Tidak Hangus, Hanya Ditunda

Dana BOS APBD Tahap II untuk SD Belum Cair

BANJARMASIN – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait administrasi penggunaan sebagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berbuntut panjang.

Setelah dana BOS pendamping dari APBD Kota Banjarmasin untuk semester pertama 2012 ditahan hingga pengujung tahun karena harus menyelesaikan perbaikan laporan pertanggungjawaban BOS 2011, kini dana BOS APBD semester dua untuk sekolah dasar (SD) belum cair walaupun tahun 2012 telah berakhir.

Isu yang merebak di kalangan sekolah, dana yang tak cair menjadi hangus karena tahun anggaran berjalan sudah lewat. Namun, saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Hesly Junianto membantahnya.

“Tidak hangus, tapi hanya ditunda.  Masalahnya ada keterlambatan pertanggungjawaban administrasi dari sekolah,” tegasnya, kemarin.

Dijelaskannya, diperlukan persyaratan administrasi untuk pencairan dana BOS, antara lain pertanggungjawaban dana tahap sebelumnya dan rencana penggunaan dana tahap berikutnya. Dari 260 lebih SD negeri dan swasta, masih ada sekolah yang belum membereskan administrasi tersebut.

“Ditunggu-tunggu sampai tanggal 27 atau 28 Desember, menurut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak ada juga masuk. Mereka tidak berani mencairkan,” katanya.

Karena laporan dari seluruh sekolah tidak lengkap, diputuskan pencairan dana BOS APBD tahap kedua tahun 2012 untuk SD ditunda. Sedang untuk SMP, pencairan tidak ada kendala. Meski dana belum cair, tapi sejumlah sekolah tetap melakukan belanja. Contohnya di SDN Pemurus Dalam 1, pengadaan LKS dilakukan walau dengan ngebon ke penerbit.

“Seperti beli buku LKS, paling ngebon sambil nunggu pencairan dana, pihak penerbit paham saja,” kata Kepala SDN Pemurus Dalam 1 Ahmad Noviar.

Secara umum, operasional sekolah tidak banyak terganggu. Untuk membayar tiga orang guru honor misalnya, ada dana BOS APBN.

“Laporan dana tahap pertama sudah dimasukan. Rencana penggunaan dana tahap dua juga sudah disiapkan. Kurang tahu juga kenapa belum cair, mungkin masalah laporan ada yang tidak beres,” ucapnya.

Menurutnya, umumnya sekolah dasar memang agak terkendala dalam menata administrasi. Hal itu karena tidak ada petugas tata usaha seperti di SMP, tapi dikerjakan oleh guru yang juga punya kesibukan mengajar.

Di SDN Kelayan Timur 5, pihak sekolah melakukan belanja buku paket dan media pembelajaran dengan dana talangan, antara lain meminjam dari koperasi.

“Laporan pertama kami perbaikan sampai tiga kali, pusing karena begitu dana cair langsung disuruh buat laporan. Untuk tahap dua ini, kami belanja saja dulu dan membereskan laporan. Kalau menunggu dana cair, nanti lambat membuat SPJ-nya lagi,” tutur Kepala SDN Kelayan Timur 5 Masriati.

Di samping tak ada tenaga tata usaha, kendala lain dalam pembuatan laporan karena dua tahun terakhir ada perubahan mekanisme. Salah satunya, pembagian alokasi BOS menjadi belanja barang dan jasa, belanja pegawai, dan belanja modal.

“Misalnya untuk keperluan belajar sudah ada, sedang sekolah perlunya perbaikan halaman. Sekolah jadi bingung bagaimana menggunakan dana yang sudah dibagi-bagi itu,” ucapnya.