Dispenda Takut Jadi Temuan

Soal Polemik Izin Hotel Aria Barito

BANJARMASIN – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kebingungan menyikapi moratorium pemungutan pajak hotel dari Hotel Aria Barito. Dalam APBD 2013, pajaknya dinolkan karena perizinan hotel dianggap masih bermasalah.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD Kota Banjarmasin kemarin, Kepala Dispenda Khairil Anwar mengatakan bahwa kalau tidak dipungut, akan jadi temuan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bukan kami tidak konsisten. Seandainya tidak menagih akan jadi temuan, dianggap pemerintah melakukan pembiaran,” ujarnya.

Waktu pembahasan APBD 2013 lalu, kata Khairil, pihaknya sudah mengusulkan agar pemungutan pajak tetap saja dilakukan. Sedang masalah perizinan juga diselesaikan oleh instansi terkait.

“Alasan sudah kami sampaikan pas pembahasan APBD. Kami juga beri solusi. Ternyata kan terus saja diputuskan tidak dipungut. Kami jadi bingung,” tuturnya.

Ditambahkannya, pihaknya sudah mengirim surat ke Dinas Pariwisata untuk mengklarifikasi perizinan hotel yang dipermasalahkan karena Dispenda akan menarik pajaknya.  

“Minta ketegasan saja dari SKPD yang menangani. Kalau tegas menurut kami tidak akan merepotkan begini. Tapi kami kirim surat tidak dibalas,” sambungnya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin M Isnaini mengatakan, dalam  APBD 2013 pendapatan pajak hotel dari Hotel Aria Barito telah dinolkan. APBD sendiri dibuat peraturan daerah, sehingga pemerintah kota tidak bisa dikatakan melakukan pembiaran jika pajak tidak ditagih.

“Komitmen kita di anggaran tidak akan memungut. Masalahnya kalau tetap dipungut, sama dengan melegalkan,” katanya.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi II Mushaffa Zakir, ada kesan pemerintah kota tidak serius menyikapi polemik ini dan membiarkan berlarut-larut.
“Pemerintah ini kan punya power, kok sulit benar mengambil tindakan? Coba walikota atau minimal sekda panggil seluruh instansi terkait. Mestinya polemik ini bisa cepat selesai, tapi kita sendiri yang membuat panjang,” ucapnya.