761 ribu hektare,” ujarnya.
Dalam setahun, laju degradasi hutan di Kalsel berarti mencapai 30 ribu hektare. Di sisi lain, kemampuan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi lahan kritis dalam enam tahun itu hanya 10 ribu hektare.
“Misalnya, untuk rehabilitasi kawasan lindung dan konservasi tahun ini hanya 650 hektare,” katanya.
Meski Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan DAS Batulicin beserta sub-subnya termasuk di antara 108 DAS di seluruh Indonesia yang mendapat prioritas penanganan, tapi banyak kendala yang dihadapi. Utamanya terkait minimnya anggaran yang dialokasikan. Selain itu, belum semua kabupaten menyelesaikan penyusunan Rencana Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RP RHL) 2011-2015.
“Akibatnya program kerja yang akan dijalankan tidak ada dasar hukum. Tahun 2012 ini semua harus diselesaikan,” tukasnya.
Pada tahun 2012 sendiri, BP DAS Barito rencananya akan melakukan rehabilitasi kawasan konservasi seluas 650 hektare di dua lokasi, masing-masing di Suaka Margasatwa (SM) Kuala Lupak dengan luas 350 hektare dan Tahura Sultan Adam seluas 300 hektare.
“SM Kuala Lupak saat ini kondisinya sudah parah sekali karena perambahan oleh masyarakat. Untuk rehabilitasi Tahura kami kerjasama dengan Korem 101/Antasari,” tuturnya.
Sasaran kegiatan lainnya adalah penanaman hutan kota dengan total luas lahan 35 hektare, penanaman hasil bibit Kebun Bibit Rakyat (KBR) tahun 2011 sebanyak 373 unit atau 18.650.000 batang dengan luas lahan 18.940 hektare, serta pembuatan 200 unit KBR.
“Kegiatan lainnya termasuk juga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui program hutan kemasyarakatan, targetnya 25 ribu hektare. Ini sebagai salah satu solusi menghindari konflik lahan,” tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar