Ketua Dewan Pilih Acara Partai

Reses Hanya Diikuti 15 Orang

BANJARMASIN – Setelah dua kali gagal, akhirnya anggota DPRD Kota Banjarmasin melaksanakan reses pertama di tahun 2012. Namun, hanya 15 orang dari 45 anggota yang mengonfirmasi ke pihak sekretariat dewan akan mengikuti reses selama dua hari yang dimulai hari ini (14/12) hingga besok (15/12).

Sedang dua pertiga sisanya mangkir dengan berbagai alasan. Diantaranya 10 anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat, termasuk Ketua DPRD Kota Banjarmasin Abdul Gais. Saat dikonfirmasi, ia mengaku tengah berada di luar daerah menghadiri acara partai.

“Kalau kita (Fraksi Partai Demokrat) pas berbarengan acara partai. Nanti (reses) kita jadwalkan lagi,” ujarnya.

Acara dimaksud adalah silaturahmi nasional (silatnas) Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 14-15 Desember, bertempat di Sentul City International Convention Center Bogor Jawa Barat.

Kelima anggota dewan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga kompak tak ikut reses dengan alasan berbeda. Salah satu anggota Fraksi PAN Ismina Mawarni mengatakan, ketua fraksi menginstruksikan untuk tidak mengikuti reses yang sekarang menerapkan sistem perorangan karena khawatir anggaran yang dialokasikan tidak cukup. Setiap anggota dewan mendapat Rp 7 juta untuk menggelar dua kali pertemuan dengan 100 orang peserta.

“Sebelumnya Rp 20 juta peranggota dewan, turun Rp 10 juta, lalu turun lagi jadi Rp 7 juta. Membingungkan,” katanya.

Belum lagi di awal tiap anggota dewan harus menggunakan uang pribadi, setelah reses selesai baru diganti. Selain itu, dana yang disiapkan tidak memasukkan uang transportasi untuk warga yang diundang mengikuti pertemuan. Pihaknya takut peserta banyak tidak hadir atau lebih banyak dari yang diundang sehingga harus menombok.

Untuk Fraksi Partai Golkar, sejak awal memang sudah menolak sistem perorangan dan menghendaki reses tetap dilaksanakan secara berkelompok seperti sebelumnya. Anggota dewan dari Fraksi Golkar
Matnor Ali menegaskan, kelima anggota fraksinya tidak akan mengikuti reses karena mekanisme sistem perorangan yang ribet dan riskan penyimpangan penggunaan anggaran.

“Sebenarnya selama ini reses sudah berulang kali, karena pengertian reses itu kan menampung aspirasi masyarakat. Cuma dalam satu tahun itu memang ada waktu khusus untuk reses dan menggunakan dana APBD,” tukasnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aliansyah mengatakan, sesuai kesepakatan seluruh anggota fraksi akan turun ke lapangan. Soal tidak ada alokasi uang transportasi untuk masyarakat, menurutnya sudah dikomunikasikan kepada konstituen.

“Saat rapat ketua-ketua fraksi, infonya hanya satu fraksi saja yang menolak sistem perorangan. Kami tentu berharap teman-teman yang sudah menyatakan setuju menjalankan reses. Jangan sampailah dewan dikatakan tidak bekerja,” ucapnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mahrita mengatakan, hanya satu dari empat anggota fraksinya yang tidak ikut reses karena alasan waktu persiapan yang mepet.

“Saya tidak bisa memaksa.Memang perlu waktu menyiapkan segala sesuatunya, tempat, peserta, sedang waktunya mepet. Tapi kalau saya pribadi tidak terlalu terbenani, untuk kepentingan kita juga kok,” imbuhnya.