PNS Masuk Peserta Jamkesmas

Kadinkes : Semoga Bisa Dialihkan ke Warga Tak Mampu

BANJARMASIN - Penerima kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hasil pendataan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) masih ada yang salah sasaran.
Contohnya, dari kartu yang dibagikan Puskesmas Kuin Raya di tiga kelurahan, yakni Belitung Utara,
Kuin Selatan, dan Kuin Cerucuk, terdapat tiga orang pegawai negeri sipil (PNS) terdaftar sebagai penerima.
Kepala Puskesmas Kuin Raya dr Ris M Abrar mengatakan, meski ketiga PNS itu terdaftar sebagai peserta Jamkesmas, tapi kartu tidak diserahkan.
Jumlah peserta Jamkesmas di tiga kelurahan yang dibawahi Puskesmas Kuin Raya sendiri sebanyak 4.140 buah. Sampai 3 Januari 2013, kartu yang terbagi sebanyak 3.754 buah atau 90,68 persen.
"Pembagian dibantu kelurahan, RT, dan kader kesehatan," ujarnya, kemarin.
Sebanyak 131 kartu tak dibagikan dengan berbagai alasan. Selain ada tiga orang berstatus PNS tadi, ada juga yang sudah meninggal, pindah domisili, kartu ganda, maupun tergolong mampu.

"Ada lagi 255 orang peserta yang terdaftar, tapi tidak ada kartunya," imbuhnya.
Lain lagi dengan pembagian kartu Jamkesmas di lima kelurahan yang dibawahi Puskesmas Pekauman. Sedikitnya ada 21 orang penerima kartu yang tidak jelas keberadaannya.

"Kartunya ada, tapi waktu kita konfirmasi ke RT saat pembagian di kelurahan, mereka tidak tahu siapa orang- orang itu, apa pindah atau bagaimana,” tutur Kepala Puskesmas Pekauman dr M Fuadi.

Total ada 8.800 kartu yang disebar, meliputi Kelurahan Pekauman, Kelayan Barat, Kelayan Selatan, Basirih Selatan, dan Mantuil. Sebelumnya jumlah peserta mencapai 14 ribuan. Dari data peserta yang baru, ditemui 41 warga yang sudah meninggal, 12 kartu ganda, dan 14 pindah alamat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Diah R Praswasti mengatakan bahwa sambil membagi kartu, pihaknya juga melakukan pendataan. Kalau ada penerima kartu yang meninggal, alamat tidak jelas, atau tergolong mampu, kartu tidak akan diserahkan.

“Termasuk kalau memang ada PNS, kartu tidak diberi,” tukasnya.

Selanjutnya, laporan dari seluruh puskesmas akan direkap dan dikirim ke pusat selambatnya bulan Maret. Diharapkan kartu bisa dialihkan ke warga lainnya yang benar-benar miskin tapi tidak masuk sebagai peserta.

“Memang banyak masalah yang ditemui di lapangan. Ada yang punya dua kartu, Jamkesda dan Jamkesmas. Ada juga yang warga satu RT dapat kartu semuanya. Kita akan kirim data ini secepatnya ke pusat,” ucapnya.