Separuh Lansia Masuk Daftar Tunggu

BANJARMASIN – Belum semua warga lanjut usia (lansia) tak mampu mendapat bantuan meski anggarannya bersumber dari pemerintah pusat . Pasalnya, pemerintah daerah tak sanggup mengalokasikan dana untuk tugas pendamping.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Agus Surono mengatakan, sulit untuk meningkatkan bantuan bagi para lansia nonproduktif. Salah satu kendalanya, Kementerian Sosial mensyaratkan biaya untuk petugas pendamping dari APBD. Sedangkan alokasi dana penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terbatas tidak hanya untuk lansia, tapi dibagi untuk 27 kelompok.

“Tapi mulai tahun 2012 jumlahnya ada kenaikan,” katanya saat menerima kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, kemarin.

Dibanding tahun 2007, jumlah lansia penerima bantuan yang disyaratkan berusia di atas 75 tahun dan tidak melakoni aktivitas sama sekali ini mulai tahun 2012 mengalami kenaikan. Sebelumnya hanya 70 orang yang tersebar di dua kecamatan, di Kecamatan Banjarmasin Utara seperti Surgi Mufti dan Sungai Miai, serta di Kecamatan Banjarmasin Barat, salah satunya di kawasan Kuin. Pada 2012, jumlahnya bertambah menjadi 120 orang. Wilayahnya juga lebih tersebar, antara lain ke Banjarmasin Selatan.

“Mau penambahan, syaratnya dari Kemensos ada biaya untuk petugas pendamping dari APBD,” ucapnya.

Tapi seiring penambahan jumlah lansia yang menerima bantuan, besaran bantuan justru dipangkas. Dulu setiap orang menerima Rp 300 ribu perbulan, sekarang menjadi Rp 200 ribu saja.

“Mungkin karena penerimanya bertambah,” sambungnya.

Sebenarnya, ada 250 orang lansia tak mampu yang memenuhi syarat untuk dibantu. Namun, separuh sisanya terpaksa masuk daftar tunggu. Rencananya, pada tahun ini pemerintah kota akan melakukan verifikasi ulang terhadap data PMKS.

Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin sendiri meminta pemerintah kota mengupayakan ada penambahan jumlah warga yang menerima dana bantuan lansia. Terlebih bantuan itu bersumber dari APBN, sedang pemerintah kota hanya menganggarkan dana pendamping.

“Bantuannya kan dari pusat, bagaimana caranya bisa ditingkatkan? Supaya penerimanya juga lebih tersebar,” kata anggota Komisi IV Bambang Yanto Permono.